Pemerintah Kota Jayapura kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas La
Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Jayapura, Petrus Hamokwarong, meminta tenaga honorer dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk bersabar terkait proses pengangkatan yang hingga kini belum terealisasi.
Meski demikian, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dikecualikan dari kebijakan WFH atau tetap menerapkan Work From Office (WFO). Di antaranya pejabat pimpinan tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), S
Dalam audensi ini, Bupati meminta dukungan dari pihak BI untuk memperluas layanan digitalisasi di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, juga meminta dukungan dari pihak BI dalam hal pengelolaan Pasar Darfuar dengan
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, menjelaskan bahwa kebijakan pembayaran THR tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi menjelaskan, bahwa pergeseran anggaran khusus untuk pembayaran TPG telah selesai dilakukan oleh bagian anggaran BPKAD Kabupaten Jayapura pada
Pemeriksaan kendaraan dinas itu melibatkan langsung tim BPK Perwakilan Papua, dan dibantu bagian aset dari BPKAD Kabupaten Biak Numfor. Setiap pimpinan OPD dan pemegang kendaraan dinas wajib hadir memberikan penjelasan k
Marthen menegaskan bahwa pada dasarnya setiap temuan harus segera diselesaikan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan. Sebab pada saat audit beberapa waktu lalu, BPK lebih fokus pada laporan belanja kaungan Organisasi
Pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari ke depan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai mengatakan bahwa tahapan pemeriksaan telah diawali den
David W. Telenggen sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi, dan secara resmi dilantik sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura oleh Bupati Jayapura, Yunus Wonda.
Ia menambahkan, pada awal bulan lalu Pemkot Jayapura juga telah menyalurkan enam unit kendaraan dinas kepada beberapa OPD yang membutuhkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kend
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggi, menegaskan bahwa penertiban dan pengawasan aset daerah, khususnya di tingkat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), menjadi salah satu prioritas utama pemerintah kota.
Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggenjot penyerapan anggaran demi pembangunan daerah
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menegaskan, pembagian DPA sejak awal tahun bertujuan agar setiap OPD dapat segera memetakan anggaran serta menyusun rencana kerja secara matang dan terukur.
Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan cukup berat, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dampaknya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura menga
Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai mengatakan, salah satu penyebab menurunnya APBD Kota Jayapura adalah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat termasuk dana otonomi khusus (Otsus).
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengatakan kendaraan operasional ini disiapkan untuk mendukung mobilitas dan meningkatkan kinerja pimpinan OPD dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menjelaskan bahwa berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dari total 214 paket kegiatan dengan 1.077 kegiatan fisik, realisasi pelaksanaan telah mencapai
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desi Wanggai, mengatakan bahwa kenaikan ini terjadi setelah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pencairan anggaran yang sempat t
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan bahwa pihaknya segera menggelar rapat bersama seluruh pimpinan OPD untuk mengevaluasi capaian tersebut dan menetapkan langkah percepatan.
Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya Agus Logo, S.IP menyatakan menindak lanjuti laporan dari petugas kesehatan yang berstatus PTT terkait honor mereka yang belum dibayar selama 8 bulan, sehingga pihaknya memanggil Kepala Dina
Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya Estepanus Lolo Kassa, SE menyatakan perencanaan anggaran kas ini terkait dengan jadwal waktu penarikan anggarannya yang harus disesuaikan dengan realita yang ada di lapangan terutama yan
"Jumlah pegawai kita nih sekarang 9.000. Kabupaten Mimika ini yang daerahnya seperti ini dengan jumlah penduduk cuma 320.000 ribu—pegawai negerinya 9.000. Ini sudah sama dengan satu kementerian yang mengurus satu Indones
Penyerahan Sertifikat HAKI ini dihadiri langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob didampingi Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, Kadiv Humas YPMAK, Yeremias Imbiri,
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang penerapan sistem pembayaran non
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai, menyampaikan bahwa hingga akhir Oktober 2025, tidak ada lagi dana yang mengendap di rekening kas daerah. Semua anggaran telah
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH, menyatakan dengan launchingnya APBD perubahan ini pemerintah berharap seluruh pimpinan OPD untuk mengambil langkah -langkah cepat, tepat untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggu
Ketiga, Wabup Kemong juga mengharapkan agar proses lelang untuk beberapa kegiatan di masibg-masing OPD dapat berjalan dengan baik dan lancar walaupun kondisi keuangan Pemerintahan Kabupaten Mimika saat ini sedikit mengal
“Jangan setelah terima TPP kembali malas, TPP cair tidak boleh kinerja menurun. ASN harus disiplin, kita mau Provinsi Papua menjadi contoh bagi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Untuk itu, kita harus membenahi ya
Meski demikian, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Malissa kepada awak media menyampaikan bahwa pihaknya optimis penyerapan anggaran tahun 2025 dapat mencapai 80 hingg
Bersamaan dengan pendatangan MoU dengan Bank Papua, juga dilakukan sosialisasi Standar Satuan Harga (SSH) tahun 2026, serta penyerahan pagu anggaran TA 2026.
Kerja sama dengan pihak Bank Papua ini dimaksudkan dalam rangk
Dalam laporannya, Kepala BPKAD Kota Jayapura Dessy Wanggai menjelaskan bahwa total APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1.697.618.575.863,61, atau naik 0,29 persen dibandingkan dengan nilai APBD sebelu
Ketua Komisi B DPRK Jayawijaya Yosep Lokobal, S.IP menyatakan untuk Disnakerindag ini merupakan panggilan ke tiga, sebab waktu dilakukan kunker menemukan beberapa masalah dilapangan, contoh yang viral itu adanya pedagang
Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya Agus Logo, S.IP menyatakan, setelah dilakukan sidang perubahan, pihaknya melihat ada beberapa dinas yang harus melakukan penyerapan besar terhadap anggaran pemerintah, seperti dinas pendidi
Marthen mengatakan angka ini merupakan data yang diperbarui per tanggal 26 September 2025. “36,40 persen, kalau dirupiahkan itu baru dua triliun lebih, dua triliun tiga ratus empat puluh miliar,” kata Marthen.
Desi menyebutkan realisasi belanja pegawai baru mencapai 48,23 persen, sedangkan belanja modal berada di posisi 40,42 persen. Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, angkanya relatif lebih baik yakni sudah berada di
Penyusunan SSH merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan adanya standar harga yang jelas, pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya pem
Kepala BPKAD, Marthen Tappi Malissa menyebutkan proses penginputan terkait penyerapan anggaran di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika saat ini juga terkendala koneksi internet.
Ketua Panitia Arpanto Patandianan, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) seluruh peserta. Dalam pelaksanaannya, para peserta akan dibekali dengan pemahaman dan pengetahua
Menurut Desi, Pemkot Jayapura tetap berkomitmen menerapkan efisiensi anggaran dalam setiap kegiatan. Namun, dengan keterbatasan ruang pertemuan seperti Aula Sian Soor, kegiatan di hotel menjadi salah satu alternatif.
FKP ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan kritik konstruktif terkait kebijakan maupun layanan yang diselenggarakan instansi. Forum ini diharapkan dapat membangun komunikasi dua arah yang
Desi Wanggai menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJKN dan PKN STAN atas terselenggaranya Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD). Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum awal terjalinnya sinergi yang semakin kua
Turnamen yang digelar selama empat hari ini diikuti oleh berbagai perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Kegiatan ini diprakarsai oleh Asosiasi Futsal Pemkot Jayapura sebagai
Kepala BPKAD Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP, menjawab pertanyaan media ini mengungkapkan, penahanan gaji itu tidak hanya dilakukan bagi guru-guru yang tidak menjalankan tugas dengan baik, tapi juga terhadap OP
Dana Otsus ini juga dibagi dalam tiga bagian diantaranya, Dana otsus 1 % atau Block Grand sebesar Rp. 77.030.400.000, Dana otsus 1,25 % atau Spesifik Grand sebesar Rp. 89.855.791.000 dan terakhir Dana Tambahan Infrastruk
"Kami berikan batas waktu bagi setiap OPD agar dapat segera melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana Otsus tahap pertama, diharapkan akhir bulan ini selesai, agar kita dapat mengejar pencairan dana Otsus tahap kedu
Asisten II Setda Provinsi Papua pegunungan Elay Giban, SE, MM menyatakan ini adalah bimbingan teknis untuk penggunaan aplikasi Coratex dari perpajakan, oleh karena itu teman -temanan dari perpajakan Maluku Papua datang u
Marthen, menjelaskan bahwa dana yang telah masuk rekening kas daerah (Kasda) sebesar kurang lebih Rp50 miliar dari total alokasi Rp160 miliar yang akan dicairkan dalam tiga tahap.
Selain Alexander Kapisa, Budi mengatakan penyidik KPK juga memanggil seorang wiraswasta berinisial APT sebagai saksi kasus tersebut. Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK pada pekan ini, Senin (23/6), sempat memanggil dua
"Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan alokasi dana untuk pembayaran THR, Gaji 13 semuanya bersumber dari situ, kita tidak memiliki sumber dana yang lain,sehingga kita harus menunggu transferan dana tersebut masuk,baru bisa
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke Elias Mithe kepada wartawan di Merauke menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan bahwa kabupatenMe
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo yang akrab disapa ABR ini mengatakan bantuan mobil yang diserahkan secara langsung tersebut bertujuan untuk menunjang kepentingan penyelenggaraan Klasis Distrik Muara Tami.
“Terima kasih banyak kepada tim dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah membimbing kami dan berbagi ilmu selama dua hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika Marthen Mallisa, mengatakan bahwa ada beberapa temuan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pe
SUP sendiri adalah program beasiswa yang ditujukan bagi siswa-siswi Papua yang berprestasi di bidangnya. Dimana program ini didukung langsung dalam pembiayaan SUmber Dana Otsus Papua yang berasal dari Pemerintah Provinsi
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa menyebut pembukaan keran dana pusat itu tidak terlau berdampak atau berpengaruh pada Provinsi Papua. Sebab menurut Kapisa, itu hanya pada beb
Dijelaskan, penyaluran dana Otsus dilakukan tiga tahap dalam setahun. Dilakukan pada April, Juni dan Oktober. Namun, keterlambatan proses administrasi di daerah bisa berdampak pada pergeseran jadwal pencairan.
Pasca pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah Provinsi Papua melakukan inventarisasi ulang seluruh aset miliknya. Selain memastikan jumlah aset yang masih ada, langkah ini dilakukan guna menjamin keamanan
Diakuinya, dalam tahapan pencairan dana Otsus, tidak ada kedala, karena semua laporan sudah dikirimkan. "Kita tunggu diverifikasi dulu, kan bukan cuma Papua saja yang menerima dana Otsus ada daerah lainnya juga, jadi pas
Laporan dari BPKAD, ada 212 Program, 406 kegiatan dan 1104 sub kegiatan secara fisik tahun 2025 di Pemerintah Kota Jayapura. Dimana Secara fisik sudah mencapai 23,2% dan realisasi keuangan mencapai 14,40% dari total ang
Hal ini setelah dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada laporan Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) yang telah final dan diterima oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
“Untuk instansi kami memberikan hibah dalam rangka pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wabup dengan total Rp 63 miliar lebih, yang diidstribusi kepada KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim. Kami juga apresiasi dan terimakasih kepada
“Kami sangat meyakini seperti apa kondisi fiskal di masing-masing Kabupaten/Kota di Papua. Kami sadari itu, terlebih dalam melihat kondisi efisiensi anggaran ini. PSU tahun 2025 memang sudah hampir tidak ada anggaran yan
Menurut Gunadi, pihaknya telah memastikan bahwa penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Pengendalian Intern (SPI), serta pelaksanaan program kegiatan mengikuti prose
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai menjelaskan untuk penerima Dana Otsus tahun ini besarannya sama dengan tahun 2024 lalu.
Terkait dengan pembayaran THR di lingkungan Kabupaten Jayapura, dari 54 OPD termasuk Distrik, baru 13 OPD yang sudah dibayarkan. Bupati Jayapura, Yunus Wonda menjelaskan terkait dengan pembayaran THR sebagian sudah dilakukan.
“Pemotongan anggaran di Biak mencapai 111 miliar lebih, itu sangat terasa. Apalagi kita memang menghadapi defisit APBD sekitar 42 miliar rupiah, yang merupakan defisit terbesar selama ini. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita terima dan kita tindak lanjuti dengan serius,” ungkap Gunadi.
Dedi mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada beberapa wajib pajak yang berhasil melaporkan SPT Tahunan, masih ada yang terkendala, terutama dalam mengakses DJP Online. "Walaupun kita ketika asistensi di Birokrasi beberapa sudah ada yang lapor SPT Tahunan, ada yang terkendala, karena belum mampu melaporkan SPT Tahunan secara mandiri lewat DJP Online," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri sebesar Rp 34 miliar lebih. Dengan rincian jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 8.052 jiwa yang membutuhkan anggaran Rp 34 miliar lebih dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 128 jiwa yang anggarannya Rp 41 juta.
‘’Menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon,’’ kata Hakim Tunggal I Made Bayu Gautama Suadi Putra, Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang menyidangkan perkara tersebut dengan panitera pembantu MR Pahala Hutagalung saat membacakan amar putusan. Dengan ditolaknya gugatan praperadilan yang diajukan tersangka tersebut, maka penetapan dan penahanan tersangka dalam kasus pelanggaran ITE atas ilegal akses terhadap SIPD APBD Boven Digoel 2025 dinyatakan sah.
Kata Marthen, penarikan kendaraan dinas tersebut guna mengamankan kembali aset daerah sesuai dengan peruntukannya. Marthen menyebut penarikan dimulai dari Perumahan Pemda SP2, Jalan Cenderawasih Poros SP3, dan di beberapa titik di wilayah Kota Timika. Dari penarikan itu, masih ada sekitar 5 kendaraan dinas yang menjadi target dari total 14 kendaraan dinas yang akan ditarik.
‘’Tapi jumlahnya berapa yang bisa dilelang itu tergantung dari penilaian KPKNL perwakilan Provinsi Papua. Tapi, kemungkinan sampai 20 unit tergantung berapa kesiapan mereka untuk melakukan penilaian terhadap kendaraan tersebut,’’ kata Elias Mithe menjawab pertanyaan media ini, belum lama ini.
Yonathan mengayakan, dirinya akan siap bila telah ada surat pemberitahuan terkait dengan jadwal agenda tersebut dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika.
“Saya pikir inilah yang sudah kita lakukan di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana kami BPKAD, Inspektorat dan OPD terkait, sudah melakukan langkah-langkah secara formal untuk menertibkan semua aset yang dimiliki oleh Pemda,” kata Kapisa kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/2).
Sebab menurut Kapisa, untuk belanja pegawai diambil dari dana alokasi umum (DAU) yang bebas dan juga menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk TPP. “Puji Tuhan untuk hak-hak pegawai masih dalam konteks yang normal, bagian ini yang saya mau pastikan,” ucapnya.
Kedua tersangka kata Kapolres disangkakan tindak pidana berupa akses ilegal dan manipulasi dokumen yang diatur pada Pasal 35 atau Pasal 32 Ayat (1) UU RI nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi pada tanggal 22 Januari tahun 2025 di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI Kabupaten Boven Digoel dengan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara denda maksimal Rp 12 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desi Wanggai menjelaskan bahwa Pemkot mendapat peringkat pertama pada kategori Pemohon Lelang Non Eksekusi Barang Milik Daerah (BMD) Terbaik.
Dikatakan, Dinas pendidikan mengelola anggaran yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun. Meski tidak merincikan angka pasti dari total anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, namun kata Marthen hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang disebut Mandatoy Spending.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si, Selasa (4/2) menjelaskan bahwa meskipun ada ketentuan tunjangan beras dapat diberikan dalam bentuk uang, pemerintah daerah masih mempertahankan pemberian beras secara fisik. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi sebagian pegawai yang lebih memilih menerima jatah beras daripada uang.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, mengungkapkan bahwa beasiswa SUP Papua merupakan program strategis yang akan berakhir pada tahun 2026. Program ini masih berjalan selama dua tahun ke depan dan menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan anggaran daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., MM, menyampaikan bahwa setelah APBD dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Papua, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRK melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan sesuai catatan yang diberikan oleh tim evaluasi provinsi.
Menurutnya, dari sejumlah OPD yang ada, tiga dinas dengan penyaluran yang paling banyak dibandingkan dengan dinas-dinas yang lainnya. "OPD penerimaan yang paling dominan adalah PU, Pendidikan dan kesehatan, tiga OPD ini menjadi skala prioritas karena berkaitan dengan layanan pokok publik," ungkapnya.
Adapun kebijakan daerah yang dimaksud, masing-masing OPD harus menyerahkan laporan aset dan persediaan, karena dua hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah diawal tahun untuk membuat laporan keuangan. "Jika dua hal ini sudah diserahkan, maka OPD bisa langsung mengambil UP tersebut," ungkapnya.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait didampingi Plt Sekda, Evert N Merauje l, juga turut dihadiri oleh KPP Pratama Jayapura, dan Kanwil DJP Bidang Perbendaharaan Dini Mariani selaku pemateri dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Menurut kami, selama pengelolaannya masih bersifat normatif dalam hal ini dikelola pemerintah, maka dia tidak bisa profesional,” kata Alexander. Alex menyebut aset Pemprov kebanyakan berada di wilayah Jayapura, seperti eks venue PON dan tanah yang belum dikelola secara maksimal.
