Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electr
Masyarakat Papua Selatan diminta untuk segera melakukan mutasi atau mengganti kode plat kendaraannya dari PA ke PS. Mutasi atau pergantian kode plat tersebut dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari pajak kendara
Kepala UPTD Samsat Jayapura, Dian Anggraini mengatakan kesempatan ini berlaku untuk wajib pajak aktif yang membayar pajak kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo selama periode Maret hingga Juli 2026. Hadiah yang ditawark
Program keringanan ini resmi berlangsung mulai, 1 April hingga 30 Juni 2026 dan berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik roda dua, roda empat, maupun roda enam.
Kepala Unit Pelayanan Pendapat Daerah (UPPD) Sistem Admini
Program yang berlaku mulai 1 April hingga 30 Juni 2026 ini memberikan berbagai insentif bagi masyarakat, baik yang menunggak maupun yang selama ini taat membayar pajak.
Plt. Kepala Bapenda Papua, Subhan mengatakan kebija
Hingga 9 Februari 2026, total 47.938 SPT Tahunan baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan telah diterima melalui sistem Coretax DJP. Jumlah ini meningkat 11.541 SPT atau sekitar 31,7% dibandingkan periode yang sama ta
"Kalau fiskal kondisinya berantakan, maka kepercayaan kepada kita akan berantakan juga. Itu bisa mengaruhi kebutuhan NKRI pada akhirnya," ujarnya. Ia menekankan bahwa peran pegawai pajak tidak bisa dianggap remeh. Kesala
Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan antara Bapenda dan Bupati Jayapura, yang sebelumnya telah disepakati dan diberlakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sejak tahun 2016.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bakal melakukan sidak terhadap perusahaan baja asal Tiongkok yang melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Rencana itu mundur dari sebelumnya akan
Abdullah menilai, kasus korupsi yang kembali terjadi di sektor perpajakan menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan, serta integritas aparatur pajak. Menurutnya, praktik serupa yang terus berulang menja
