Melihat kondisi itu, Yunus Wonda, Bupati Jayapura, menegaskan komitmennya untuk menata kembali wajah pasar di Kabupaten Jayapura. Baginya, pasar bukan sekadar tempat transaksi, tetapi pusat perputaran ekonomi rakyat. Ia
Wali Kota Abisai Rollo menegaskan bahwa sidak tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mencegah adanya lonjakan harga yang tidak wajar menjelang Ramadan.
Padahal, kawasan tersebut merupakan area yang sebelumnya telah ditertibkan langsung oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, pada awal masa kepemimpinannya. Namun dalam pantauan terbaru, lokasi tersebut kembali ditempati p
Menurut Frangklin, pedagang sayur keliling selama ini justru sangat membantu masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus pergi ke pasar yang jaraknya jauh dan membutuhkan
Sejumlah titik yang kerap dijadikan lokasi pasar liar di antaranya kawasan Expo Waena, Perumnas III Waena, hingga sepanjang Jalan SPG kompleks Perumahan Bucend III.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Perindustrian
Ahmad, salah satu pedagang sayur yang berjualan dengan sepeda motor dan standby di depan ruko di Entrop mengatakan, para pedagang sayur yang berjualan di lokasi tersebut telah didata oleh Pemerintah Kota Jayapura melalui
Dari video yang sudah ditonton ribuan orang ini tak sedikit yang tidak setuju dengan cara kadistrik mengusir pedagang sayur. Alhasil banjir komentar di beberapa platform media yang isinya protes bahkan terkesan memaki. B
Rida, salah satu karyawan Toko Harum Sari Abepura mengatakan bahwa peningkatan permintaan tersebut sudah diantisipasi sejak jauh hri. Pihak toko telah mendatangkan berbagai perlengkapan pembuatan kue sekaligus wadah plas
Dijelaskan, dalam pengawasan lapangan yang dilakukan Disperindag bersama Satgas Pangan, masih ditemukan produk makanan dan minuman yang telah melewati batas waktu konsumsi. Namun, sebagian pedagang mengaku tidak mengetah
Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Dodi Herman Fartodi menilai tindakan aparat tersebut berpotensi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, negara memiliki kewajiban mutlak melindungi hak warga neg
