Terkait dengan surat edaran itu, Pemprov Papua menetapkan libur resmi dan cuti bersama di Provinsi Papua. Minggu, 17 Agustus 2025 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 18 Agustus 2025 cuti bersama hari Kemerdekaan Repub
Kepala Diskominfo, Gustaf Griapon, mengatakan pelatihan bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar digital. Materi disampaikan oleh OJK Papua, Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, tren terkait PSU cukup tinggi di dua minggu sebelum hari pemungutan suara. Ini terjadi di platform X, diikuti FB, IG/Tiktok dan Webs
"Kami rencanakan pelatihan pembuatan dan pengeditan video. Harapannya, anak-anak muda di kampung bisa bantu promosikan potensi lokal melalui media sosial. Jika kampung bisa dikenal luas, maka akan berdampak positif pada
Nantinya kegiatan ini juga akan di terapkan kepada seluruh pemerintah kampung yang ada di Negeri Tapal Batas, Keerom. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Daud menekankan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan
Kabupaten Biak Numfor menjadi daerah pertama di Papua yang menerapkan TTE melalui aplikasi Srikandi, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Aplikasi ini diharapkan dapat mengoptima
Gangguan jaringan tersebut disampaikan langsung oleh masyarakat dan aparat kampung dalam pertemuan bersama pemerintah daerah selama kunjungan berlangsung. Mereka berharap agar layanan komunikasi bisa segera dipulihkan, m
 Menurutnya, penerapan absensi digital ini tak lepas dari pro dan kontra di kalangan pegawai. Ia mengakui bahwa sejumlah pegawai merasa keberatan karena sistem ini memaksa mereka keluar dari zona nyaman.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sarmi, Stephenson Derek, mengatakan saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diberikan kesempatan untuk melakukan penginputan data pegawai ke dalam sistem.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sarmi, Stephenson Derek, mengatakan saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diberikan kesempatan untuk melakukan penginputan data pegawai ke dalam sistem.
