Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penegasan batas daerah antara Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Yalimo, khususnya dalam penertiban administrasi kode wilayah dan nomor registrasi kampung yang berada di wilayah perbatasan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP) se-Tanah Papua. Pendataan tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat implementasi kebijakan serta peningkatan kesejahter
Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah -langkah penanganan pasca konflik antara dua kelompok massa hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sehingga perlu unt
Ketiga kampung yang belum ditunda pelantikan kepala kampungnya adalah Kampung Syordo (Sorido), Warmpur (Yadfas) dan Fanjuri (Wodu). Ketiga calon kepala kampung dari kampung ini ditunda pelantikannya sambil menunggu kepastian kodefikasi wila
Di tengah desakan kelompok warga yang menuntut pengukuhan lembaga adat, Bupati Mimika Johannes Rettob memilih menempuh jalur presisi.
Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini menggandeng tim ahli dari Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk mela
“DPA sebenarnya sudah siap diserahkan, tetapi kami masih menunggu nomor registrasi dari Kemendagri. Kami sudah mengirimkan surat sejak lama,” ujar Johannes saat ditemui wartawan, Minggu 22 Februari 2026 di Kantor PCNU M
Bupati Mimika Johannes Rettob, kepada wartawan pada Minggu (15/2) membeberkan hasil rapat tersebut. “Jadi kami di kabupaten, kami minta kepada masyarakat kita tunjuk sendiri batasnya sampai di mana. Kemudian orang Dogiya
Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi antara pemerintah dan komunitas mahasiswa Papua serta Melanesia yang sedang menempuh studi di Bali. Dalam suasana hangat dan terbuka, berbagai aspirasi disampaikan oleh generasi mud
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan sekaligus Ketua Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD), Drs.Wasuok Demianus Siep, menyampaikan syukur atas terselesaikannya tahapan penyerahan dokumen tersebut kepada pemerintah
Tito menjelaskan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per Oktober 2025, dana simpanan Pemda tercatat Rp
