Pernyataan ini disampaikan Gubernur Elisa menyusul insiden pembakaran lima unit rumah bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat oleh warga Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, pada Sabtu (20/9), se
Ketentuan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kepala daerah maupun wakil kepala daerah wajib mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri sebelum berangkat.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarmi, Ronaldy Irfak, mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah penduduk Sarmi mencapai 45.084 jiwa. Dari total tersebut, jumlah OAP yang telah terdata sebanyak 35.227 jiwa.
“Terima kasih banyak kepada tim dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah membimbing kami dan berbagi ilmu selama dua hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai pembangunan di wilayah tersebut. Terutama infrastruktur yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 Ia juga mengaku jika masalah lain yang mempengaruhi tingginya Inflasi di daerah adanya beberapa permasalahn di kabupaten pemekeran seperti Lanny Jaya dan Tolikara sehingga banyak pengungsi dari daerah tersebut yang masuk ke Jayawijaya, sehingga ini menyebabkan permintaan pangan di Wamena tinggi sehingga harga barang juga meningkat.
"Kami minta eksekutif juga terbuka. Artinya, keterbukaan itu begini, ada hal-hal yang dievaluasi, ada hal-hal yang dikoreksi oleh Kemendagri, kita berharap eksekutif harus konsekuen dan gentle untuk supaya bisa menerima apa yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri," tambahnya.
Dia mengatakan berdasarkan hasil konsultasi pihaknya kepada Kemendagri ada dua hal yang menjadi perhatian diantaranya Pertama, terkait tata tertib MRP dan Kedua, rencana perubahan peraturan pemerintah kepada Kemendagri.
  Dia mengatakan yang datang ke Jayapura itu kemungkinan besar Wakil Menteri Dalam Negeri atau Dirjennya langsung. Dia menerangkan keterlibatan Kemendagri dalam menyelesaikan persoalan pengangkatan DPRK di Kota Jayapura itu terkait dengan penafsiran pasal-pasal dalam peraturan Gubernur Papua.
