Ribuan Masyarakat itu memulai aksi long march sejak pagi jam 09.00 WIT dari Lapangan Merah Putih Karubaga dan perempatan jalan Kogome dan jalan giling batu menuju Kantor Dewan Perwakilan Daerah DPRD Tolikara di Gurikme dengan membawa spanduk pernyataan sikap.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke meminta pemerintah Kabupaten Merauke untuk memberikan perhatian kepada sejumlah yang saat ini dikabarkan mengalami krisis air dan pangan. Kampung-kampung tersebut seperti Kampung Tor, Kladar, Sabon dan Dafnawangga.
Sehingga sampai saat ini kepala sekolah tersebut masih menjalankan tugasnya dan ini harus menjadi perhatian serius Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo untuk melakukan evaluasi pelayanan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
Dari pantauan Cenderawasih Pos hampir semua pedagang yang ada di Kota Wamena menutup tempat usahanya mulai dari Supermaket, Minimarket, Pertokoan, konter HP, restoran, café warung makan hingga warung kaki lima dan juga kios –kios kecil hingga mengakibatkan perekonomian di Kota Wamena lumpuh dan menyulitkan masyarakat.
DPRD Biak Numfor menurut Sekertaris DPRD, Judi Wanma telah memasukan Raperda tentang retribusi dan pajak daerah bersama Raperda non APBD lainnya untuk dibahas dan ditetapkan pada tahun 2023.
Catatan tersebut diantaranya Silpa 2022 sebesar Rp 274,274 miliar yang cukup besar diakibatkan dari efisiensi anggaran dan pelaksana dan program kegiatan yang belum terselesaikan.
Permintaan ini disampaikan melalui Pansus Perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun 2023 oleh Wakil Ketua Pansus Johan Frederick Paulus, dalam sidang lanjutan pembahasan Perubahan APBD 2023 dan Non APBD, di ruang Sidang DPR Kabupaten Merauke, Sabtu (23/9).
Permintaan dewan ini disampaikan lewat laporan panitia khusus (Pansus) DPR Kabupaten Merauke terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun 2023 yang dibacakan Wakil Ketua Pansus Johan Frederick Paulus, pada sidang pertama yang digelar di ruang sidang DPR Kabupaten Merauke.
Pembahasan Raperda tersebut diawali dengan pembukaan rapat paripurna dewan dan penyerahan materi Raperda dari Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, kepada pimpinan Dewan diterima Wakil Ketua I DPR Kabupaten Merauke Almaratus Solikah, S. HI, MAP, didampingi Wakil Ketua II Dominikus Ulukyanan, S.Pd, Jumat (22/9) malam.
“pemerintah daerah dan pihak keamanan telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka mengendalikan kondisi tersebut. akan tetapi, pendekatan yang terbaik dalam rangka mengantisipasi persoalan ini adalaah melalui agama,”ungkapnya Kamis (21/9) kemarin
