Plt Kepala Dinas Kominfo Imanuel Herman Medlama, S.STP menyatakan atas atensi dari Bupati Jayawijaya Dinas Kominfo bersama, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP dan Polres Jayawijaya untuk melakukan nonton bareng itu, meskipun ini bukan
"Awal-awal ketika masih satu sampai dua pejabat ditangkap, prihatin, marah, dan lain-lain. Tapi, kalau sudah 17 orang, masa bicaranya prihatin juga? Kami kehabisan kata-kata," ujar Bima saat Munas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indone
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, menjelaskan bahwa kegiatan nasional tersebut merupakan ajang pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam sejuml
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penegasan batas daerah antara Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Yalimo, khususnya dalam penertiban administrasi kode wilayah dan nomor registrasi kampung yang berada di wilayah perbatasan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP) se-Tanah Papua. Pendataan tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat implementasi kebijakan serta peningkatan kesejahter
Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah -langkah penanganan pasca konflik antara dua kelompok massa hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sehingga perlu unt
Ketiga kampung yang belum ditunda pelantikan kepala kampungnya adalah Kampung Syordo (Sorido), Warmpur (Yadfas) dan Fanjuri (Wodu). Ketiga calon kepala kampung dari kampung ini ditunda pelantikannya sambil menunggu kepastian kodefikasi wila
Di tengah desakan kelompok warga yang menuntut pengukuhan lembaga adat, Bupati Mimika Johannes Rettob memilih menempuh jalur presisi.
Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini menggandeng tim ahli dari Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk mela
“DPA sebenarnya sudah siap diserahkan, tetapi kami masih menunggu nomor registrasi dari Kemendagri. Kami sudah mengirimkan surat sejak lama,” ujar Johannes saat ditemui wartawan, Minggu 22 Februari 2026 di Kantor PCNU M
Bupati Mimika Johannes Rettob, kepada wartawan pada Minggu (15/2) membeberkan hasil rapat tersebut. “Jadi kami di kabupaten, kami minta kepada masyarakat kita tunjuk sendiri batasnya sampai di mana. Kemudian orang Dogiya
Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi antara pemerintah dan komunitas mahasiswa Papua serta Melanesia yang sedang menempuh studi di Bali. Dalam suasana hangat dan terbuka, berbagai aspirasi disampaikan oleh generasi mud
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan sekaligus Ketua Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD), Drs.Wasuok Demianus Siep, menyampaikan syukur atas terselesaikannya tahapan penyerahan dokumen tersebut kepada pemerintah
Tito menjelaskan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per Oktober 2025, dana simpanan Pemda tercatat Rp
Ribka juga menekankan apa yang dilakukan Pemprov Papua Pegunungan ini perlu diapresiasi, sebab sejak awal tahun ini sempat tersendat -sendat untuk mendapatkan transfer anggaran dari pemerintah pusat karena ada beberapa p
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Elisa menyusul insiden pembakaran lima unit rumah bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat oleh warga Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, pada Sabtu (20/9), se
Ketentuan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kepala daerah maupun wakil kepala daerah wajib mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri sebelum berangkat.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarmi, Ronaldy Irfak, mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah penduduk Sarmi mencapai 45.084 jiwa. Dari total tersebut, jumlah OAP yang telah terdata sebanyak 35.227 jiwa.
“Terima kasih banyak kepada tim dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah membimbing kami dan berbagi ilmu selama dua hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai pembangunan di wilayah tersebut. Terutama infrastruktur yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia juga mengaku jika masalah lain yang mempengaruhi tingginya Inflasi di daerah adanya beberapa permasalahn di kabupaten pemekeran seperti Lanny Jaya dan Tolikara sehingga banyak pengungsi dari daerah tersebut yang masuk ke Jayawijaya, sehingga ini menyebabkan permintaan pangan di Wamena tinggi sehingga harga barang juga meningkat.
"Kami minta eksekutif juga terbuka. Artinya, keterbukaan itu begini, ada hal-hal yang dievaluasi, ada hal-hal yang dikoreksi oleh Kemendagri, kita berharap eksekutif harus konsekuen dan gentle untuk supaya bisa menerima apa yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri," tambahnya.
Dia mengatakan berdasarkan hasil konsultasi pihaknya kepada Kemendagri ada dua hal yang menjadi perhatian diantaranya Pertama, terkait tata tertib MRP dan Kedua, rencana perubahan peraturan pemerintah kepada Kemendagri.
Dia mengatakan yang datang ke Jayapura itu kemungkinan besar Wakil Menteri Dalam Negeri atau Dirjennya langsung. Dia menerangkan keterlibatan Kemendagri dalam menyelesaikan persoalan pengangkatan DPRK di Kota Jayapura itu terkait dengan penafsiran pasal-pasal dalam peraturan Gubernur Papua.
Seluruh proses pelaksanaan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Terutama komitmen pemerintahannya dalam melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak.
"Setelah saya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, menyarankan untuk segera menunjuk Plh, sambil nanti kita menunjuk Plt. Sekda yang akan melanjutkan. Karena itu, setelah ini kami rapat, Pak Evert Meraudje, sementara sebagai Plh Sekda. Ini memang kalau hierarki pemerintahan," kata Christian Sohila
Kemendagri mengapresiasi mengingat Thony baru menjabat selama 3 bulan pertama namun mampu menerjemahkan program nasional secara baik. Apresiasi tersebut lebih ditujukan terhadap program penanganan stunting, dan keamanan sehingga 10 program prioritas dari pemerintah pusat dapat diterapkan di Kabupaten Jayawijaya.
Dengan data yang akurat dan mutakhir, berbagai kebijakan dan program dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih efektif, serta mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Selain itu, lanjut dia, ada lima hal utama dari Satu Data Kependudukan sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013, yakni pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk mengharapkan Johhanes Rettob selaku Plt Bupati Mimika agar memastikan jalannya roda pemerintahan dan meneruskan program pemerintah yang telah ditetapkan di Tahun 2024 ini.
Ribka Haluk membeberkan gambaran mengeluruh tentang pencapaian, keberlanjutan dan potensi perbaikan yang akan memberikan dampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat. Ia terus akan bekerja keras dalam mengangun fondasi pemerintahan yang baik di Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Tim Evaluator Itjen Kemendagri juga memberikan apresiasi kepada Pj Bupati Marthen Kogoya atas keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengendalikan inflasi daerah, dan menurunkan angka stunting.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan kehadiran Kemendagri untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi tentang penyediaan anggaran Pilkada serentak tahun 2024. Sesuai ketentuan, Pilkada Serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang.
DPRD Kota Jayapura telah mengusulkan 3 orang nama calon penjabat Walikota Jayapura yang akan menggantikan, Frans Pekey, sebagai penjabat Walikota Jayapura pada Mei mendatang.
Menurutnya, tugas utama sebagai Pj Bupati Jayawijaya adalah menyiapkan persiapan untuk pelaksanaan kesuksesan Pemilu Serentak Tahun 2024 itu tugas utama, kemudian ada program-program dari Presiden jokowi yang harus dilaksanakan pemerintah daerah
