Mediasi mempertemukan Buang Mahuze yang mengaku sebagai pewaris hak ulayat atas tanah tersebut dengan Kepala Kelurahan Seringgu Jaya, Hansar Bauw, S.STP, beserta jajaran staf kelurahan.
emerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM setempat menargetkan pembangunan 13 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada 2026 sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan pen
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting, Sabtu (16/5). Kegiatan nasional tersebut dipusatkan di Kabupaten Ngan
Hingga pukul 09.00 WIT, jumlah pegawai yang hadir baru mencapai sekitar 50 persen. Bahkan, pada saat sidak berlangsung, lurah setempat belum berada di kantor. Selain persoalan kedisiplinan, Wakil Wali Kota juga menekanka
Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari banjir, penyediaan air bersih, hingga minimnya penerangan jalan di lingkungan pemukiman. Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh warga kepada Joni selaku wakil rakyat
"Tidak boleh ada pungutan dalam pengurusan berkas, kecuali retribusi sampah yang wajib dibayar oleh warga yang mampu karena itu menjadi pendapatan daerah," kata Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru nya saat melakukan ins
Untuk memastikan pelayanan kembali berjalan normal, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menyerahkan satu unit komputer baru kepada Kelurahan Bhayangkara. Penyerahan dilakukan secara langsung dan diterima oleh Kepala Kelurah
Dalam sidaknya, Wakil Wali Kota menemukan sejumlah persoalan serius yang menghambat pelayanan publik. Komputer kantor rusak, listrik dan air disegel akibat tunggakan, wifi tidak berfungsi, hingga kondisi kantor gelap kar
 Menurutnya, pemekaran wilayah akan memudahkan pemerintah dalam menjangkau masyarakat, mempercepat pemerataan pembangunan, serta membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan.
Menurut Abisai Rollo, posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung di empat wilayah administratif yakni Holtekamp, Koya Tengah, Koya Koso, dan Moso harus diperpanjang setiap enam bulan sekali hingga ada keputusan resmi me
Mereka menegaskan bahwa sudah terlalu lama menunggu janji pemerintah, namun yang didapat justru jawaban yang berbelit dan berputar. Pesan mereka jelas: segera laksanakan pemilihan, dengarkan suara masyarakat, dan jangan
Dalam Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025, Mendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA menekankan pentingnya peran Satlinmas dalam menjaga ketente
Menurut Mathius Pawara, perbedaan itu terjadi karena data yang dipakai di kelurahan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Data DTSN inilah yang digunakan secara n
Selain kedisiplinan, Rustan Saru juga menyoroti pelayanan kebersihan yang dinilai belum maksimal. Padahal, berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap rumah tangga diwajibkan membayar retribusi sampah Rp 50.000 per bulan.
Ketua RT 03 RW 08 Kelurahan Waena, Petrus Asmuruf mengakui penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah kelurahan tidak sesuai dengan data yang diusulkan masing-masing RT RW di daerah tersebut.
"Ijin Bapa Presiden, di Provinsi Papua jumlah desa dan kelurahan sebanyak 999 secara keseluruhan sudah melakukan Musdesu 100%, sementara yang sudah terbentuk badan hukum ada 643 atau 64,36%," lapor Agus Fatoni kepada Pre
Kelurahan merupakan ujung tombak dari pemerintahan, khususnya pemerintah daerah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kelurahan dituntut bekerja secara prima dalam memberikan pelayanan ke
 Abisai Rollo mengatakan, apabila masih ada warga yang belum memiliki dokumen kependudukan maka dia dianggap sebagai warga ilegal dan harus ditertibkan. "Kita sudah limpahkan kepengurusan semua dokumen kependudukan di K
 Kepada petugas yang ditempatkan di Kelurahan, Abisai Rollo meminta untuk menjalankan tugas pelayanan dengan baik. "Setelah dilaunching, saya berharap petugas ini betul-betul melayani, jangan mempersulit warga saya, ban
Upaya ini dilakukan pemerintah untuk memperpendek birokrasi dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. "Kalau petugas tiap kelurahan sudah stand by, masyarakat tidak lagi harus ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen
 Wakil Walikota, Rustan Saru menyampaikan hampir semua pelayanan berjalan baik, namun sesi pengurusan surat yang sedikit mengalami keterlambatan. "Keterlibatan ini karena, kadang petugas RT kita ini tidak ada di tempat,
 Khusus untuk Papua, Direktur Utama Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Papua Desty Pongsikabe menyebut pendirian Koperasi Merah Putih membutuhkan kolaborasi yang kuat. Terutama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
  Menurut Abisai Rollo bahwa ini semua masih dalam tahap perencanaan, namun semua akan dikaji lebih lenjut. Pihaknya juga akan membentuk tim pengkajian yang nantinya di komandoi oleh Wakil Wali Kota.
  Dia mengaku, salah satu pemicu tingginya angka pencurian di wilayah pemerintahannya itu karena faktor ekonomi, kemudian didorong dengan kondisi lingkungan yang mudah diakses oleh para pelaku kejahatan.
  Sosialisasi itu harus dilakukan, terutama di tingkat distrik dan kampung. Supaya orang bisa mengerti ruang-ruang mana yang boleh dibangun dan mana yang tidak boleh. Sosialisasi itu juga menjadi tugas wajib dari pemerintah.
‘’Semua warga yang ada di dalam RT 09 RW 002 yang berjumlah sekitar 30 kepala keluarga sudah mengungsi. Karena air masuk dalam rumah. Tingginya sekitar 30-40 cm. Kita tidak bisa masuk ke dalam karena air memang tinggi,’’ kata Ketua RT 09 RW 002 Dion Samderubun, saat mendampingi petugas dari PU Kabupaten Merauke melakukan pembersihan saluran yang tersumbat tersebut.
Sehingga forum penanggulangan bencana yang sudah dibentuk itu diberi penguatan kapasitas, dengan melibatkan pihak BMKG, BPBD kota Jayapura dan BNPB. Simulasi dan penguatan yang dilakukan itu dilakukan supaya ilmu-ilmu yang sudah didapatkan oleh masyarakat selama ini bisa ditingkatkan lagi.
"Kami inisiatif membuka kawasan UMKM di taman ini secara terbuka. Keamanan dan tukang parkir kami sediakan, melibatkan anak-anak muda di Samofa. Ini adalah bagian dari pemberdayaan," kata Sofian.
  "Warga usulkan kepada kami dan juga kami sampaikan kepada pemerintah supaya di sini membangun satu unit Puskesmas. Karena masyarakat dari sini harus pergi ke Puskesmas Hamadi yang letaknya cukup jauh dan juga di sana mereka melayani 3 kampung.Â
Yang terakhir ia mendapat keterangan dari Kepala Kelurahan Argapura, Emma Hamadi bahwa ada salah satu hotel di Argapura yang disinyalir dijadikan tempat untuk pesta miras maupun melakukan transaksi narkoba, ganja.
  Dengan demikian, tentunya ini bisa lakukan, jika ada kolaborasi semua pihak utamanya OPD dan kelurahan. Lanjut dia, mengenai Desa cantik ini, setiap tahun BPS diminta untuk menyeleksi satu desa yang menjadi pilot project pembinaan Desa Cantik. Untuk Kota Jayapura tahun ini adalah yang terpilih Kelurahan Hamadi.
  Terkait penundaan kelanjutan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja ke kampung dan kelurahan di Kota Jayapura itu, PJ Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait mengaku saat ini pihaknya masih fokus untuk mendukung persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada. Terutama dalam penetapan terhadap calon walikota dan wakil walikota serta gubernur yang akan diumumkan pada 22 September mendatang.
  Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura Mukri M. Hamadi, menilai program tersebut sangat normarif, karena dapat menyerap aspirasi masyarakat. Apalagi Christian Sohilait, baru saja diangkat sebagai PJ Walikota Jayapura, tentunya belum mengetahui secara umum tentang permasalahan yang ada ditengah masyarakat.
  Dalam keterangannya dia meminta dan mengajak RT RW di tingkat Kelurahan dan kampung untuk berperan aktif memastikan pemutakhiran data pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura disesuaikan dengan data warga yang ada di masing-masing wilayah.
  Kepala Lurah Gurabesi, Maria Jochu mengapresiasi kunjungan roadshow yang dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura itu. Karena melalui kegiatan seperti itu pemerintah bisa melihat langsung semua persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.
Kepala Kelurahan Tanjung Ria Edmundus Fofid mengatakan beberapa titik atau kawasan di wilayah Kelurahan Tanjung Ria menjadi tempat transaksi narkoba jenis ganja oleh oknum masyarakat di wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Ria. Bahkan di Kompleks perkantoran Kelurahan Tanjung Ria pun kerap dijadikan sebagai tempat untuk transaksi barang haram tersebut.
"Kehadiran saya sebagai Pj Bupati Jayapura tidak hanya mengawal Pilkada Damai, sukses dan lancar di Kabupaten Jayapura, tapi juga mengawal program dari pusat yakni pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, mengatasi angka pengangguran yang tinggi, mengendalikan inflasi dan lainnya. Jadi saya juga harus pastikan program ini didukung oleh pemerintah kampung, distrik dan kelurahan di Kabupaten Jayapura,"ucapnya.
