Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau (anpu). Kebijakan tersebut sebagai langkah pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga sekaligus melindungi peter
Pj. Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule di Nabire, Sabtu, mengatakan pengendalian inflasi tidak lagi dapat dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi harus mengacu pada data riil mengenai kebutuhan masyarakat dan kemampuan produksi
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, menjelaskan bahwa kegiatan nasional tersebut merupakan ajang pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam sejuml
Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar Pasar Murah di Lapangan Upacara Kompleks Kantor Bupati Gunung Merah, Sentani, Senin (8/6) kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Wakil Bupati Jayapura, Haris Rich
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Abdul Majid, menjelaskan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jayapura pada Mei 2026 tercatat sebesar 109,10. Sementara itu, inflasi bulan ke bulan (month to month/mtm) mengalami deflasi sebesa
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor guna memastikan ketersediaan pasokan serta mencegah penimbunan, hingga penguatan
Inflasi Bulan maret yang mencapai 3,14 persen Year on Year ini terjadi karena baru saja selesai perayaan Idul Fitri, kemudian dipicu dengan kenaikan harga BBM Avtur, kondisi akhir -ahir ini memang terpantau ada kenaikan
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika mencatat Kota Timika mengalami inflasi tahunan (year on year) sebesar 1,87 persen pada Maret 2026. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,66 pada tahun lalu menjadi 11
Pemerintah Provinsi Papua memastikan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga selama bulan Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Pa
Tim yang melibatkan pemerintah pusat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke yang juga Ketua TPID Kabupaten Merauke. Adapun yang menjadi perhatian selama sidak berlangsung tersebut adalah bumbu-bum
Kepala BPS Jayawijaya Arther Ludwik Pamissa menyatakan menjelang perayaan hari besar keagamaan dapat dipastikan inflasi di wilayah Jayawijaya masih cukup terkendali, sehingga juga mempengaruhi harga di beberapa kabupaten
Giat ini melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), distributor, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan bahwa pasar murah menjadi ruang
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, didampingi Asisten II Setda Kota Jayapura, Abdul Majid. Pertemuan ini dihadiri para distributor, instansi teknis, unsur Forkopimda, serta seju
Namun, sebagian warga menilai selisih harga sejumlah komoditas belum terlalu signifikan dibandingkan harga di pasar maupun ritel modern. Martina, salah satu warga yang ditemui di lokasi, mengatakan harga beberapa barang
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono mengatakan perkembangan tersebut merujuk pada rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2026. Inflasi di Papua Selatan dipicu oleh menipisnya stok pangan l
Dengan posisi sebagai ekonomi terbesar di kawasan dan anggota G20, ia menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem kesehatan yang berkelanjutan. Meski secara nominal berada di peringkat ke-1
Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya Arther Pammisa menyatakan inflasi tahunan tersebut dipicu oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran utama. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembak
Gubernur menyebutkan, kinerja pembangunan Papua sepanjang 2025 menunjukkan tren perbaikan yang tercermin dari berbagai indikator makro. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada 2025 mencapai 74,69 poin, tingkat kemisk
Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua, Lunanka V.M.L Daimboa mengatakan, peningkatan harga pangan menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) merupakan kondisi yang lazim terjadi seti
Terkait dengan penghargaan tersebut, Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengaku bahwa apa yang diraih tak terlepas dari kerja keras tim. “Ini yang sudah dikerjakan oleh Penjabat Gubernur Papua sebelumnya, ketika saya sudah
Langkah ini dinilai efektif untuk membantu masyarakat mengakses bahan kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, Pemkot Jayapura bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga memperketat pemantauan h
Gubernur mengatakan, dinamika ekonomi global dan nasional masih penuh ketidakpastian. Berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga komoditas global, hingga gangguan rantai pasokan, secara langsung maupun tidak langsung
Asisten II Sekda Kabupaten Jayapura Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Abdul Rahman Basri, mengatakan, inflasi Kabupaten Jayapura berada dalam kondisi relatif rendah dan terkendali.
Mulai dari pengendalian kemiskinan, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM dan membangkitkan kewirausahaan bagi masyarakat. “Aksi-aksi yang dilakukan upaya pembangunan sumber daya manusia dan juga produktivitas masyarak
Selain program pasar murah, Pemkot Jayapura juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai sektor, khususnya di pasar tradisional dan pasar modern. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak yang m
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, Ouceu Satyadipura, dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Kamis (6/11) membenarkan hal tersebut.
Ouceu menjelaskan, tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,27 persen
Kegiatan ini sebagai upaya strategis untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan menekan angka inflasi di wilayah Papua. Faturachman memastikan bahwa kondisi inflasi di Papua saat ini aman dan berada dalam rentang sasara
"Menjelang pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Papua 2025 yang akan digelar pada 13 November mendatang di halaman Kantor Gubernur Papua, Jayapura harus ada anak-anak muda yang terlibat," kata
‘’Kita ke Merauke untuk melihat bagaimana harga beras. Kami disini bersama dengan tim Satgas Pengendalian Harga Pangan. Kami bersama Bareskrim Polri dan dari Badan Ketahanan Pangan Nasional,’’ kata Ketua Tim Abd. Haris B
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry menyampaikan bahwa yang disampaikan saat itu adalah inflasi daerah seluruh Indonesia dalam tren terkendali, dan Inflasi Provinsi Papua ter
Kata Yulius, kondisi ini telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir dikarenakan berdasarkan informasi yang diterima dari distributor bahwa harga beras dari daerah asal turut mengalami lonjakan harga. "Jadi berbagai
Ketua Komisi B DPRK Jayawijaya Yosep Lokobal, S.IP menyatakan untuk Disnakerindag ini merupakan panggilan ke tiga, sebab waktu dilakukan kunker menemukan beberapa masalah dilapangan, contoh yang viral itu adanya pedagang
Mantan Kepala Bapperinda Kabupaten Jayawijaya mengaku pemerintah tak berharap ada lonjakan-lonjakan harga barang karena akan memberatkan masyarakat, oleh karena itu, TPID Kabupaten Jayawijaya bersama semua pihak bisa mel
Salah satu penyumbang inflasi tinggi di Provinsi Papua Selatan dalam hal ini Kabupaten Merauke adalah Cabe Rawit. Dari pantauan media ini di Pasar Wamanggu Merauke, harga cabe Rawit tersebut masih bertahan di harga Rp 12
Asisten II Setda Kota Jayapura, Widhi Hartanti, menjelaskan bahwa pencapaian ini menempatkan Kota Jayapura sebagai daerah dengan inflasi terendah ketiga di seluruh Indonesia.
Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni menyebut, ini pencapaian yang cukup baik. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya menjaga agar inflasi di Papua tetap terkendali.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang telah ditempuh adal
Dalam rangka menekan inflasi di bulan Agustus 2025, pemerintah Provinsi Papua Selatan melakukan langkah-langkah dengan memberikan subsidi kepada petani sayur-sayuran, Cabai rawit dan p[dagang dengan menggunakan mata angg
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan peredaran uang, sehingga mampu mendongkrak daya beli masyarakat di tiga provinsi pemekaran baru itu.
‘’Kami akan segera melaporkan ke Tim Inflasi Provinsi Papua Selatan sehubugan dengan harga cabai Rawit yang sudah tembus Rp 150.000 perkilo saat ini. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk bisa menekan harga cabai
Kepala BPS Kabupaten Mimika, Ouceu Satyadipura mengatakan, inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran.
Dan untuk inflasi Papua Selatan bulan ke bulan 1,20 persen, tahun ke tahun 3,57 persen, inflasi tahun kalender 2,59 persen. Sedangkan Provinsi Papua Pegunungan inflasi bulan ke bulan mengalami penurunan -0,90 persen, inf
Diakui, jika nilai tukar rupiah terus melemah dan membuat daya beli masyarakat ikut menurun. Maka yang bisa dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat adalah menurunkan margin keuntungan toko.
Dia mengatakan Sejak Januari hingga Maret 2025 ini, harga kebutuhan pokok di Kota Jayapura cenderung meningkat. Di mana secara bulanan sampai 31 Maret, inflasi Kota Jayapura mencapai 1,13 persen, tentu ini lebih m
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah, dengan menghadirkan berbagai komoditas pokok bersubsidi langsung dari Pemda. Hadir langsung dalam kegiatan ini Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Kapisa,
Dari pemantauan dan peninjauan tersebut, hampir seluruh kebutuhan pokok terutama bumbu-bumbuan mengalami kenaikan. Yang paling signifikan adalah daun seledri yang sebelumnya dengan harga Rp 150.000 perkilo menjadi Rp 300.000 perkilo. Harga ini kemungkinan masih berpotensi naik pada H-1 Idul Fitri. Selain daun seledri atau daun sup yang naik signifikan tersebut, juga cabe.
"Seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, kami masih melakukan rasionalisasi anggaran daerah, termasuk anggaran untuk pasar murah tahun ini. Pemerintah pusat telah melakukan rasionalisasi anggaran secara besar-besaran, dan kami, sebagai pemerintah daerah, tentu harus mengikuti kebijakan tersebut," ujar Wabup Jimmy Kapisa.
"Kemungkinan di bulan Maret ini inflasi yang akan naik itu adalah sektor listrik, karena di bulan Januari Februari kan ada subsidi dari pemerintah pusat 50%, dan di bulan Maret subsidi itu sudah dihapus Sehingga kemungkinan besar akan terjadi inflasi di sektor listrik ini," kata Kepala BPS Kota Jayapura, Sugiyanto
Kelompok transportasi sebesar 0,92 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,45 persen, kelompok pendidikan sebesar 1,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,64 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,86 persen.
"Adapun kenaikkan inflasi tersebut terjadi sejak bulan Januari - Februari 2025 yang mencapai 0,81%, kenaikan angka selama dua bulan ini rata-rata 0,2%," ujar Asisten II Kota Jayapura, Widi Hartanti saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos usai upacara puncak HUT Kota Ke-115 di GOR Herman Rollo Koya Timur
Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya Arther Ludwig Purmiasa menyatakan terkait dengan Inflasi di bulan ini Provinsi Papua Pegunungan yang tertinggi untuk seluruh indonesia dengan presentase 4,55 persen, dan ini disumbang oleh beberapa komuditas seperti makanan, minuman dan tembakau.
Sedangkan di Provinsi Papua Selatan (PPS) 1.78%, menyusula Provinsi Papua Tengah 3.27%, dan Provinsi Papua Pegunungan berada di luar sasaran dengan inflasi 5.36 % diluar dari yang ditetapkan oleh pemerintah.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan kondisi inflasi Kabupaten Jayawijaya sejak desember kemarin memang mengalami kenaikan yang cukup besar hal ini dipengaruhi oleh perayaan Nataru, dan ada beberapa masalah di wilayah kabupaten pemekaran sehingga banyak yang mengungsi ke kota.
Ia juga mengaku jika masalah lain yang mempengaruhi tingginya Inflasi di daerah adanya beberapa permasalahn di kabupaten pemekeran seperti Lanny Jaya dan Tolikara sehingga banyak pengungsi dari daerah tersebut yang masuk ke Jayawijaya, sehingga ini menyebabkan permintaan pangan di Wamena tinggi sehingga harga barang juga meningkat.
"Adapun komoditas penyumbang tertinggi inflasi perbulan (MtM), yaitu komoditi Tomat (0,2183%) Angkutan Udara (0,0709%, bawang Merah (0,0676%), Daging Ayam Ras (0,0525%) Bawang Putih (0,0420%).
Menurutnya, Situasi inflasi terlihat dari harga-harga yang mahal di Papua Pegunungan. Karena itu, Pemprov Papua Pegunungan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mencari solusi yang komprehesif. Upaya kunci adalah memperbaiki, menata dan meningkatkan sistem konektifitas dan logistik Pegunungan dari semua sisi wilayah.
Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo menyebut penanganan inflasi di daerah diperlukan kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra pemerintah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo mengatakan komoditas pangan yang berkontribusi pada kenaikan inflasi di Papua, yaitu tomat dan bawang merah. Sedangkan Indikator Perubahan Harga (IPH) Provinsi Papua minggu kedua bulan Desember sebesar 0,82 persen, dimana Kabupaten Biak Numfor memiliki IPH tertinggi sebesar 1,95 persen.
PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait mengatakan di akhir tahun ini pihaknya mendapatkan perintah langsung dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam rapat melalui Zoom terkait pengendalian inflasi daerah pada,
Menurutnya, upaya yang dilakukan Pemkot adalah dengan melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional maupun pasar modern yang ada di wilayah Kota Jayapura. Hal ini untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang perayaan natal dan tahun baru.
Menurutnya, terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah kali ini, pemerintah akan terus melaksanakan secara berkesinalbungan dari distrik ke distrik gune menekan salah satu rekomendasi dari badan pusat statistik (BPS) Wamena bahwa kegiatan bgerakan pangan murah salah satu solusi untuk menekan angka inflasi daerah.
“Ini sebagai upaya pengen- dalian inflasi pangan di Pro- vinsi Papua Tengah, Bank Indonesia bersinergi melalui Bulog Siaga yang telah dilaksanakan pada 25-26 September 2024 di Masjid Raya Babus- salam, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah,” ucap Faturachman dalam rilisnya yang diterima
"Berdasarkan hasil pemantauan kota IHK di Provinsi Papua, pada Agustus 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 0,82 persen atau, terjadi kenaikan IHK dari 103,06 pada September 2023 menjadi 103,91 pada September 2024," ucap Carolina dalam rilisnya
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman menjelaskan, daerah-daerah yang teridentifikasi tersebut meliputi Provinsi Papua, Papua Selatan dan Papua Tengah.
Plt Sekda Jayawijaya Pilatus Lagowan, SE mengatakan sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan harga sembilan bahan pokok yang dijual harus dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat dan pemerintah pastinya menindaklanjuti keluhan warga.
Pj Sekda Jayawijaya Pilatus Lagowan, SE mengatakan Pemkab Jayawijaya telah mendapatkan surat dari kejaksaan Agung terkait pendampingan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah, kaitan dengan ini memperhatikan beberapa hal agar apa yang dilakukan pemerintah daerah selaras, baik untuk perencanaan dan pelaksanaan
Ouceu melanjutkan, inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,22 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,68 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,92 persen.
Edi mengaku, optimalisasi penerimaan PAD saat ini cukup lambat. Hal ini dikarenakan pencapaian target dari masing- masing OPD pemungut yang membantu menarik retribusi masih banyak yang belum tercapai, bahkan ada yang minta dikurangi targetnya. Hal ini juga mempengaruhi optimalisasi penerimaan PAD.
Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana H. Caroline menjelaskan, Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran pada, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,98 persen.
Kepala BPS Papua Adriana Helena Carolina, di Jayapura, Senin, mengatakan inflasi itu dikarenakan terjadinya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,28 pada Agustus 2023 menjadi 104,34 pada Agustus 2024.
Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya Ludya E Logo, S.STP, MSi menyatakan untuk inflasi pada tahun 2024 Jayawijaya ditetapkan menjadi kota Inflasi, setelah adanya DOB ada beberapa kabupaten yang tadinya bukan daerah inflasi itu dijadikan sebagai daerah inflasi di Wilayah Papua Pegunungan ada Kabupaten Jayawijaya dan di wilayah Papua Tengah ada Kabupaten Nabire.
Menurutnya dengan melihat persentase angka inflasi Kota Jayapura itu, maka kondisi ekonomi terutama harga-harga komoditi pokok di Kota Jayapura masih terkendali dengan baik. Selain itu, tentunya hal ini juga berdampak pada stok barang yang tersedia dengan baik di pasaran.
Pj Wali Kota Christian Sohilait mengatakan sidak Bapok ini dialukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya inflasi di Kota Jayapura. Sidak bapok ini dilakukan di beberapa tempat, diantaranya pasar modern/supermarket maupun pasar Tradisional.
Kepala Kantor Perwakilan BI Papua, Faturachman menjelaskan, upaya yang dilakukan BI dan Bulog ini, merupakan program Bulog Siaga dan Kelompok Tani (Poktan) Kaipoa Nabire, dalam rangka pengendalian inflasi komoditas pangan. Kegiatan berlangsung 22-24 Agustus 2024 di Pantai Maf, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman menjelaskan, upaya pengendalian inflasi tersebut dengan menyediakan komoditas pangan strategis di Timika, Kab. Mimika, Prov. Papua Tengah yang akan berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2024.
Pengarahan perdana dari Pj Gubernur Ramses, usai dirinya dilantik Pj Gubernur Papua difokuskan untuk meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Sehingga semua pelayanan pemerintahan berjalan dan lebih baik lagi.
Yamin seorang penjual sembako di Pasar Sentral Hamadi mengatakan, saat ini harga sembako tidak mengalami kenaikan harga. Bahkan hampir semua harga di pasaran stabil. Baik itu beras, gula, minyak goreng dan sebagainya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman menjelaskan, upaya mendukung penguatan ekonomi serta pengendalian inflasi di wilayah Papua kali ini dilakukan di Kabupaten Jayapura.
Diakuinya, sampai dengan saat ini, sektor pertanian di Papua masih bergantung dengan daerah lain, sehingga ketika stok kurang dan permintaan banyak masih bisa menyuplai dari provinsi lain.
Pengendalian inflasi di Papua terus dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan berbagai upaya. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah. Program pasar murah ini dilakukan Pemerintah Kota Jayapura, Bank Indonesia, Bulog dan Aprindo Papua.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Faturachman mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi lintas instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka mendorong peningkatan produksi pangan melalui inovasi, sinergi dan digitalisasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, mengatakan tren perkembangan inflasi secara Nasional per Juni 2024 Year on Year berdasarkan kelompok masih didominasi oleh 3 kelompok besar, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,24% dengan andil inflasi 0,32%.
Menurut Faturachman, rangkaian sinergi pengendalian inflasi di Papteng sebelumnya sudah dilakukan pada tanggal 18-19 April 2024 di Kab. Mimika dan Rapat Koordinasi TPID Papteng tanggal 7 Juni 2024 di Kab. Nabire.
Mendagri menjelaskan empat langkah untuk meningkatkan produksi beras. Pertama, tidak mengonversi lahan sawah yang sudah ada untuk penggunaan lainnya, seperti komersial dan permukiman. Kedua, pemda diharapkan membuat lahan sawah baru. Ketiga, membuat program pompanisasi untuk mengalirkan air ke daerah-daerah yang kering.
Melihat potensi tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura Delila Giay meminta pemanfaatan Danau Sentani untuk budi daya ikan air tawar melalui keramba harus ditingkatkan dan dikelola dengan baik.
“Saya mengucapkan terimakasih, karena itu para petani-petani yang sudah tanam merupakan pahlawan-pahlawan pertanian yang telah menjaga inflasi di kota Jayapura,"ujarnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Papua, Samuel Siriwa, menyebut ini merupakan gerakan pangan murah ke-15 kalinya yang digelar Pemprov di bumi cenderawasih.
Dia mengatakan, komoditas penyumbang inflasi di Kota Jayapura itu ada pada angkutan udara, tomat, cabe rawit dan sigaret kretek mesin (SKM), namum untuk sigaret kretek mesin ini tidak bisa diatur oleh pemerintah daerah karena itu ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Diakuinya, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,23 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,42 persen, kelompok pendidikan sebesar 7,49 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,32 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,78 persen.
Terkait dengan hal ini, Siriwa mengaku jika telah menyalurkan berbagai bantuan ke Waropen dan Supiori. Penyaluran bantuan bersamaan dengan kunjungan kerja Penjabat Gubernur Papua dan jajaran pada 27 dan 28 Juni 2024.
Guna menjaga kestabilan harga kebutuhan bapok dan komoditi pertanian, khususnya bawang yang mulai mengalami kenaikan, Tim TPID Papua tidak tinggal diam. Selain melakukan rapat koordinasi bersama seluruh anggota TPID, juga menggelar pasar murah dan jika mengharuskan pihaknya akan mendatangkan suplai dari luar Papua.
Dari Sidak tersebut disampaikan Delila Giay bahwa Pemkab Jayapura dalam hal ini Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kembali melakukan Sidak untuk mengantisipasi dan mengendalikan inflasi.
"Antisipasi yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kita harus memastikan agar rantai pasokan pangan baik, distribusi bagus, pengendalian harga dari tingkat petani hingga pasar, harus bisa diperhatikan, " jelasnya.
Wahyudi menyatakan, secara umum inflasi di Papua cukup terkendali. Sebagaimana Inflasi Papua saat ini berada di angka 2,18. “Tentunya langkah antisipasi agar inflasi tetap terkendali perlu terus dilakukan. Seperti memantau ketersediaan bahan pokok dan TPID Papua akan melakukan hal ini,” ucapnya.
Dia mengatakan berdasarkan perhitungan tingkat inflasi tahunan perbulan Mei Kota Jayapura berada di angka 1,78%. Persentase itu menjadikan Kota Jayapura menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mampu menurunkan tingkat inflasi daerah hingga mencapai 1,78%.
Ouceu melanjutkan, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,39 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,38 persen; kelompok transportasi sebesar 0,10 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,61 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 7,72 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,08 persen.
“Untuk Provinsi Papua terdapat empat kabupaten yang memiliki catatan yakni Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya dan Waropen. Satu hari ini kita tuntaskan dua kabupaten dengan harapan catatan itu hilang,” ucap Rumasukun.
BPS Provinsi Papua mencatat pada bulan Mei 2024, Provinsi Papua mengalami inflasi sebesar 2,18 Persen. Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana H. Caroline menjelaskan, pada Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Papua sebesar 2,18 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,75.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan pemerintah menekankan kepada kepala Distrik untuk membuka lahan Perkebunan atau persawahan di setiap Distrik ini bukan semata -mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar keluar dari kemiskinan ekstrik tapi juga menjadi bagian dalam pengendalian inflasi daerah,
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Suzana Wanggai mengatakan cabai merupakan bahan masakan yang sering digunakan dalam memasak sehingga pergerakan harga komoditas tersebut perlu dilakukan pemantauan aga tidak memberikan tekanan pada inflasi.
“Ini bagian dari upaya yang dilakukan TNI dan dilakukan serentak secara nasional. Harga tidak disubsidi, namun inilah harga ril dari petani dan memang ada juga yang jauh dari harga normal,” jelas Pangdam kepada wartawan.
