Kepala UPTD Samsat Kota Jayapura, Dian Anggraini mengatakan bahwa meski sejauh ini partisipasi masyarakat dalam program tersebut sangat kurang, jika di bandingkan dengan program yang sama di tahun 2024 lalu. Tetapi jika
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Theresia Naniek Widyaningsih, mengatakan bahwa penipuan ini dilakukan dengan berbagai modus, seperti mengirim file a
“Kami rapat bersama Sekda terkait pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, dan salah satu subjek pajak yang didorong adalah pajak kepemilikan alat berat,” kata Robert Awi kepada wartawan.
Pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi jualan di Festival Cendrawasih yang diselenggarakan di eks Terminal PTC Entrop, Jumat, (13/6). Ekonom menyebut tarif PPh Final 0,5 persen memberikan manfaat positif bagi pelaku UMKM.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Robby Kepas Awi menyampaikan bahwa, dari Rp 290 Miliar ini, target setiap bulan yang harus dipenuhi sebesar Rp 24,1 Miliar.
Owner Tax Wise Indonesia, Fadli, SH mengatakan, jika kantor Tax Wise Indonesia baru 2 tahun beroprasi di Jayapura. "Jadi, sejak awal Tax Wise Indonesia ini berdiri, kami membawa semangat bahwa konsultan pajak bukan hanya
Benyamin Tandiseno menerangkan bahwa Bapenda hanya menangani kurang lebih 9 jenis pajak. Adapun 9 jenis pajak tersebut terdiri dari pajak daerah, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, paja
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Papabrama, Theresia Naniek Widyaningsih mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antara DJP dengan du
Ia mengungkapkan, dari kurang lebih sebanyak 272.462 ribu kendaraan yang terdata tahun 2024 hanya sebanyak 60.582 ribu kendaraan yang taat membayar pajak tepat waktu.
Kali ini, lewat pemberian diskon atau keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi wajib pajak, serta bebas sanksi administratif bagi kendaraan bermotor yang nunggak pajak. Dimana kebijakan ini berlaku pada, 1
