SUP sendiri adalah program beasiswa yang ditujukan bagi siswa-siswi Papua yang berprestasi di bidangnya. Dimana program ini didukung langsung dalam pembiayaan SUmber Dana Otsus Papua yang berasal dari Pemerintah Provinsi
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa menyebut pembukaan keran dana pusat itu tidak terlau berdampak atau berpengaruh pada Provinsi Papua. Sebab menurut Kapisa, itu hanya pada beb
Dijelaskan, penyaluran dana Otsus dilakukan tiga tahap dalam setahun. Dilakukan pada April, Juni dan Oktober. Namun, keterlambatan proses administrasi di daerah bisa berdampak pada pergeseran jadwal pencairan.
Pasca pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah Provinsi Papua melakukan inventarisasi ulang seluruh aset miliknya. Selain memastikan jumlah aset yang masih ada, langkah ini dilakukan guna menjamin keamanan
Diakuinya, dalam tahapan pencairan dana Otsus, tidak ada kedala, karena semua laporan sudah dikirimkan. "Kita tunggu diverifikasi dulu, kan bukan cuma Papua saja yang menerima dana Otsus ada daerah lainnya juga, jadi pas
Laporan dari BPKAD, ada 212 Program, 406 kegiatan dan 1104 sub kegiatan secara fisik tahun 2025 di Pemerintah Kota Jayapura. Dimana Secara fisik sudah mencapai 23,2% dan realisasi keuangan mencapai 14,40% dari total ang
Hal ini setelah dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada laporan Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) yang telah final dan diterima oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
“Untuk instansi kami memberikan hibah dalam rangka pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wabup dengan total Rp 63 miliar lebih, yang diidstribusi kepada KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim. Kami juga apresiasi dan terimakasih kepada
“Kami sangat meyakini seperti apa kondisi fiskal di masing-masing Kabupaten/Kota di Papua. Kami sadari itu, terlebih dalam melihat kondisi efisiensi anggaran ini. PSU tahun 2025 memang sudah hampir tidak ada anggaran yan
Menurut Gunadi, pihaknya telah memastikan bahwa penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Pengendalian Intern (SPI), serta pelaksanaan program kegiatan mengikuti prose