Ia menjelaskan, saat ini terdapat satu pos anggaran yang masih diblokir. Menurutnya, meski nilainya tidak besar, dana tersebut sangat berarti untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan kedepan."Cuma ada satu yang
Menurutnya, hasil pemantauan dan evaluasi langsung di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara laporan administrasi yang disampaikan dengan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Waropen, Yonathan Reri, serta dihadiri oleh unsur Pimpinan Daerah, Plh. Sekda Waropen, serta sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Ka
Menghadapi tahun 2026, RSUD Yowari berencana meningkatkan alokasi anggaran Otsus menjadi sekitar Rp1,2 miliar. Hal ini sebagai antisipasi meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak lagi memiliki jaminan kesehatan akibat k
Hal ini ia sampaikan ketika melihat kilas balik capaian eknomi Provinsi Papua pada Tahun 2025 dapat dilihat terdapat capaian stabilitas dan peningkatan dengan pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Triwulan III-2025 tumbuh 3
Menurut Yunus Wonda, Presiden mengungkapkan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada tahun ini sebesar Rp12 triliun, namun pada 2026 sempat direncanakan turun menjadi Rp10 triliun. Namun Presiden meminta agar dana te
Menurut Denny, penambahan Dana Otsus tersebut merupakan langkah strategis dan sangat penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus difokuskan pada sektor-sekt
Wakil Ketua Komisi C, Pares Lood Wenda, didampingi Ismail Bepa (Ketua Bapemperda), Sarce Soreng, Eko Surjana, dan Jhon Sanyi, hadir membawa sejumlah catatan tertulis hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Di pengujung tahun
Dia membeberkan bahwa dari sisi penerima manfaat, program MBG telah menjangkau 50,7 juta penerima dari total target 82,9 juta orang. Penerima tersebut terdiri dari anak-anak, siswa, serta ibu hamil yang mendapatkan manfa
Rustan Saru menjelaskan, percepatan proses lelang tersebut merupakan respons atas sejumlah kendala yang terjadi pada realisasi anggaran Tahun 2025, khususnya di tingkat OPD. Keterlambatan proses administrasi dan perencan
