JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., kembali mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, termasuk distrik, kelurahan hingga kampung, agar serius memperhatikan dan menindaklanjuti setiap kebijakan serta arahan pimpinan daerah.
Abisai Rollo menegaskan, setiap aturan maupun surat edaran yang dikeluarkan Wali Kota bukan sekadar imbauan, tetapi harus dilaksanakan secara nyata oleh seluruh jajaran pemerintahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya pengelolaan dan retribusi sampah, larangan membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, pemberantasan pungutan liar (pungli), serta memastikan stabilitas dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut membutuhkan keterlibatan aktif setiap OPD, terutama dinas teknis yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Ia meminta setiap dinas terkait tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi, pengawasan dan mengingatkan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat distrik, kelurahan dan kampung.
JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., kembali mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, termasuk distrik, kelurahan hingga kampung, agar serius memperhatikan dan menindaklanjuti setiap kebijakan serta arahan pimpinan daerah.
Abisai Rollo menegaskan, setiap aturan maupun surat edaran yang dikeluarkan Wali Kota bukan sekadar imbauan, tetapi harus dilaksanakan secara nyata oleh seluruh jajaran pemerintahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya pengelolaan dan retribusi sampah, larangan membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, pemberantasan pungutan liar (pungli), serta memastikan stabilitas dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut membutuhkan keterlibatan aktif setiap OPD, terutama dinas teknis yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Ia meminta setiap dinas terkait tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi, pengawasan dan mengingatkan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat distrik, kelurahan dan kampung.
