Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Pengangkatan Otonomi Khusus (Poksus) DPR Papua, Willem Zaman Bonai, mengatakan temuan KPK merupakan hasil evaluasi terhadap pengelolaan anggaran pada periode sebelumnya dan dapat menjadi pijakan bagi pe
Menurut Yunus, mekanisme pengelolaan Dana Otsus kini telah diatur secara ketat oleh pemerintah pusat, sehingga setiap alokasi anggaran langsung ditempatkan pada sektor-sektor yang telah ditentukan sesuai peruntukannya.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Muflih Musaad di Jayapura, Sabtu, mengatakan saat ini pemerintah provinsi masih menghitung kemampuan fiskal daerah sebagai dasar penentuan jumlah armada serta besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk p
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar mengoptimalkan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan menghindari terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), karena dapat be
Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas yang lebih jelas dalam penggunaan anggaran negara.
Ketua Komisi IV DPR Papua Pegunungan, Terius Wakur meminta Gubernur Papua Pegunungan segera memberikan teguran keras kepada Dinas PUPR agar bisa hadir dalam rapat DPR Komisi IV, sebab pertemuan ini dilakukan agar tak lagi terjadi temuan BP
Dana cadangan atau yang dulu disebut dana abadi Pemprov Papua terus berkurang. Dana yang dulu sempat terkumpul sampai Rp 1,6 triliun itu kini hanya tersisa Rp 134 miliar. Pemerintah Provinsi Papua sendiri mengusulkan pencabutan Peraturan Da
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otsus Setda Papsel Karmin Eko E. Wador menegaskan, kampung merupakan garda terdepan pelayanan publik sehingga kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kampung men
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan di Wamena
Zulhas menghitung bahwa jika penyelewengan ini terus berlanjut selama satu tahun, kerugian negara dapat mencapai total Rp 12 triliun. Besar dugaan bahwa pembengkakan jumlah titik SPPG ini terjadi akibat praktik jual beli titik yang tidak tr
Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya akan melengkapi kekurangan di Puskesmas Wamena Kota, untuk meningkatkan operasional selama 24 jam. Plt Kepala Dinas Kesehatan Rudi Aibesa, S.KM mengakui saat ini Puskesmas hanya bisa beroperasi hingga p
Pemerintah Kabupaten Jayapura menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur meskipun saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Salah satu program prioritas yang akan dikerjakan tahun ini adalah peningkata
Menurut Rustan, dana dan anggaran yang mengalir ke kampung-kampung harus mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui program pendidikan seperti pemberian beasiswa, bimbingan belajar, pelati
Rencana pemekaran kampung di Yokiwa, Distrik Sentani Timur, belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah Kabupaten Jayapura menegaskan bahwa penyelesaian batas wilayah dengan daerah tetangga menjadi prioritas sebelum membahas pe
Langkah ini diambil guna memastikan anggaran daerah berdampak langsung pada industri domestik dan menekan ketergantungan produk impor. Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menyatakan pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen krusial dal
Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua melalui Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menyatakan bahwa hingga saat ini jumlah pasti hewan kurban untuk Hari Raya Iduladha di wilayah Papua belum dapat dipastikan. Hal ini terjadi karena
Kendati pelaksanaan anggaran tahun 2026 akan memasuki triwulan ketiga, namun penyerapan anggaran untuk belanja modal di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KP2N) Merauke baru mencapai 4 persen. ‘’Sampai hari ini, penyerapan anggaran un
Kepala Distrik Sentani, Jeck Puraro menyerahkan Dana Desa atau Dana Kampung Tahap I Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Kampung Yahim sebesar Rp111 juta. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan sesuai kebutuhan dan program pembangunan ya
ndoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran dana kampung yang dinilai sangat berdampak terhadap pem
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura agar bekerja lebih serius, disiplin, dan maksimal dalam menjalankan program pembangunan maupun pelayanan kepa
Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Jayapura, Petrus Hamokwarong, meminta tenaga honorer dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk bersabar terkait proses pengangkatan yang hingga kini belum terealisasi.
emerintah Kota Jayapura melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung kegiatan masyarakat melalui penyaluran dana hibah yang transparan dan akuntabel. Pada tahun anggaran 2026, total dana hibah yan
Memasuki semester kedua tahun anggaran 2026, Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan atensi khusus terhadap proses pelelangan barang dan jasa yang dinilai masih berjalan lamban. Penegasan ini bertujuan untuk memacu akselerasi kinerja para
Wakil Bupati Keerom, Daud, dalam sambutannya menekankan bahwa penggabungan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara program pembangunan umum dan program spesifik yang didanai melalui dana Otsus. Langkah ini diambil agar seluruh pe
Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah daerah, kuota haji Kota Jayapura tahun 2026 sebenarnya mencapai 302 orang. Namun, hanya 232 jamaah yang dapat diberangkatkan. Sekitar 70 calon jamaah tidak dapat berangkat karena berbagai kendala
Ketua MRP Nerlince Wamuar menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua (DPRP), dan MRP dalam menjalankan Otsus. "MRP memiliki kewenangan tertentu dalam perlindungan hak-hak Orang Asli Papu
Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan Takinus Yikwa, S.AK, M.AP mengatakan apa yang dialami anggota MRP juga dialami oleh DPRP Papua Pegunungan juga mengalami hal yang sama sebab di bulan ke 3 lalu harus melakukan
Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan melakukan kerja sama dengan Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI) untuk mengangkut para ASN Provinsi Papua Selatan yang bermukim di Kota Merauke ke pusat Pemerintahan P
Ketua NPCI Papua, Jayakusuma mengatakan pengurus NPC hingga saat ini banyak menghadapi kendala dalam melakukan pembinaan atlet disabilitas di Papua. Khususnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk TPP ASN sebesar Rp7,5 miliar, sementara THR mencapai Rp25 miliar. Pemerintah Kota Jayapura, kata dia, terus berupaya menaati kewajiban terhadap pegawai dengan memastikan s
Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan rinci dan terbuka kepada publik mengenai aliran serta peruntukan dana cadangan tersebut. Menurutnya dana cadangan tersebut wajib dikelola secara jujur, transparan, dan akuntab
"Penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tidak boleh dipelihara sebab bisa merusak sendi kehidupan berbangsa apalagi kita tahu bahwa ekonomi atau fiskal Papua saat ini sedang lesu. Kami butuh klarifikasi dana cadangan i
Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Jansen Monim, didampingi Ketua Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan H. Junaedi Rahim, Ketua Fraksi NasDem Dwita Handayani, Ketua Fraksi PDIP Tulus Sianipar, Wakil Ketua Fraksi Gabungan Gera
Ia menegaskan, Presiden perlu mengkaji secara rinci seluruh aspek rencana impor tersebut, termasuk kesiapan perusahaan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional koperasi. Menurut Dasco, penundaan diperl
Bupati Yoseph Bladib Gebze seusai membuka Musrenbang Distrik tersebut mengungkapkan, Musrenbang yang dilaksanakan ini untuk perencanaan program tahun 2027 mendatang atau tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Pemekaran tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan kapasitas fiskal daerah. Jika sebelumnya APBD Papua mampu mencapai sekitar Rp14 triliun, maka pada tahun 2026 ini nilainya turun drastis menjadi sekitar Rp2,3 tr
Kepala Damkar Kota Jayapura, Stepanus Ireeuw, menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 pihaknya belum mengalokasikan pengadaan unit atau armada pemadam kebakaran baru.
Namun demikian, Purbaya menekankan bahwa sumber pendanaan akan menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan dan keputusan final. Sebelumnya, Kementerian Luar N
Nerlince mengatakan, pengurangan anggaran tersebut secara langsung berdampak pada pelaksanaan sejumlah program kerja MRP. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan memengaruhi profesionalisme d
Anggaran tersebut bersumber dari berbagai pos, mulai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 3 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,2 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,6 miliar yang juga mencakup gaji pegawa
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Korry Simbolon, mengatakan bahwa seluruh program kerja Dinas Sosial diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Jayapura, khususnya dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial ba
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menjelaskan, anggaran Rp104 miliar tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp24 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp80 miliar.
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menjelaskan, anggaran Rp104 miliar tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp24 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp80 miliar.
Bagi pasien yang tubuhnya kian rapuh akibat terapi, menaiki tangga karena lift rusak bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan ancaman serius. Kursi roda terpaksa digotong, pasien diangkat perlahan, sementara rasa nyeri d
Rustan menjelaskan, dukungan dana dari Pemkot Jayapura tidak selalu harus sama dengan nominal yang diajukan dalam permohonan. Menurutnya, setiap bantuan akan dipertimbangkan secara cermat dengan melihat kondisi riil di l
Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggenjot penyerapan anggaran demi pembangunan daerah
Ia menjelaskan, saat ini terdapat satu pos anggaran yang masih diblokir. Menurutnya, meski nilainya tidak besar, dana tersebut sangat berarti untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan kedepan."Cuma ada satu yang
Menurutnya, hasil pemantauan dan evaluasi langsung di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara laporan administrasi yang disampaikan dengan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Waropen, Yonathan Reri, serta dihadiri oleh unsur Pimpinan Daerah, Plh. Sekda Waropen, serta sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Ka
Menghadapi tahun 2026, RSUD Yowari berencana meningkatkan alokasi anggaran Otsus menjadi sekitar Rp1,2 miliar. Hal ini sebagai antisipasi meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak lagi memiliki jaminan kesehatan akibat k
Hal ini ia sampaikan ketika melihat kilas balik capaian eknomi Provinsi Papua pada Tahun 2025 dapat dilihat terdapat capaian stabilitas dan peningkatan dengan pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Triwulan III-2025 tumbuh 3
Menurut Yunus Wonda, Presiden mengungkapkan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada tahun ini sebesar Rp12 triliun, namun pada 2026 sempat direncanakan turun menjadi Rp10 triliun. Namun Presiden meminta agar dana te
Menurut Denny, penambahan Dana Otsus tersebut merupakan langkah strategis dan sangat penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus difokuskan pada sektor-sekt
Wakil Ketua Komisi C, Pares Lood Wenda, didampingi Ismail Bepa (Ketua Bapemperda), Sarce Soreng, Eko Surjana, dan Jhon Sanyi, hadir membawa sejumlah catatan tertulis hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Di pengujung tahun
Dia membeberkan bahwa dari sisi penerima manfaat, program MBG telah menjangkau 50,7 juta penerima dari total target 82,9 juta orang. Penerima tersebut terdiri dari anak-anak, siswa, serta ibu hamil yang mendapatkan manfa
Rustan Saru menjelaskan, percepatan proses lelang tersebut merupakan respons atas sejumlah kendala yang terjadi pada realisasi anggaran Tahun 2025, khususnya di tingkat OPD. Keterlambatan proses administrasi dan perencan
Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi di lapangan, kinerja sebagian OPD dinilai masih belum maksimal. Ia mengaku kerap turun langsung ke lapangan dan menemukan adanya ketidaksesuaia
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menjelaskan bahwa berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dari total 214 paket kegiatan dengan 1.077 kegiatan fisik, realisasi pelaksanaan telah mencapai
Anggaran Waropen dipastikan selaras dengan Kebijakan Nasional, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, reformasi perlindungan sosial, revitalisasi industri d
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarmi, Anton Siga, memastikan bahwa kegiatan pemungutan retribusi tersebut masih berjalan dan menunjukkan hasil yang positif. Menurutnya, realisasi pendapatan dari retribusi karcis di P
PAD Tahun 2026 tercatat mencapai Rp 563,4 miliar lebih, yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 321,5 miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp 25,5 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sbe
“Anggaran pemangkasan dari pusat cukup signifikan, maka daerah berpikir untuk mencari cara menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026,” kata Plt Kepala Bapenda Papua, Subhan
Ondoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway, menilai realisasi Dana Otsus tahun ini sangat mengecewakan. Ia menyebut bahwa tujuan awal pembentukan provinsi baru seh
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengungkapkan, diakhir tahun 2025 ada kegiatan yang sudah rampung 100 persen dan tinggal penyelesaian administrasinya. Namun ada pula yang belum rampung terutama kegiatan yang meng
Emas adalah salah satu SDA yang paling menonjol di Papua. Namun di balik banyak SDA itu, kehidupan masyarakat Papua masih jauh dari kata layak. Selain emas yang dibanggakan kepada dunia. Papua ternyata memiliki SDA yang
Menurut Abisai Rollo, efisiensi yang dilakukan pemerintah bukan berarti adanya pemotongan anggaran, melainkan pengalihan sebagian dana ke kementerian. Nantinya, kementerian akan menyalurkan kembali anggaran tersebut ke d
Bupati menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program prioritas sesuai kemampuan anggaran
Pasalnya, di tahun 2026 tersebut, pemerintah Kabupaten Merauke mengalami pemotongan anggaran yang tidak tanggung-tanggung. Hampir setengah triliun atau tepatnya sebesar Rp 492,9 miliar. Dimana APBD Kabupaten Merauke pada
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, mengatakan keterlambatan penyerapan anggaran terjadi bukan karena kegiatan tidak berjalan melainkan karena proses administrasi di OPD yang belum mengajukan penagihan, meskipun pekerj
Rustan mengatakan, informasi tersebut sudah disampaikan dalam Sidang Pembukaan Paripurna APBD 2026 di DPRK Kota Jayapura beberapa hari lalu. Hingga kini, Cenderawasih Pos belum memperoleh informasi spesifik mengenai sekt
Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyebut ada tantangan serius terkait beban belanja pegawai yang masih menjadi tekanan utama dalam fiskal daerah. Dimana Pemprov Papua hanya mampu menyiapkan sekitar Rp 700 miliar untuk be
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan bahwa pihaknya segera menggelar rapat bersama seluruh pimpinan OPD untuk mengevaluasi capaian tersebut dan menetapkan langkah percepatan.
Dalam dokumen usulan yang disampaikan, Gubernur Fakhiri memaparkan bahwa akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua masih rendah. Hal ini berdampak langsung pada masih tingginya angka kematian, infeksi peny
Menurut Yusuf, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih memiliki waktu hingga 31 Desember untuk menyelesaikan pekerjaan dan penyerapan anggaran sesuai kontrak. Pihaknya optimisme pencapaian target akhir tahun, pas
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu menjawab pertanyaan media ini menjelaskan sebagai DOB baru, tahun 2026 merupakan tahun yang berat bagi kepala daerah dalam mewujudkan visi misinya.
Fredriks menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir jumlah kunjungan pasien di RS Ramela terus mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini membuat kebutuhan pelayanan dan pembiayaan rumah sakit juga ikut meningkat
Menangapi itu, Dosen Ilmu Pemerintah Universitas Yapis Papua (UNIYAP) Usman Pakasi mengatakan bahwa, bantuan yang dimaksudkan pemerintah pusat untuk Papua bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyara
“Capaian pembangunan dengan capaian keuangan harus berimbang di akhir tahun. Dengan begitu, tampilan kinerja Pemerintah Provinsi Papua terhadap layanan masyarakat, kegiatan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan akan
Bahkan, di awal masa jabatannya, Gubernur Fakhiri memerintahkan audit menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan. Tujuannya untuk mengetahui area yang perlu diperkuat dan menempatkan pejabat yang mampu ber
Pembangunan Mess yang didesain 2 lantai ini akan menghabiskan dianggarkan sebesar Rp. 3 miliar, dan memiliki panjang bangunan 39 meter serta lebar 10 meter, dengan 22 kamar. Selain itu, mess ini juga akan dilengkapi deng
Menurut Purbaya, lembaga pemeringkat global menilai kekuatan fiskal suatu negara dari dua indikator utama: defisit terhadap PDB (deficit to GDP ratio) dan rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio). Berdasarkan kedua i
Plt Direktur RSUD Jayapura, dr. Aaron Rumainum menyebut, pihaknya sudah bersurat ke Kementrian terkait untuk perbaikan gedung dan bantuan lainnya untuk menunjang rumah sakit tersebut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai, menyampaikan bahwa hingga akhir Oktober 2025, tidak ada lagi dana yang mengendap di rekening kas daerah. Semua anggaran telah
Menyadari keterbatasan tersebut, Bupati John memusatkan perhatian pada reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keterbatasan ini lantas mendorong Johannes Rettob dan Emanuel Kemong untuk fokus pada
Tito menjelaskan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per Oktober 2025, dana simpanan Pemda tercatat Rp
Memaknai Sumpah Pemuda di era milenial yang serba digital ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Generasi yang seharusnya menjadi ujung tombak dari bangsa Indonesia justru termakan dengan kemajuan teknologi
Alice menyebutkan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sebab, menurutnya seluruh proses pengadaan hingga penanaman bawang merah telah berjalan sesuai prosedur dan kini sedang menunggu masa panen.
DPA-P tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen. Ia mengatakan bahwa, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua telah menyelesaikan tugasnya bersama dengan DPR.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria menjelaskan berbagai langkah efisiensi, penegakan hukum, dan pembenahan tata kelola sumber daya alam menjadi kunci keberhasilan tersebut.
"Saya pribadi ingin secepatnya anggota DPRP kursi pengangkatan ini dilantik, tapi persoalannya kondisi keuangan kita saat ini sedang lumpuh. Saya sudah bicarakan hal ini kepada sejumlah anggota DPRP terpilih, dan mere
Ribka juga menekankan apa yang dilakukan Pemprov Papua Pegunungan ini perlu diapresiasi, sebab sejak awal tahun ini sempat tersendat -sendat untuk mendapatkan transfer anggaran dari pemerintah pusat karena ada beberapa p
Meski demikian, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Malissa kepada awak media menyampaikan bahwa pihaknya optimis penyerapan anggaran tahun 2025 dapat mencapai 80 hingg
Bupati Mansnembra mengakui bahwa kebijakan refocusing anggaran nasional telah memangkas anggaran Biak Numfor sekitar Rp111 Miliar, yang berdampak besar pada semua aspek pelayanan dasar. Kondisi ini memaksa Pemkab untuk l
Ia menyebut, anggaran tahun 2025 yang disediakan pemerintah sudah diploting pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Mulai dari pembinaan kepada perempuan kaum rentan, hingga pendampingan di panti-panti.
Dalam wawancara bersama awak media di lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin pagi, Yoga menyebutkan bahwa masih ada persoalan terkait pembayaran lahan. Lanjut dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pem
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa dalam nota kesepahaman tersebut, platform anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun lebih mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp 1,
Menurut Tito, sebagian besar kebocoran muncul dari pengeluaran birokrasi dan operasional pegawai. Ia mencontohkan, rapat yang seharusnya cukup dua kali bisa dibuat sepuluh kali, hanya untuk menghabiskan anggaran. Begitu
Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya Agus Logo, S.IP menyatakan, setelah dilakukan sidang perubahan, pihaknya melihat ada beberapa dinas yang harus melakukan penyerapan besar terhadap anggaran pemerintah, seperti dinas pendidi
Padahal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua telah merilis 60 atlet beladiri dari 10 Cabang Olahraga (Cabor) yang telah didaftarkan mengikuti PON Beladiri dan terpaksa batal berangkat.
Dirreskrimum Polda Papua Kombes Achmad Fauzi, mengatakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Polri.
