Selain itu, pejabat lainnya yang dilantik yakni Sofia Bonsapia jabatan lama Kepala bagian pelayanan bantuan hukum dan kajian HAM pada Biro Hukum Sekda Papua diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
“Para korban saat ini tinggalnya tidak menentu, ada yang mengamankan diri di keluarga dan masjid sekitar. Bahkan di rumah saya sendiri sekitar 30 orang yang tinggal,” kata La Misili saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (13/12).
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Dr. Victor D. Mackbon, S.H., S.IK., M.H., M.Si memaparkan, kasus ini berawal saat tim Resmob yang dipimpin Kanit Resmob Aiptu Ade Serosero mendapatkan informasi terkait adanya lokasi yang dijadikan sebagai tempat barter barang hasil curian dengan narkotika jenis Ganja oleh warga PNG di sekitar Dok IX.
Dalam pertemuan tertutup itu, para guru P3K bertemu Komisi V DPR Papua, Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (PPAD) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua.
Kepolisian Resor Puncak saat ini tengah menangani kasus penembakan yang terjadi di Kompleks Pasar Sinak sekira pukul 09.00 WIT. Pria 32 tahun itu tewas dengan mengalami luka tembak di bagian belakang kepala.
Sebagaimana pemerintah Indonesia telah membentuk tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan yang berbatasan dengan sebagian Western Province dan West Sepik Province serta Provinsi Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan Western Province.
Dalam sidang perdana ini menghadirkan lima orang tersangka, yakni Kapten Inf Dominggus Kainama, Pratu Rahmat Amin Sese, Pratu Robertus Putra, Praka Pargo Rumbouw dan Pratu Rizky Oktaf Muliawan.
Koordinator Guru P3K Fellisia Roswita menyampaikan, alasan mengadu ke DPRP lantaran ketidakjelasan hak mereka (gaji-red) yang belum juga dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
Dalam rilis penyampaian Seby Sambom, Negara kriminal Indonesia melalui pimpinan militer TNI-Polri mengklaim yang melakukan penembakan di Yahukimo adalah OTK dan hanya menewaskan 2 orang adalah informasi tang tidak benar dan direkayasa oleh TNI -Polri.
