Terkait dengan pembayaran THR di lingkungan Kabupaten Jayapura, dari 54 OPD termasuk Distrik, baru 13 OPD yang sudah dibayarkan. Bupati Jayapura, Yunus Wonda menjelaskan terkait dengan pembayaran THR sebagian sudah dilakukan.
“Pemotongan anggaran di Biak mencapai 111 miliar lebih, itu sangat terasa. Apalagi kita memang menghadapi defisit APBD sekitar 42 miliar rupiah, yang merupakan defisit terbesar selama ini. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita terima dan kita tindak lanjuti dengan serius,” ungkap Gunadi.
Dedi mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada beberapa wajib pajak yang berhasil melaporkan SPT Tahunan, masih ada yang terkendala, terutama dalam mengakses DJP Online. "Walaupun kita ketika asistensi di Birokrasi beberapa sudah ada yang lapor SPT Tahunan, ada yang terkendala, karena belum mampu melaporkan SPT Tahunan secara mandiri lewat DJP Online," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri sebesar Rp 34 miliar lebih. Dengan rincian jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 8.052 jiwa yang membutuhkan anggaran Rp 34 miliar lebih dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 128 jiwa yang anggarannya Rp 41 juta.
‘’Menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon,’’ kata Hakim Tunggal I Made Bayu Gautama Suadi Putra, Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang menyidangkan perkara tersebut dengan panitera pembantu MR Pahala Hutagalung saat membacakan amar putusan. Dengan ditolaknya gugatan praperadilan yang diajukan tersangka tersebut, maka penetapan dan penahanan tersangka dalam kasus pelanggaran ITE atas ilegal akses terhadap SIPD APBD Boven Digoel 2025 dinyatakan sah.
Kata Marthen, penarikan kendaraan dinas tersebut guna mengamankan kembali aset daerah sesuai dengan peruntukannya. Marthen menyebut penarikan dimulai dari Perumahan Pemda SP2, Jalan Cenderawasih Poros SP3, dan di beberapa titik di wilayah Kota Timika. Dari penarikan itu, masih ada sekitar 5 kendaraan dinas yang menjadi target dari total 14 kendaraan dinas yang akan ditarik.
‘’Tapi jumlahnya berapa yang bisa dilelang itu tergantung dari penilaian KPKNL perwakilan Provinsi Papua. Tapi, kemungkinan sampai 20 unit tergantung berapa kesiapan mereka untuk melakukan penilaian terhadap kendaraan tersebut,’’ kata Elias Mithe menjawab pertanyaan media ini, belum lama ini.
Yonathan mengayakan, dirinya akan siap bila telah ada surat pemberitahuan terkait dengan jadwal agenda tersebut dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika.
“Saya pikir inilah yang sudah kita lakukan di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana kami BPKAD, Inspektorat dan OPD terkait, sudah melakukan langkah-langkah secara formal untuk menertibkan semua aset yang dimiliki oleh Pemda,” kata Kapisa kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/2).
Sebab menurut Kapisa, untuk belanja pegawai diambil dari dana alokasi umum (DAU) yang bebas dan juga menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk TPP. “Puji Tuhan untuk hak-hak pegawai masih dalam konteks yang normal, bagian ini yang saya mau pastikan,” ucapnya.
