Soal Penangulangan Biaya Pasien Rujukan ke RSUD Jayapura
JAYAPURA – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, dr Aloysius menyebut, ada beberapa daerah di tanah Papua yang sudah menjalin kerjasama dalam hal penanganan pasien yang sakit.
Adapun daerah yang sudah menjalin kerjasama dengan RSUD Jayapura diantaranya, 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, Mappi dan Asmat.
“Untuk daerah lainnya belum menjalin kerjasama, malah ada Bupatinya yang malas tahu dan ada juga Kepala Dinas Kesehatannya ketika kami datangi malah menghindar. Padahal yang kami lakukan untuk masyarakat mereka sendiri,” ucap dr Aloysius saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (27/11).
Namun, kata dr Aloysius, ada beberapa daerah yang akan menjalin kerjasama dengan RSUD Jayapura pada tahun 2024 mendatang. “Untuk Papua Selatan, Kabupaten Keerom, Supiori, Biak, Yapen, Waropen dan Mamberamo sudah siap menjalin kerjasama dengan RSUD Jayapura.
Direncanakan pada tahun anggaran 2024 mendatang, untuk Provinsi Papua Pegunungan belum ada kejelasan. Namun dengan kepemimpinan Velix Wanggai kami harap ada kabar baik, karena ini mengenai pelayanan kesehatan kepada masyarakat Papua,” bebernya.
Aloysius juga menyinggung soal pasien rujukan yang berasal dari Kabupaten Jayapura, hingga ada kasus pasien asal Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua Pegunungan yang tidak memiliki jaminan KIS terkendala pembiayaan di RSUD Jayapura.
“Banyak pasien rujukan yang berasal dari Kabupaten Jayapura, namun pemerintah daerah tidak mau menjaminkan. Kita sudah pendekatan langsung bahkan bersuratpun sudah kita lakukan termasuk melakukan pendekatan ke Kadis Kesehatannya dan Pj Bupatinya, namun tak ada respon dari mereka,” bebernya.
“Bahkan, Pj Gubernur pernah kontak Pj Bupati di depan saya. Namun hingga saat ini belum ada juga tindak lanjut dari Pj Bupati Jayapura berkaitan dengan hal ini,” sambungnya.
Aloysius mendorong pemerintah daerah bisa menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit dalam hal penanganan pasien, terlebih RSUD Jayapura yang merupakan rumah sakit rujukan di tanah Papua
Disinggung minimal berapa anggaran yang dibutuhkan suatu daerah untuk kerjasama dengan RSUD Jayapura ? dr Alo mengatakan jika masing masing kabupaten/kota beda beda pasien yang dikirim.
“Namun rata rata kami butuh pengganti KPS, karena dulu anggaran KPS untuk RSUD Jayapura Rp 70 M per tahun sewaktu zamannya saya. Sekarang RSUD Jayapura tidak perlu Rp 70 M lagi, karena kebanyakan sudah masuk di BPJS. Paling tidak setengahnya yakni Rp 30 M hingga Rp 35 M untuk menanggulangi biaya masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS dan paket di luar BPJS,” terangnya.
Anggaran tersebut untuk bisa menanggulangi masyarakat yang tidak mampu, terutama OAP. Termasuk untuk biaya obat obatan dan barang habis pakai serta kebutuhan lainnya. (fia/tri)
