Soal aduan masyarakat, rupanya Pemerintah Provinsi Papua sudah menerapkannya sejak 2013. Dengan nama Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Dimana masyarakat bisa menyampaikan laporannya secara langsung kepada instansi pemerintah berwenang.
  Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura Binton Nainggolan di Jayapura, Jumat, mengatakan, pihaknya juga menyerahkan 10 unit peralatan Starlink bagi kantor pemerintahan dan lembaga pendidikan di Distrik Muara Tami.
 Sedangkan di November, pemerintah menetapkan satu hari libur fakultatif yakni 21 November yang diperingati sebagai Hari Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Untuk Desember, terdapat beberapa libur. 1 Desember cuti bersama masa raya Advent memasuki Natal. 25 Desember, libur Natal hari pertama. 26 Desember, Natal hari kedua dan 27 Desember diperingati sebagai hari jadi Provinsi Papua.
Asisten I Setda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono. MA.P menyatakan pelu diinformasikan jika OPD sudah melakukan pemenuhan kaitannya tentang data dan informasi keiatan yang dilakukan di masing -masing OPD yang dilakukan secara bertahap, saat ini kominfo akan memberikan informasi kepada 24 OPD dan 40 Distrik terkait dengan pengumpulan dan publikasi data yang dilakukan pemerintah daerah terkait dengan otsus.
Delegasi dari DWP Kabupaten Tolikara berjumlah 14 orang, dipimpin oleh Ny. Novita Douw selaku Ketua DWP Kabupaten Tolikara. Rombongan ini juga terdiri dari pengurus DWP Kabupaten Tolikara seperti Wakil Ketua Ny. Mariana Pasang, Sekretaris Ny. Marianty Wally, dan sejumlah pengurus bidang lainnya.
Mewakili Bupati Jayawijaya Asisten 1 Setda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.A.P menyatakan era otonomi, yang berimplikasi pada giatnya masing-masing daerah memacu kemandirian melalui pembangunan, berdampak pada munculnya kebutuhan akan informasi statistik atau data yang akurat sebagai dasar penelitian dan perumusan kebijakan di setiap sektor pembangunan.
Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sedang berlangung, untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua ingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov.
 Menurut dia, selain Gisa juga harus disertai dengan pelayanan notifikasi Identitas Kependudukan Digital melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK on-line), sebagai salah satu upaya yang telah dilaksanakan untuk mendata NIK penduduk.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menyebut revisi tata ruang Provinsi Papua, sementara berproses dan cukup panjang setelah dilakukan sinkronisasi dengan Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 30 Maret 2023.
 Jeri mengatakan sampai saat ini Pemprov Papua masih menunggu usulan Panitia Seleksi (Pansel) yang sudah diseleksi untuk ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Pansel lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota (DPRK)
