Bobby menyampaikan bahwa rapat kerja ini tujuannya untuk mengevaluasi program-program yang telah berjalan serta membahas rencana kerja tahun 2025. Menurutnya, sejumlah program prioritas harus tetap dijalankan meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Benyamin Pesurnay mengakui, bahwa kendati sebagian anggaran telah direfocusing, namun untuk pemeliharaan jalan Trans Papua Merauke-Boven Digoel masih teralokasi sebesar Rp 20 miliar.
"Jumlah pegawai yang menerima sebanyak 4284 orang, untuk P3K 359, anggota dewan 35 orang dengan total anggaran yang dikeluarkan 22,3 Miliar lebih," ujar Kepala Dinas BPKAD Kota Jayapura, Desi Wanggai ke Cenderawasih Pos di kantor walikota
Leo Patria Mogot menjelaskan, pemeliharaan dilakukan dengan cara menambal jalan yang berlubang atau rusak berat sehingga dapat dilalui pemudik sata lebaran nanti, meski tidak semua ruas jalan yang rusak terjangkau dengan anggaran tersebut. ‘’Kita sesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada,’’ terangnya.
Hal itu disampaikannya disela-sela pertemuan antara Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua bersama PT Mindya Karya di Salor, Jumat (14/3) lalu.
Dalam hearing tersebut, Dinas PUPR Papua memaparkan bahwa meskipun terjadi refocusing anggaran pada tahun 2025, hal tersebut tidak akan memengaruhi sistem kerja mereka. Hanya saja, beberapa hal teknis mungkin tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.
“KPU kan masih ada SILPA dari anggaran Pilkada Tahun 2024, saya minta mereka bersurat agar langsung menggunakan sisa anggaran tersebut. Terlebih tahapannya sudah mulai pendaftaran sejak 9 Maret kemarin,” ungkapnya.
"Pemotongan anggaran itu sangat berdampak, dalam proses kemandirian dan segala macam. Tetapi kita mencoba menyikapi pemangkasan dengan memaksimalkan anggaran yang ada. Tetap kita berjalan seperti biasanya," ungkap Kalapas Kelas II Abepura, Badarudin kepada Cenderawasih Pos di Abepura,
Anthon menilai anggaran Rp 189 miliar merupakan nilai yang fantastis di PSU Pilkada Gubernur Papua. Untuk itu, Anthon meminta perlu dilakukan pengawasan yang ketat.
“Jangan sampai anggaran yang besar tidak menghasilkan proses demokrasi yang berjalan sebagaimana yang diharapkan rakyat,” tegasnya.
Bahkan, kata dia, dampak ini masih akan terus berlanjut, hingga kemungkinan para pekerja industri perhotelan merumahkan pegawai-pegawai atau karyawannya. Apalagi kata dia aktivitas pemerintah daerah saat ini terutama untuk rapat-rapat menggunakan fasilitas hotel itu sudah turun drastis. Sementara pendapatan hotel ini tidak dipungkiri juga mengandalkan kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah.
