Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Papua Ardi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan kontribusi penerimaan opsen PKB terhadap pendapatan daerah yang terus meningkat sejak kebijakan opsen diberlakukan pada 2025.
Polri menegaskan bahwa personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan, penilaian, pemeriksaan, maupun penagihan pajak kepada masyarakat. Peran Bhabinkam
Rory juga mengimbau seluruh pelaku usaha di Kota Jayapura agar tidak menunda pembayaran pajak karena pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kep
Pemerintah Kabupaten Jayapura terus berupaya meningkatkan PAD tidak hanya melalui penertiban pajak reklame di ruas-ruas jalan protokol, tetapi juga akan melakukan penertiban bagi para pengemudi taksi online, khususnya yang memasang stiker d
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pekan Panutan diawali dengan pembayaran PBB-P2 oleh Wali Kota Ja
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua memberikan insentif hingga 30 persen bagi kendaraan berpelat luar daerah sebagai upaya mendorong pemilik kendaraan melakukan mutasi dan balik nama ke wilayah Papua. Kepala Bapenda Papua, Subhan, menga
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Budi P. Yokhu, memimpin langsung sidak penertiban pajak reklame di Distrik Sentani Timur. Dalam kegiatan tersebut, tim menemukan banyak papan reklame yang tidak memilik
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menggelar tatap muka bersama para wajib pajak yang berlangsung di Jayapura, Selasa (19/5). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo didampi
Samsat Wamena memastikan tidak hanya melakukan penghapusan denda pajak kendaraan namun juga memberikan diskon untuk pokok pembayaran pajak dari 50 sampai dengan 10 persen kepada wajib pajak yang ada di 8 kabupaten. Plt Kepala Sampat Wamena
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electr
Masyarakat Papua Selatan diminta untuk segera melakukan mutasi atau mengganti kode plat kendaraannya dari PA ke PS. Mutasi atau pergantian kode plat tersebut dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari pajak kendara
Kepala UPTD Samsat Jayapura, Dian Anggraini mengatakan kesempatan ini berlaku untuk wajib pajak aktif yang membayar pajak kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo selama periode Maret hingga Juli 2026. Hadiah yang ditawark
Program keringanan ini resmi berlangsung mulai, 1 April hingga 30 Juni 2026 dan berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik roda dua, roda empat, maupun roda enam.
Kepala Unit Pelayanan Pendapat Daerah (UPPD) Sistem Admini
Program yang berlaku mulai 1 April hingga 30 Juni 2026 ini memberikan berbagai insentif bagi masyarakat, baik yang menunggak maupun yang selama ini taat membayar pajak.
Plt. Kepala Bapenda Papua, Subhan mengatakan kebija
Hingga 9 Februari 2026, total 47.938 SPT Tahunan baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan telah diterima melalui sistem Coretax DJP. Jumlah ini meningkat 11.541 SPT atau sekitar 31,7% dibandingkan periode yang sama ta
"Kalau fiskal kondisinya berantakan, maka kepercayaan kepada kita akan berantakan juga. Itu bisa mengaruhi kebutuhan NKRI pada akhirnya," ujarnya. Ia menekankan bahwa peran pegawai pajak tidak bisa dianggap remeh. Kesala
Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan antara Bapenda dan Bupati Jayapura, yang sebelumnya telah disepakati dan diberlakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sejak tahun 2016.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bakal melakukan sidak terhadap perusahaan baja asal Tiongkok yang melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Rencana itu mundur dari sebelumnya akan
Abdullah menilai, kasus korupsi yang kembali terjadi di sektor perpajakan menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan, serta integritas aparatur pajak. Menurutnya, praktik serupa yang terus berulang menja
Kendati demikian, ia memastikan KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak di daerah apabila diperlukan dalam proses hukum. “Kemudian lokasinya di Maluku, betul. Ini PT WP itu untuk daerah operasinya. Tadi
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Izharul mengatakan, lonjakan penerimaan tersebut terutama ditopang oleh kontribusi bea keluar yang berasal dari aktivitas ekspor komoditas unggulan, khusus
Menurut Asep, imbauan itu disampaikan sebagai bentuk pengawasan sekaligus aksi nyata KPK dalam menjaga kedaulatan keuangan negara. Asep mengatakan penindakan kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kant
Menurutnya, program pembiayaan denda dan insentif pajak yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 terbukti sukses mendorong peningkatan penerimaan. Dimana realisasi penerimaan pajak Samsat Jayapura tahun 2025 telah melampau
Kepala Unit Pelayanan Pendapat Daerah (UPPD) Samsat Jayapura Dian Anggraini mengungkapkan bahwa program pembiayaan denda dan insentif pajak yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 terbukti sukses mendorong peningkatan pen
Bupati Willem Wandik dalam sambutannya menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi agenda strategis yang harus mendapat perhatian serius seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyampaikan ra
Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa pajak hanya dapat diterapkan pada harta kepemilikan atau konsumsi yang tergolong kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat).Adapun kebutuhan primer (dharuriyat), kh
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD pengelola PAD serta masyarakat yang terus patuh terhadap berbagai sektor retribusi dan pajak daerah.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat Polres Jayapura bersama instansi terkait akan melakukan penertiban terhadap kendaraan yang belum membayar pajak atau tidak memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor
Langkah ini merupakan bagian dari strategi modernisasi sistem pajak daerah yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat, terutama yang berada di wilayah terjauh seperti Distrik Bonggo, Pantai Timur, dan daerah-daerah jauh
“Saya mengajak seluruh masyarakat, seluruh wajib pajak masyarakat dan pelaku usaha tetap membayar pajak dengan memanfaatkan semua fasilitas dan konsisten bayar tepat waktu,” tutur Bupati John. “Pajak daerah merupakan wuj
Menurutnya, kehadiran sistem digital ini merupakan hasil kerja keras Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura yang telah berhasil meluncurkan layanan pembayaran pajak secara digital.
Kepala Samsat Jayapura, Dian Anggraini mengatakan pendapatan realisasi penerimaan pajak pada tiga bulan terakhir ini dari Juli – September 2025 telah terkumpul telah mencapai 90 persen atau setara dengan Rp 42 milyar leb
Menurut Dwi, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana edukasi pajak daerah. Dwi menyebutkan bahwa pajak daerah berbeda dengan pendapatan dari dana transfer. Sehingga, diperlukan strategi khusus
Kebijakan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jayapura.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa program penghapusan den
Hal ini seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan R
Kepala UPTD Samsat Merauke Kayafas Simbilep, SH, ditemui media ini mengungkapkan, pembebasan pokok pajak dan denda pajak untuk wajib pajak yang menunggak diatas 1 tahun telah benarbenar telah dimanfaatkan oleh pemilik ke
Kepala Bidang Pajak Bapenda Papua, Ardi Ronald Bengu menerangkan, nominal denda pajak kendaraan yang dihapus mencapai Rp1,8 miliar. Selain itu, pengurangan pokok PKB diberikan sebesar Rp725 juta dari total Rp6,4 miliar.
Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Efendi Karnawidjaya meminta para wajib pajak orang pribadi di Papua yang menggunakan NPPN agar segera menyampaikan pemberitahuan melalui sistem Coretax DJP.
Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Efendi Karnawidjaya, menjelaskan bahwa Piagam Wajib Pajak yang diatur melalui PER-13/PJ/2025 menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara berhak memungut pajak, namun wajib m
Ia menegaskan, pelayanan pajak harus berjalan sesuai aturan, bebas dari pungutan liar, serta tidak menghambat proses dengan alasan apa pun. “Tidak boleh ada pungutan tidak resmi, tidak boleh memperlambat pelayanan, dan t
Abisai Rollo menegaskan, pentingnya peran pajak daerah dalam pembangunan di Kota Jayapura. “Pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layan
“Pajak yang dibayarkan wajib pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan fasilitas umum,” ujar walikota usai kegiatan.
Menurutnya, pembayaran berbasis digital bukan hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga mampu menekan potensi kebocoran yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Kepala Bidang (Kabid) PBB-P2, Hendrikus Setitit mengatakan posko yang dibuka ini rencananya akan dioperasikan mulai hari ini, Senin, 8 - 11 September 2025.
Ia menerangkan bahwa dibukanya posko ini karena adanya program
Diakuinya bahwa pembebasan denda dan diskon pokok tunggakan pajak ini juga mendorong meningkatnya penerimaan PKB. Sebelum pembebasan denda atau periode bulan Januari – April 2025 rata-rata penerimaan PKB per bulan sebesa
Johannes menyebutkan, kebijakan ini berlaku selama momentum HUT kemerdekaan RI dan HUT Kabupaten Mimika ke-29 tahun. Dengan berlakunya kebijakan ini, kerlambatan maupun tunggakan pajak yang semestinya dikenakan denda kin
Kepala Bapenda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, mengungkapkan bahwa khusus pajak restoran, dari target sebesar Rp 34.940.113.989, realisasi penerimaan hingga triwulan II baru mencapai Rp 16.743.474.715 atau sekitar 47,92%
Plt Kepala Bapenda Papua, Yosefina Fransina Way mengatakan, capaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Termasuk melalui program Bebas Denda dan Diskon Pokok Pajak Ken
Asisten II Setda Provinsi Papua pegunungan Elay Giban, SE, MM menyatakan ini adalah bimbingan teknis untuk penggunaan aplikasi Coratex dari perpajakan, oleh karena itu teman -temanan dari perpajakan Maluku Papua datang u
“Kami masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan RI terkait kinerja APBN. Biasanya informasi penerimaan pajak dan penyalurannya diumumkan terlebih dahulu secara nasional. Setelah itu, baru Kanwil DJP Papabrama dapat men
Kepala UPTD Samsat Kota Jayapura, Dian Anggraini mengatakan bahwa meski sejauh ini partisipasi masyarakat dalam program tersebut sangat kurang, jika di bandingkan dengan program yang sama di tahun 2024 lalu. Tetapi jika
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Theresia Naniek Widyaningsih, mengatakan bahwa penipuan ini dilakukan dengan berbagai modus, seperti mengirim file a
“Kami rapat bersama Sekda terkait pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, dan salah satu subjek pajak yang didorong adalah pajak kepemilikan alat berat,” kata Robert Awi kepada wartawan.
Pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi jualan di Festival Cendrawasih yang diselenggarakan di eks Terminal PTC Entrop, Jumat, (13/6). Ekonom menyebut tarif PPh Final 0,5 persen memberikan manfaat positif bagi pelaku UMKM.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Robby Kepas Awi menyampaikan bahwa, dari Rp 290 Miliar ini, target setiap bulan yang harus dipenuhi sebesar Rp 24,1 Miliar.
Owner Tax Wise Indonesia, Fadli, SH mengatakan, jika kantor Tax Wise Indonesia baru 2 tahun beroprasi di Jayapura. "Jadi, sejak awal Tax Wise Indonesia ini berdiri, kami membawa semangat bahwa konsultan pajak bukan hanya
Benyamin Tandiseno menerangkan bahwa Bapenda hanya menangani kurang lebih 9 jenis pajak. Adapun 9 jenis pajak tersebut terdiri dari pajak daerah, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, paja
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Papabrama, Theresia Naniek Widyaningsih mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antara DJP dengan du
Ia mengungkapkan, dari kurang lebih sebanyak 272.462 ribu kendaraan yang terdata tahun 2024 hanya sebanyak 60.582 ribu kendaraan yang taat membayar pajak tepat waktu.
Kali ini, lewat pemberian diskon atau keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi wajib pajak, serta bebas sanksi administratif bagi kendaraan bermotor yang nunggak pajak. Dimana kebijakan ini berlaku pada, 1
Kepala UPTD Samsat Merauke Kayafas Simbilap, SH, ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan, target pendapatan daerah yang ditetapkan untuk UPTD Samsat Merauke dari pajak kendaraan bermotor mapun bea balik nama
Catatan tersebut disampaikan DPR Kota Jayapura terkait dengan sosialisasi dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menggarap potensi pener
Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Efendi Karnawidjaya, mengatakan, penyerahan tahap II ini dilakukan setelah berkas perkara atas nama dua orang tersangka, yaitu HS dan AB, dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Yosefina Fransina Way mengajak masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun menekankan pentingnya program in
‘’Data yang ada pada sistem kami, untuk tahun 2024 kemarin, tercatat 10.384 kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor,’’ kata Kayafas Simbilap. Jumlah ini merupakan keseluruhan baik sepeda motor maupun mobil. B
Jika di Bali para komunitas peduli disana memperingatan Hari Bumi tahun ini di Bali dengan gaung yang berbeda. Alih-alih sekadar seremonial, berbagai komunitas menyuarakan penggunaan tumbler sebagai pengganti botol plast
Plt. Asisten III Setda Papua, Johana Rumbiak mengatakan, sebelum diterapkan ke umum. Maka Pemprov terlebih dahulu menerapkannya. “Kita mulai dari dalam, karena ASN harus jadi contoh untuk masyarakat. Kalau kendaraan d
Suasanya yang nyaman, interior modern dan simole dilengkapi dengan private room, indoor dan ourdoor menjadikan koffie kitong merupakan tempat yang paling cocok untuk berbagai aktifitas untuk memanfaatkan waktu senggan
Dia mengungkapkan, untuk mencapai target itu memang butuh kerja keras. Karena itu ada sejumlah strategi yang dilakukan pihaknya agar bisa mencapai target tersebut. Diantaranya rutin turun kelapangan secara langsung,
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti mengatakan, meski dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu 31 Maret 2025 hingga paling lambat 11 April 2025. Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).
Dedi mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada beberapa wajib pajak yang berhasil melaporkan SPT Tahunan, masih ada yang terkendala, terutama dalam mengakses DJP Online. "Walaupun kita ketika asistensi di Birokrasi beberapa sudah ada yang lapor SPT Tahunan, ada yang terkendala, karena belum mampu melaporkan SPT Tahunan secara mandiri lewat DJP Online," ujarnya.
Meski begitu, kata dia, selama ini Pemerintah Kota Jayapura selalu rutin melakukan pembayaran tunggakan pajaknya. Menurut Dian, terjadinya tunggakan itu bukan karena faktor kesengajaan dari Pemkot Jayapura. Namun ada beberapa hal yang turut mempengaruhi salah satunya misalnya ketika kewenangan pembayaran itu yang semestinya harus dilakukan oleh masing-masing OPD, tetapi mereka lupa untuk melakukan pembayaran.
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPPKAD Papua Pegunungan Laurensius Saluz, S.AP, M.AP mengatakan, rapat ini untuk membahas potensi penerimaan daerah khususnya pajak pendapatan kendaraan bermotor karena pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Terhadap itu, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Papua, Papua Barat dan Maluku (Papabrama), Raden Aariyo Bisawarno mengatakan ada strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Apalagi setelah adanya refocusing anggaran.
Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo; Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, serta Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra. Acara ini berlangsung di Kantor BPKAD Biak, dan dilakukan secara daring melalui zoom meeting
Strategi yang dimaksud antara lain dengan memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan. Memperkuat sinergi, joint program, serta penegakan hukum.
"Angka ini tumbuh 26,02% secara tahunan. Seluruh komponen pendapatan negara, seperti Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional, dan PNBP mengalami pertumbuhan yang positif dan telah melebihi target yang ditetapkan di awal tahun 2024,"ungkapnya melalui siaran pers yang diterima wartawan Cenderawasih Pos
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Theresia Naniek Widyaningsih, mengatakan penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak PPh Non Migas Rp 5.024,15 miliar (99,23% dari target), tumbuh 10,02%.
Ia mengungkapkan dari sebanyak 272.256 unit kendaraan yang terdaftar sepanjang tahun 2024, hanya 60.584 unit kendaraan yang taat pajak atau hanya 22,25 persen. Anggraini menyebut dari jumlah 272.256 unit itu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah.
“Diantaranya dengan menggunakan Samsat Keliling, melakukan sosialisasi, mmnggunakan sistem online, Melakukan razia, memberikan diskon, menambah jam operasional kantor, Melakukan operasi gabungan dengan kepolisian.”ungkap Dian Anggraini.
Artinya saat ini masih banyak pemilik kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Sangat ironis, dimana warga mampu membeli kendaraan bermotor, namun tidak mau memenuhi kewajiban membayar pajak.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Kota Jayapura Sugiyanto, secara umum mengenai kenaikan tarif pajak di tahun 2025 ini tidak terlalu berpengaruh signifikan. "Tidak terlalu signifikan ya, karena yang mengkonsumsi barang-barang mewah adalah mereka-mereka yang punya penghasilan menengah ke atas.” Ungkapnya.
Kebijakan atau aturan pusat yang terbaru, melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa item pajak dan Retribusi yang mengalami kenaikan bahkan ada juga yang mengalami penurunan.
Apakah Opsen menyebabkan pembayaran pajak kendaraan bertambah banyak, Naik dari tahun sebelumnya? Hal ini yang menjadi banyak pertanyaan masyarakat, terkait dengan berbagai informasi yang berseliweran di berbagai media sosial. Namun ternyata, tidak ada besaran pajak yang bertambah yang harus dibayar wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor.
Dalam poster yang beredar, garuda biru yang beredar di media sosial disertai dengan kalimat penolakan terhadap penerapan kebijakan PPN 12 persen. Hal ini seperti diunggah oleh akun Instagram @lawandarikantor.
Kemudian kontribusi dari pajak BPHTB dari target Rp 29 miliar sudah tercapai Rp 23 miliar lebih atau 80 persen lebih. Kemudian dari kontribusi retribusi daerah, terutama retribusi jasa umum dari pelayanan kesehatan dari target Rp 800 juta dan sudah terealisasi lebih dari Rp 1 miliar.
Penyelesaian Aset Eks IJJDF dengan cara Pemantapan Status Sebagai BMD penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku selaku Tim Penyelesaian Tingkat Daerah aset Eks. IJJDF serta mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal.
Meski begitu, berdasarkan UU HPP tersebut tidak semua barang dan jasa bakal dikenakan tarif PPN. ada sejumlah barang yang masih mendapat fasilitas gratis PPN. Salah satunya adalah untuk barang kebutuhan pokok.
Diakuinya, BPS baru bisa memastikan perubahan dampak kenaikan PPN ketika peraturan tersebut sudah dijalankan, akan tetapi Adriana menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN pasti berdampak bagi masyarakat.
Menurut Ronni, ada lima sektor pencapaian PNBP imigrasi yakni; penerbitan paspor senilai Rp 3.715.950.000, sewa tanah dan gedung Rp 3.903.573, Visa Rp 696.500, Izin Keimigrasian Rp. 1.331.500.000 dan Pendapatan Ganti Kerugian Negara Rp 284.346.660.
Untuk itu, tahun depan pihaknya akan memaksimalkan PAD dari retribusi. Hans mengaku pihaknya sudah rapat dengan bidang retribusi untuk mengelola retribusi yang ada pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Kanwil DJPb Papua Moudy Hermawan di Jayapura, Selasa, mengatakan selain itu realisasi belanja APBD Provinsi Papua sampai dengan 31 Agustus 2024 sebesar Rp 21.512,24 miliar yang mana didominasi oleh komponen belanja operasi.
Menurut Hans, pada hari-hari biasa pihaknya hanya menerima pendapatan PKB per hari yakni Rp300 juta-Rp500 juta.“Oleh karena itu adanya program pembebasan denda yang digulirkan Pemerintah Provinsi Papua sejak Juli 2024, maka kami memperpanjang kembali program tersebut dari 21 September hingga 21 Oktober,” ujarnya.
Kepala Bappenda Papua, Hans Hamadi mengatakan target dari program pembebasan pajak yang berakhir pada Agustus mencapai Rp 386.285.664.00. Ia menilai program pembebasan denda pajak sangat efektif, dimana pendapatan yang didapatkan per hari mencapai Rp 1 Miliar.
Kepala Bapenda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, kegiatan Bimtek itu dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Bapenda Kota Jayapura terkait adanya perubahan-perubahan regulasi.
Ketiga anggota PUPN yang dilantik adalah Achmad Fauzi Dalimunthe, S.I.K, dari unsur Kepolisian Daerah Papua, Indawan Kuswadi, S.H.,M.H., dari Kejaksaan Tinggi Papua, dan F. Danny M.K.Korwa, STP.M.H. dari Pemerintah Provinsi Papua.
Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Selatan Antonius Ayorbaba mengungkapkan bahwa dari operasi gabungan yang dilakukan oleh Timpora tersebut menemukan sejumlah orang asing yang dipekerjakan di sejumlah perusahaan yang ada di Papua Selatan lalai membayar pajak.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Theresia Naniek Widyaningsih menjelaskan, terkait Core Tax Administration System (Coretax) yang banyak beredar di kalangan masyarakat melalui media Whatsapp. Hoaks tersebut menyebutkan bahwa sistem Coretax dapat mengakses saldo dan mutasi rekening Wajib Pajak.
Dikatakan kebijakan ini akan memunculkan berbagai dugaan bisa saja langkah ini dilakukan untuk menutup utang negara yang sampai saat ini masih berada dikisaran 408, 6 milyard dolar AS. "Karena Kita tau pajak PPN 12 persen ini rencanaya baru dilaksanakan ditahun 2025, tapi kenapa sekarang sudah mulai didesak, ada apa," tandasnya.
Terkait kenaikan pajak dan retribusi yang diterapkan saat ini, menurut Robby, pihaknya baru menerapkan sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Di mana dalam aturan itu ada yang mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami pengurangan.
