DPR Papua menggelar rapat paripurna pembukaan penetapan rekomendasi DPR Papua terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun Anggaran 2025, sekaligus pembahasan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Pro
Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura resmi membuka Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan II Tahun 2026, Rabu (29/4). Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRK Jayapura ini mengusung agenda tunggal, yakni Penyampai
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo melalui Wakil Wali Kota, Rustan Saru, memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025. Dalam laporan LKPJ, peningkatan IPM menjadi salah satu indikator positif yang mencerminkan kemajuan
Agenda ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, dalam pemaparannya menegaskan bahwa LKPJ merupakan laporan resmi pemeri
Pemerintah Kabupaten Jayapura resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada DPR Kabupaten Jayapura untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. Bupati Jayapura, Yunus Wonda, mengatakan LKPJ terseb
Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua yang dibacakan oleh Edward Norman Banua menegaskan, penetapan Pokir merupakan bagian penting dalam perjalanan demokrasi di Tanah Papua. Pokir menjadi bukti bahwa aspirasi masyar
Tak hanya realiasi APBD tahun 2025, namun dikesempatan itu Bupati juga memaparkan 9 capaian (termasuk penghargaan) yang dicapai selama kurang lebih 1 tahun masa kepemimpinannya bersama Wabup Jimmy C.R Kapissa sejak dilan
Program internet gratis yang menjangkau ratusan lokasi dinilai menjadi salah satu capaian paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Papua, Jhony Y. Betaubun tersebut memba
Wakil Ketua II DPRP Mukri M. Hamadi menekankan agar setiap komisi memberikan perhatian serius pada pemenuhan infrastruktur dasar wajib kepada masing masing OPD. Hal ini dinilai krusial untuk memperkuat pelayanan pemerint
Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edwar Norman Banua, mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan program dinas berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kegiatan itu digelar di Aula DPRK Tolikara di Karubaga kamis,14/8/2025,dihadiri Bupati Tolikara Willem Wandik,S.Sos,Wakil Bupati Yotam Wonda,SH,M.Si,Ketua DPRK Meinus Y. Wenda,S.IP dan Ketua I dan Ketua II,Unsur Forkopim
Ketua DPRK Tolikara, Meinus Wenda, S.IP, menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini dilakukan untuk menilai jalannya tugas Ketua DPRK sementara sejak pelantikannya pada 18 Maret 2025 hingga pelantikan pimpinan definitif pada
‘’Kalau sebelumnya yakni tahun 2022 dan 2023, laporan pertanggungjawaban kita sampaikan ke Kemendagri karena DPRP belum terbentuk. Nah, sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan,
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menyatakan untuk menyusun dokumen perencanaan daerah tahun 2024-2026, maka meminta kepada kepala perangkat daerah untuk menyusunsun renstra perangkat daerah tahun 2024-2026, APBD
Ketua Komisi IV DPRP, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bagi OAP merupakan langkah konkret agar manfaat dana Otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai, masih banyak OAP yang
Catatan tersebut disampaikan DPR Kota Jayapura terkait dengan sosialisasi dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menggarap potensi pener
Beberapa catatan kritis dan rekomendasi tersebut antara lain; Pertama, Panja Dewan menemukan bahwa di Puskesmas Waena, akibat hujan deras mengakibatkan runtuhnya plafon, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian Dinas Kes
Ia menekankan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut mengatur ten
Sebagai landasan konstruktif bagi kepala daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pada setiap urusan pemerintahan baik pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non-pelayana
Ketua DPRK Kota Jayapura, Theos Revelino B Ajomi mengatakan rapat kerja Panja DPR Kota Jayapura tentang LKPJ walikota Jayapura tahun anggaran 2024 perlu dilakukan, dalam rangka adanya sinkronisasi program dan kegiatan
Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapisa menekankan bahwa pembahasan LKPJ telah menghasilkan rekomendasi yang sangat berharga bagi jajaran eksekutif. Menurutnya, hal ini merupakan wujud nyata dari kemitraan yang konstru
Diakuinya, Ada 32 rekomendasi yang telah pihaknya sampaikan, yakni rekomendasi terkait beberapa sektor yakni Dukcapil, Pendidikan, Kesehatan, dan sebagainya."Tentunya harapan kami dari DPRK Jayapura bahwa 32 rekomendasi
“Bapak Ibu semua, jika absen elektronik ini mulai berlaku, maka apa yang menjadi hak kita, seperti tunjangan dan kehadiran, akan dihitung berdasarkan absensi tersebut,” ujar Bupati Dominggus dalma kesempatan itu.
“Dinamika dalam pembahasan LKPJ ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian mendalam dari DPRK Sarmi atas kerja keras Pemerintah Daerah sepanjang tahun 2024,” ujar Dominggus dalam rapat yang digelar di Kantor DPRK Sarmi
Rapat Paripurna penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen, dan dihadiri oleh seluruh jajaran unsur pimpinan dan anggota DPRK, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur
Awalnya, rapat paripurna sedianya digelar pukul 10.00 WIT, namun hingga jam 12.30 WIT belum ada tanda-tanda rapat akan dimulai. Bahkan anggota DPRK yang hadir pun dalam waktu itu belum mencapai kuorum.
"Pembahasan LKPJ Wali Kota Jayapura tahun anggaran 2024 akan dibahas melalui Panitia kerja (Panja) DPRK Jayapura. Guna memberikan rekomendasi kepada walikota Jayapura dan jajarannya tentang substansi LKPJ walikota Jaya
Pemerintah berharap DPRK Sarmi dapat mencermati seluruh informasi yang disampaikan dan memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif. Menurutnya, rekomendasi DPRK merupakan bagian penting dalam memperbaiki kinerja pem
Dalam penyampaian LKPJ tersebut, dipaparkan berbagai capaian kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Untuk realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2024 tercatat seb
Pertemuan yang berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Kamis (6/2), diikuti semua perangkat daerah. Selain membahas LPPDP, mereka juga membahas dan menyusung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024.
Hal itu ditetapkan dalam Rapat paripurna IV masa sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang penyampaian catatan rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2023, yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Mimika, Rabu, 3 Juli 2024.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Anton Bukaleng ini berlangsung di ruang paripurna DPRD, Senin (1/7/2024), dan dihadiri oleh Bupati Mimika Johannes Rettob bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serta unsur pimpinan dan perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD kota Jayapura, Joni Y. Betaubun mengatakan semua fraksi menerima LKPJ Pemkot Jayapura TA 2023, untuk ditetapkan menjadi Perda. Selain itu kata Betaubun, pendapat akhir fraksi-fraksi terkait persoalan CASN, adalah untuk menguatkan pernyataan Pemkot Jayapura soal pembatalan seleksi CASN pada saat pembukaan sidang paripurna.
Tidak hanya itu, Banggar dewan juga meminta agar Pemkot Jayapura dapat mewujudkan optimalisasi pencapaian target PAD yang dilakukan pada Tahun 2023, melalui, update data wajib pajak dan wajib retribusi, pengawasan pengelolaan PAD, serta upaya lainnya untuk mewujudkan target PAD.
Pasalnya selain data yang dikirim ternyata tidak akurat dan terkesan copy paste, tidak diperoleh kriteria yang jelas tentang capaian kinerja gubernur dan jajaran pemerintah daerah dalam tahun berjalan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Memberamo, Hengky Dani Yikwa, SE dan dihadiri 17 anggota DPRD Kabupaten Memberamo dari jumlah keseluruhan anggota dewan sebanyak 20 orang.
Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa hasil kinerja pemerintah saat ini mulai terlihat lewat capaian indikator makro pembangunan yang bisa dibilang mulai membaik walaupun angka – angka ini masih perlu terus diupayakan untuk bisa ditingkatkan.
Hal ini penting untuk menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan penempatan penduduk pada kampung dan distrik yang relatif kurang penduduk dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan skala menengah dan besar.
Tidak hanya itu, setiap pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas perlu memperhatikan fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar di kelas agar dalam perencanaan dapat dirancang dan dianggarkan menjadi satu kesatuan dengan sarana prasarana kelengkapan sekolah.
Rapat paripurna memang belum memenuhi kuorum, karena sebagian besar anggota dewan tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, namun dari masing- masing Fraksi hadir sehingga rapat paripurna dilanjutkan.
Seperti realisasi PAD, Panja LKPJ meminta agar Pemkot Jayapura mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Melakukan kembali pendataan ulang wajib pajak, melakukan monitoring rutin dan evaluasi, meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan.
Diapun meminta kepada DPRD Kota Jayapura dan juga jajaran Pemerintah Kota Jayapura sebagai penyelenggara Pemerintahan serta seluruh komponen Bangsa yang ada di Kota Jayapura untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Jayapura.
"Kami mengharapkan kepada alat-alat kelengkapan dewan yang dibentuk dalam panitia kerja DPRD dapat mengkaji, membedah, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Pj Wali Kota Jayapura," tegasnya.
