MERAUKE– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke meminta pemerintah Kabupaten Merauke untuk memberikan perhatian kepada sejumlah yang saat ini dikabarkan mengalami krisis air dan pangan. Kampung-kampung tersebut seperti Kampung Tor, Kladar, Sabon dan Dafnawangga.
“Kami dari dewan berharap pemerintah memberikan perhatian bantuan kebutuhan hidup untuk kampung-kampung tersebut, ” kata Wakil Ketua II DPR Kabupaten Merauke Dominikus Ulukyanan, S.Pd, saat memimpin penutupan sidang Perubahan APBD 2023, di ruang sidang DPR Kabupaten Merauke, Selasa (26/9) malam.
Selain masalah tersebut, dewan juga berharap adanya perbaikan pendidikan terutama pendidikan dasar. Karena menurut dewan, pemerintah Kabupaten Merauke selama ini sudah banyak mengirimkan mahasiswa ke beberapa universitas di luar Papua Selatan namun banyak juga yang tidak berhasil. Ini karena pondasi pada pendidikan dasar tidak kuat.
“Pendidikan dasar ini sangat penting agar tujuan peningkatan SDM melalui pendidikan khusunya orang asli Papua dapat tercapai,” kata Domin.
Politisi Partai Golkar ini juga mengimbau pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi kenaikan harga beras, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan harga beras yang tinggi.
Dewan juga menyoroti sehubungan dengan sejumlah kasus kriminal yang disebabkan oleh minuman beralkohol. DPR Merauke meminta pemerintah dan Kepolisian mengambil tindakan tegas kepada para pembuat dan pengedar minuman keras lokal sehingga ada efek jerah bagi pembuat dan pengedar Milo tersebut. (ulo)
MERAUKE– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke meminta pemerintah Kabupaten Merauke untuk memberikan perhatian kepada sejumlah yang saat ini dikabarkan mengalami krisis air dan pangan. Kampung-kampung tersebut seperti Kampung Tor, Kladar, Sabon dan Dafnawangga.
“Kami dari dewan berharap pemerintah memberikan perhatian bantuan kebutuhan hidup untuk kampung-kampung tersebut, ” kata Wakil Ketua II DPR Kabupaten Merauke Dominikus Ulukyanan, S.Pd, saat memimpin penutupan sidang Perubahan APBD 2023, di ruang sidang DPR Kabupaten Merauke, Selasa (26/9) malam.
Selain masalah tersebut, dewan juga berharap adanya perbaikan pendidikan terutama pendidikan dasar. Karena menurut dewan, pemerintah Kabupaten Merauke selama ini sudah banyak mengirimkan mahasiswa ke beberapa universitas di luar Papua Selatan namun banyak juga yang tidak berhasil. Ini karena pondasi pada pendidikan dasar tidak kuat.
“Pendidikan dasar ini sangat penting agar tujuan peningkatan SDM melalui pendidikan khusunya orang asli Papua dapat tercapai,” kata Domin.
Politisi Partai Golkar ini juga mengimbau pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi kenaikan harga beras, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan harga beras yang tinggi.
Dewan juga menyoroti sehubungan dengan sejumlah kasus kriminal yang disebabkan oleh minuman beralkohol. DPR Merauke meminta pemerintah dan Kepolisian mengambil tindakan tegas kepada para pembuat dan pengedar minuman keras lokal sehingga ada efek jerah bagi pembuat dan pengedar Milo tersebut. (ulo)
