Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD, Abisai Rollo, S.H.,M.H mengatakan sidang LKPD akan tetap sah tanpa melibatkan anggota dewan. Karena hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Walikota.
"Ada temuan dari BPK dari kegiatan tahun 2021. Salah satunya adanya kelebihan pembayaran terhadap gaji ASN. Mungkin ada honor tapi saya tidak tahu persis, namun dari situ dijelaskan harus dikembalikan," kata Sihar Tobing kepada wartawan di Sentani, Kamis (28/7) kemarin.
   Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina saat dihubungi sehubungan dengan rencana dari bupati Merauke yang akan meminjam Rp 200 miliar untuk memperbaiki jalan rusak tersebut mengatakan, hal itu sudah disampaikan bupati dalam rapat dalam TPAD dengan Banggar beberapa waktu lalu dengan pertimbangan bahwa sesudah Covid ini memang banyak hal yang perlu diperhatikan, bukan hanya infrastruktur tapi juga ekonomi dan lain-lain.
  Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, S.H.,M.H mengatakan tidak adanya titik temu dari hasil mediasi itu, karena adanya perbedaan pendapat terkait pembentukan fraksi baru di DPRD Kota Jayapura.
Markus, salah suatu petugas kebersihan di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura mengatakan, aksi pesta miras di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura itu dilakukan oleh tiga orang pria. Saat itu didapatinya ketika mendatangi kantor itu untuk melaksanakan kegiatan membersihkan Komplek Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Rabu (6/7) sekitar pukul 05.00 pagi.
Katua DPRD Jayawijaya, Mathias Tabuni menyebutkan, DPRD Jayawijaya telah menyetujui dan mengesahkan 4 Raperda yang diusulkan oleh Pemkab disetujui, namun satu Raperda yang tak disetujui yaitu Raperda pembangunan gedung dan bangunan karena perlu ada kajian dari beberapa pihak.
"Tidak bisa dipungkiri setiap generasi muda sekarang ini pembelajaran bahasa lokalnya semakin berkurang. Hal itulah dasar dari Komisi D menyusun Perda tersebut", ujarnya.
"Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Kalau tidak salah tiga bulan lalu Bapak Bupati sudah sampaikan dalam waktu dekat akan menyelesaikan masalah bangunan SMPN 1, " kata Sihar Tobing, Jumat (24/6).
Hamo juga menampik, pernyataan Sihar Tobing, yang menyebutkan pernah menanyakan LHP itu pada rapat paripurna beberapa waktu lalu. "Sebagai anggota etikanya datang dan ketemu ketua," ungkapnya.
"Jadi masalah LHP ini sebenarnya kewajiban bukan saja hak untuk tahu saja, tetapi itu merupakan kewajiban konstitusi anggota DPR untuk mengetahui hasil laporan pemeriksaan BPK terhadap LKPD Bupati Sepanjang 1 tahun terakhir,"ujar Sihar Tobing, kepada sejumlah wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Rabu (22/6) kemarin.
