Dia menegaskan seluruh tenaga honorer yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) wajib menunjukkan komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat berdasarkan lokasi penugasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah, mengingat beban belanja pegawai masih cukup tinggi. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optim
‘’Kita sudah menyurat ke Kementrian PAN RB untuk adanya formasi khusus guru di Kabupaten Merauke,’’ kata Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze sehubungan dengan krisis guru yang sednag dialami akibat banyaknya yang pensiun maupun karena berhal
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas fiskal daerah. “Untuk kebijakan yang tidak populis, saya sudah minta kepada staf bahwa kami tidak akan menerima pene
Ia menyebutkan bahwa tahapan pendaftaran dibuka pada bulan Februari bulan depan. Bahkan jumlah formasi yang disediakan tak main-main dengan menghampiri angka 500.
“Tahun ini saya buka CPNS pada bulan Februari, hampir 5
Yang menjadi sasaran adalah pohon Natal yang masih dipajang di depan kantor tersebut kemudian sejumlah kursi plastik dan sebuah meja di pintu masuk kantor itu kemudian di bakar di depan kantor tersebut. Saat kejadian kej
Pertama, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kepala BRIN, Arif Satria telah memberikan kode bahwa lembaganya akan membuka pendaftaran CPNS 2026. Pendaftaran tersebut ditujukan untuk formasi periset sebagai siasat at
Acara pembukaan diklat dilakukan secara resmi oleh Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos, melalui Sekda Dr. Yosua Noak Douw, S.Sos., MA. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Diklat Prajabatan merupakan tahap wajib b
Menurut Rustan Saru, pelatihan prajabatan bukan sekadar formalitas, melainkan proses penting untuk membentuk karakter, disiplin, dan profesionalisme para aparatur baru. Ia meminta seluruh peserta prajabatan benar-benar m
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura, Ricard Suebu, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tahap awal pembinaan dasar bagi CPNS sebelum resmi bertugas sebagai ap
"Melalui orientasi dan diklat prajabatan ini, kita ingin membentuk aparatur yang disiplin, berkarakter, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” lanjutnya.
Dari total 791 peserta yang mengikuti kegiatan
"ASN harus menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan. Kita ingin mengubah pola pikir agar ASN bekerja dengan integritas dan semangat mel
Kata Abisai Rollo, pelaksanaan tes P3K tahap II sempat tertunda karena masih menunggu jadwal resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun Pemerintah Kota Kota Jayapura melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pela
“Ini tentu sangat disayangkan. Pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada mereka, tapi ternyata masih ada yang tidak mematuhi aturan jam kerja dan absensi. Padahal kedisiplinan adalah hal mendasar bagi seorang aparatu
Rustan Saru menekankan pentingnya keseriusan seluruh peserta dalam mengikuti Diklat tersebut, karena kegiatan ini merupakan tahap awal pembentukan karakter dan profesionalisme aparatur negara.
Dari total 588 peserta yang mengikuti SKB, sebanyak 462 orang dinyatakan lulus dan siap mengabdikan diri di lingkungan Pemkab Keerom. Namun, bagi pelamar yang belum berhasil, Bupati Keerom Piter Gusbager meminta para pel
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager dan didampingi Wakil Bupati Keerom, Daud. Bupati Gusbager mengonfirmasi bahwa para pelamar yang lulus kini dapat segera mengecek hasilnya melalui aku
“Untuk penerimaan CPNS kita semua ketahui ada (kuota,red) 80 persen dan ada 20 persen. 20 persen untuk Non OAP dan 80 persen di dalamnya adalah Amungme dan Kamoro,” kata Emanuel.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Waropen, Jaelani, AP., M.Si., menjelaskan bahwa keputusan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi tenaga K2 yang usianya lebih dari 36 tahun, proses pengangkatan sebagai CPNS t
Bupati menyatakan, meskipun saat ini mereka telah mengantongi SK dan berstatus sebagai CPNS, belum sepenuhnya aman. Sebab, Johannes sebagai kepala daerah berwenang untuk melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi.
Kata Johannes, bahwa penyerahan SK ini seharusnya dapat dilakukan lebih awal. Namun, kata Johannes bahwa ia menunggu momen yang pas. Untuk itu, momen HUT Kemerdekaan RI ke 80 dianggap sebagai waktu yang tepat untuk diser
‘’Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan mendapatkan alokasi 196 orang,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi P
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan Alberth Rapami menjelaskan, dari 797 CPNS yang dinyatakan lolos tersebut, 1 diantaranya dari Kabupaten Asmat menyatakan mundur karena l
Wakil Bupati menjelaskan, prajabatan ini merupakan langkah besar dilakukan oleh Kadis BPKSDM Kabupaten Jayapura, karena setelah lima tahun penantian, formasi 2021 akhirnya dapat melaksanakan Prajabatan.
"Saya harap mereka yang telah menerima SK dan yang telah mengikuti Prajabatan tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, karena dari tadinya mereka belum memiliki status yang jelas, setelah
Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, Gilberd R. Yakwart menjelaskan bahwa sesuai dengan informasi yang disampaikan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) BPKSDM, bah
Pertemuan itu mendadak digelar lantaran pencaker OAP yang tidak lulus selalu menuntut dan terus menerus melakukan unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dan juga di Kantor Gubernur Papua Selatan. Dala
Koordinator Lapangan Sebastiana PB Awok mengatakan, kedatangan pihaknya ini bukan melakukan aksi demo namun sebagai anak dan gubernur sebagai orang tua ingin menanyakan penjelasan sesuai dengan surat edaran dari Kementri
‘’Jadi penyelenggaranya bukan pemerintah daerah tapi secara terpusat di Kementrian PAN-RB. Sehingga keputusannya itu keputusan Menteri,’’ kata Gubernur Apolo Safanpo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan hasil sele
Mereka membawa 2 spanduk dan puluhan pamplet yang berisikan aspirasi atau tuntutan mereka kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan. Aksi demo damai yang dikawal ketat Kepolisian Resor Merauke itu diawali dengan berkumpu
Dalam pertemuan dengan DPRP Papua Selatan itu, lanjut Rapami, sudah diinventalisir bahwa pimpinan DPR dalam hal ini wakil ketua II, Ketua Komisi 3 dan anggotanya, ketua-ketua Fraksi ditambah pimpinan MRP dan anggota yang
Selain melakukan orasi secara bergantian, mereka juga membentangkan puluhan pamlet yang berisi aspirasi atau tuntutan mereka kepada pemerintah. Diantaranya, Provinsi Papua Selatan hadir untuk orang asli Papua maka itu ha
"Kami harus hitung-hitungan karena Sarmi punya pembelanjaan pegawai sudah ada di posisi pas, bahkan lebih. Sementara batasnya 30 persen, tidak boleh lebih. Kalau melebihi, nanti akan jadi teguran dari pusat karena kita
Penyerahan SK secara simbolis itu diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) Prof. Zudan dan Bupati Dogiyai Yudas Tebai kepada 4 perwakilan CPNS Kabupaten Dogiyai Formasi 2024.
Saat tiba, Sebagian perwakilan diterima wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa dan diajak masuk ke dalam ruangan bersama Sekretaris BKPSDM untuk melakukan audensi mencari solusi atas ketidak lulusan, terutama jik
"Selamat kepada seluruh peserta Diklat Prajabatan. Meski pelaksanaannya hanya selama 7 hari, saya yakin dan percaya teman-teman telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab. Jadikan diklat ini bukan sekadar f
Albert menjelaskan, bahwa ada 1.713 orang yang mengikuti seleksi kemampuan bidang (SKD) yang terdiri dari 1.359 orang asli Papua dan 354 orang non asli Papua. "Dari jumlah itu, untuk orang asli Papua yang dinyatakan l
Dikatakan, khusus untuk Papua ini sudah diumumkan melalui website, ada sekitar 350 yang CPNS yang berasal dari Papua yang akan masuk di rumah sakit vertikal Papua. Selanjutnya akan ada penerimaan gelombang berikut untuk menempati posisi tenaga pendukung seperti security kemudian perawat dan juga ada tambahan-tambahan lain.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo didampingi Pj Sekda Maddaremmeng dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Alberth A. Rapami kepada wartawan di Kantor sementara Gubernur Papua Selatan mengungkapkan, proses dan tahapan seleksi CPNS formasi 2024 di Provinsi Papua Selatan sedang dilakukan finalisasi.
Panitia penerimaan rekrutmen ASN BGN dari Kemhan juga agak kewalahan dengan banyaknya peserta yang ikut tes tersebut. Dan terdengar celetuk sedikit kecewa dengan beberapa pihak yang telah mempublikasikan pengumuman perekrutan tersebut.
Banyak dari CASN di Kabupaten Mimika yang jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk menjemput kabar bahagia itu sontak berubah menjadi berita buruk yang jauh dari harapan mereka.
‘’Pak gubernur sudah ada dan akan segera kita umumkan. Saya belum bisa pastikan tanggalnya, tapi saya akan koordinasi dengan BKN sehubungan dengan jadwal selanutnya,’’ kata Alberth Rapami kepada media ini sesuai bertemu dengan gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
Menurutnya, Pemkot Jayapura segera menyelesaikan pengangkatan 1200 kuota tersebut. Apalagi pengangkatan formasi khusus Papua itu sudah seringkali tertunda akibat beberapa masalah teknis. "Ini sudah tidak bisa ditunda lagi sehingga semua proses ini harus dipercepat kita selesai,"ujarnya.
Sebelumnya Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Keerom, Angelo Frank menegaskan bahwa SK CPNS formasi 3000 Kabupaten Keerom yang diterbitkan oleh oknum-oknum terkait tidak ada kaiatannya dengan Pemerintah Kabupaten Keerom.
Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika, Hermalina Imbiri kepada wartawan, Selasa 17 Desember 2024 menyebutkan, SKB akan segera dibuka dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat akan segera dibuka lagi,” kata Hermina.
Pemalangan dilakukan dengan menaruh pohon bambu dan daun kelapa muda yang selama ini digunakan sebagai salah satu bahan dalam simbol adat Marind di Merauke. Namun pemalangan ini tidka berlangsung lama, karena Kapolsek Kurik dan jajarannya langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan pendekatan dan negosiasi dengan masyarakat.
Kepala BKPSDM Papua Selatan Alberth Alexander Rapami menjelaskan bahwa, dari 1.713 peserta test SKB CPNS ini akan dibagi dalam 4 sesi setiap harinya selama 4 hari sampia 19 Desember 2024. Dimana, setiap sesi ada 110 peserta yang masuk ke dalam ruangan test yang disediakan.
Di keempat titik itu, petugas Kepolisian bersiaga penuh untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Bahkan khusus di Kantor BKPSDM Papua Selatan, jalan kedua sisi ditutup. Bahkan polisi mensiagakan sebuah water canon untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Hingga pukup 14.00 WIT kemarin, situasi Merauke aman terkendali. Tidak ada aksi protes atau demo terkait pengumuman hasil seleksi SKD CPNS Papua Selatan itu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Alberth Alexander Rapami menjelaskan, mengatakan seleksi kemampuan dasar ini dilaksanakan dari 28 Oktober-13 November 2024 yang diikuti 11.036 pelamar yang terdiri dari orang asli Papua (OAP) 6.716 orang dan non OAP sebanyak 4.320 orang.
Pembakaran kantor BKPSDM Kabupaten Boven Digoel ini diduga sebagai bentuk kekecewaan dari peserta yang tidak lolos dalam pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan CPNS di daerah tersebut.
Feradika menjelaskan bahwa dari total 3.672 peserta SKD, sebanyak 1.271 pelamar berhasil lolos ke tahap SKB. Sementara itu, 2.401 pelamar dinyatakan tidak lolos. Dari jumlah tersebut, 141 peserta Non Orang Asli Papua (Non-OAP) lulus berdasarkan passing grade, sedangkan 1.130 Orang Asli Papua (OAP) dinyatakan lulus melalui sistem perengkingan.
Testing tahap pertama ini berupa SKD yang telah diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi lewat Dinas BKPSDM Kabupaten Mappi. Kapolres Mappi AKBP YS Kadang saat dihubungi media ini lewat telpon membenarkan pengrusakan dan pembakaran kantor BKPSDM Kabupaten Mappi tersebut.
Fera Dika juga menyebutkan bahwa dari total 3.629 pelamar yang lulus seleksi administrasi, sebanyak 3.524 orang hadir dan mengikuti SKD. Sementara itu, 105 orang yang tidak hadir secara otomatis dianggap mengundurkan diri.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa meskipun tambahan pegawai sebesar 1.121 untuk CPNS dan 1.200 untuk PPPK ini akan mendukung peningkatan layanan pemerintah, hal tersebut belum diimbangi oleh peningkatan alokasi anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU).
DW kini telah diamankan oleh pihak Polres Keerom untuk mengikuti pemeriksaan lanjutan. Sementara tiga lainnya masih buron. Artinya Polres Keerom telah menetapkan 5 tersangka atas kasus penipuan SK CPNS tersebut.
Pj Bupati Sofia Bonsapia menekankan pentingnya integritas dalam mengikuti seleksi CPNS ini. Ia mengingatkan para peserta untuk tidak terpengaruh oleh tawaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan melalui jalan instan.
"Hasil tes bisa langsung diketahui peserta, dan ini murni ditentukan oleh mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menggantikan atau mempengaruhi hasil selain kemampuan individu. Kami juga mengapresiasi BKPSDM dan BKN yang telah mempersiapkan tes ini secara matang," ujar Pj Bupati.
‘’Untuk hari ini saja diawal sesi ini sudah ada 10 orang yang terlambat melakukan registrasi. Dan itu setiap sesi dari 4 hari itu, selalu ada yang terlambat melalukan registrasi. Ada juga yang memang tidak datang,’’ katanya.
Termasuk soal penerimaan 1.000 CPNS Lingkup Pemprov Papua harus 80 persen Orang Asli Papua Selatan. Kedatangan puluhan warga Papua Selatan tersebut diterima langsung Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si dan Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Drs. Alberth Rapami, M.Si.
Hal itu disampaikan Kepala BPBJ Provinsi Papua, Debora Salosa usai bimbingan teknis dan ujian kompotensi pengadaan barang dan/jasa pemerintah level-I pada Biro Pengadaan dan Jasa Setda Provinsi Papua, bekerjasama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura
Dengan kapasitas 90 unit komputer, 10 unit cadangan dan untuk registrasi 4 unit, Kaswadi mengatakan komputerisasi dalam seleksi CPNS dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan sistem yang menggunakan bantuan komputer untuk menentukan peserta yang lolos seleksi CPNS.
Petugas atau verifikator telah melakukan jawaban atas sanggahan dari para pendaftar yang sebelumnya tidak memenuhi syarat. Jadwal pemberitahuan hasil sanggahan yang dilakukan apakah diterima atau tidak, dapat dipantai di akun masing-masing mulai 29 September hingga 4 Oktober 2024.
Kemudian tindak lanjut dari arahan Kementerian PAN & RB Republik Indonesia kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah yang dihadiri oleh Bupati walikota dan Gubernur saat itu, sepakat bahwa selama masa proses penyelesaian honorer di masing-masing daerah itu belum selesai, berarti tidak boleh ada formasi umum.
Alberth Rapami menjelaskan bahwa jumlah pelamar atau yang mendaftar sebanyak 13.700 orang. Dari julah itu, sebanyak 12.909 yang sudah summit atau dokumennya masuk dan telah resmi mendaftar. ‘’Sehingga yang kita verifikasi sebanyak 12.909,’’ katanya.
Dia mengatakan, adapun tujuan dari 2000-an orang meminta perpindahan penduduk ke luar kota Jayapura itu untuk kepentingan seleksi CPNS 2024. "Yang minta pindah ini untuk seleksi CPNS di beberapa daerah dimana salah satu persyaratannya adalah wajib ber KTP didaerah yang menjadi sasaran tes CPNS," ujarnya.
Dari data yang diterima media ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah, Roland James menyebutkan, ada 10.757 pelamar CPNS yang sudah menyelesaikan tahap pendaftaran di portal SSCASN, sscasn.bkn.go.id.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dogiyai, Yohan Kegakoto menjelaskan perpanjangan ini berdasarkan Surat BKN nomor B/4152/M.SM.01.00/2024 tentang persetujuan perpanjangan waktu pendaftaran seleksi CPNS tahun 2024.
Alberth Rapami menjelaskan bahwa setelah ditutup tersebut, maka total pelamar yang telah membuat akun sebanyak 13.708. Namun yang sudah resmi mendaftar dengan memasukan dokumen persyaratan atau sudah summit dokumennya di SSCASB sebanyak 12.909 pelamar. Dengan rincian untuk Orang Asli Papua sebanyak 7.523 dan non orang asli Papua sebanyak 5.386 orang.
Dari koordinasi ke pemerintah pusat melalui Dirjen Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), hasilnya Kemenpan RB tetap pada pendirian bahwa penerimaan CPNS tahun 2024 di Kabupaten Puncak, tetap 80:20 persen. Dimana 80 persen untuk anak asli Papua dan 20 persen untuk warga non asli Papua.
Seperti yang diungkapkan Manager Operasional Pelayanan Pos-In Jayapura, Surya bahwa pengadaan meterai elektronik langsung dari Peruri, Kantor Pos bertugas mengisi data diri pelanggan yang hendak membeli meterai dan dikirim langsung ke Peruri kemudian akan diberikan meterai elektronik tersebut.
Anas menyampaikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dalam mencarikan solusi terbaik agar tidak ada pelamar CPNS 2024 yang dirugikan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperpanjang masa pendaftaran seleksi CPNS 2024.
“Banyak hal yang sering terjadi, yang pertama banyak titipan pejabat yang tidak pernah melamar, tidak pernah tes, tidak pernah mengumpulkan berkas, tidak pernah datang ke kantor BKD untuk mendaftarkan diri tiba-tiba muncul saat prajabatan,” kata Joni.
Banyak calon pelamar juga merasa tertekan dengan banyaknya materi yang harus dipelajari dan berbagai tipe soal yang harus dihadapi. "Saya merasa kesulitan menentukan prioritas dalam belajar dan merasa tertekan dengan berbagai tipe soal yang mungkin muncul dalam ujian," tambah Nurul.
‘’Kita masih tetap membuka pendaftaran sampai tanggal 6 September besok,’’ jelasnya. Dengan jumlah yang sudah mendaftar lebih dari 8.000 orang tersebut, Alberth Rapami memperkirakan, pendaftar bisa mencapai 10.000 orang. ‘’Tapi nanti kita lihat dalam waktu sisa 3 hari ke depan ini,’’ jelasnya.
Wakil ketua 1 DPRD kota Jayapura, Jhoni Betaubun mengatakan, mengenai hal itu, pihaknya sudah menyampaikan secara langsung kepada PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait dalam sidang APBD perubahan beberapa waktu lalu.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan 4 poin tuntutan yang diantaranya adalah; yang pertama, mereka meminta agar kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) 100 persen diisi oleh Orang Asli Papua (OAP).
Salvianus Laiyan menjelaskan, dari kuota 600 honorer yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Merauke, sebanyak 599 orang yang dinyatakan memenuhi syarat. Namun dari 599 orang tersebut, ada diantaranya yang sudah lulus PPPK guru.
Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak menjelaskan, mengingat sistem penerimaan CPNS kini berlaku secara online maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah harus ada perlakuan khusus terhadap OAP terkait sistem penerimaan tersebut.
Pertama, mereka berharap formasi CPNS Kabupaten Puncak tahun 2024 100 persen OAP. Kedua, Pencaker berharap ada penambahan kuota formasi CPNS Kabupaten Puncak dari 469 formasi menjadi 1.000 formasi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke Yustina Regina Kamisopa, S.Sos, ditemui wartawan mengaku kewalahan melayani masyarakat terutama peserta test CPNS untuk terkait pengurusn Kartu Keluarga, KTP, Akta lahir dan perpindahan penduduk dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan.
Dalam formasi CPNS 2024 ini Pemerintah Provinsi Papua pegunungan agar menggutamakan Pencaker orang Asli Papua pegunungan dan Juga benar - benar transparan menerapkan Prinsip Undang -Undang Otonomi Kusus Bagi Orang Asli Papua. Dalam hal Pengisian Formasi CPNS 2024 agar diterapakan sesuai aspirasi pencaker Papua Pegunungan,
Untuk mendukung hak-hak OAP dalam penerimaan CPNS, MRP mengambil komitmen memberikan surat rekomendasi kepada OAP dengan harapan, kuota 80 persen untuk OAP benar-benar terwujud.
Tobias kesehariannya bekerja di Bawaslu Yahukimo sebagai staf pendukung. Keluarga Korban, David Sabolim saat dikonfirmasi Cenderawasih menerangkan sebelum penembakan itu, Tobias sempat masuk kerja di Kantor Bawaslu dan pulang ke rumah sekira pukul 14:25 WIT. Bahkan, sempat bermain bola hingga kemudian pada pukul 17:50 WIT almarhum mencari informasi terkait penerimaan CPNS di penyedia voucher sekitar Sekla Dekai.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan Drs. Alberth A. Rapami, M.Si, yang sedang melakukan perjalanan dinas di Jakarta saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya mengungkapkan bahwa pendaftaran CPNS secara online Pemprov Papua Selatan tersebut sempat mengalami kendala terkait dengan NIK menyangkut kode wilayah. Sebab, dengan adanya DOB, bagian Selatan yang masih satiu kode area dalam Provinsi Papua sejak tahun 2023 lalu sudah terpisah sendiri.
Sekda Maddaremmeng menjelaskan, pendaftaran ini akan berlangsung sampai 6 September 2024 mendatang. Dengan pendaftaran yang dilakukan secara online tersebut akan memudahkan calon pencari kerja yang ingin menjadi ASN dari Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat.
Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo sebelumnya memberi kebijakan untuk formasi 1.000 CPNS yang akan diterima tersebut dimana 80 persenya adalah Orang Asli Papua dan 20 persen non asli Papua. Apakah kebijakan ini diteruskan oleh Pj Gubernur Papua Selatan yang baru Komjen (Purn.) Rudy Sufahriadi ?
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Alberth Rapami, M.Si, di Merauke mengungkapkan bahwa surat dari Kepala Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) yang beredar tentang jadwal dan seleksi CPNS tertanggal 13 Agustus 2024 adalah benar adanya.
Salvianus Laiyan menjelaskan, setelah BKN melakukan verifikasi tersebut dan semuanya dinyatakan lengkap, BKN kemudian mengeluarkan pertimbangan teknis. ‘’Nah, pertek inilah yang nanti menjadi dasar NIK dari masing-masing lulusan itu dikeluarkan,” jelasnya.
"Tapi yang bersangkutan juga tidak memenuhi kewajibannya datang memberikan keterangan. Setelah kami melakukan penyelidikan, kami sudah menerbitkan surat penangkapan saudara WY dan saat ini anggota sedang mencari yang bersangkutan," ujarnya.
Diakuinya, 783 penerima SK ini sudah satu paket mendapatkan SK penempatan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahkan, jumlah tersebut baru sebagian, masih ada 1.000 lebih honorer yang masih menunggu pembagian SK selanjutnya.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanes Walilo, mengatakan pengalihan ratusan CPNS Pemprov Papua tersebut merupakan tahap awal dari kesepakatan bersama Pemprov dan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan persoalan pertama yang terjadi itu adalah sistem Penjaringan ASN itu berbeda, ada yang formasi 2000, ada 1028, ada 127. Jadi bagaimana caranya untuk menggabungkan tiga formasi tersebut.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanes Walilo, mengatakan pengalihan ratusan CPNS Pemprov Papua tersebut merupakan tahap awal dari kesepakatan bersama Pemprov dan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu.
Sebanyak 418 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tenaga kontrak lebih dari lima tahun formasi 2021 Pemkab Puncak, menjalani tes lanjutan secara online.
Mereka menjalani tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang dengan menggunakan sistim Computer Assisted Test (CAT) yang difasilitasi BKN Regional IX Jayapura.
Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Damianus Katayu menjelaskan bahwa MRP Papua Selatan telah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan untuk menyamakan presepsi terkait dengan penerimaan CPNS Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan tersebut.
Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan ke depan pemerintah daerah tidak lagi mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer untuk ditempatkan di sejumlah organisasi perangkat daerah atau instansi manapun di lingkup Pemkot Jayapura. Untuk mengisi kekosongan atau menjawab kebutuhan, hanya melalui mekanisme pengangkatan tes CPNS.
Kepala BKPP Kota Jayapura, Robert Betaubun mengatakan, untuk pemetaan berdasarkan kelas ini membutuhkan waktu, karena jumlah ASN yang diangkat tahun ini sangat banyak, mencapai ribuan orang.
Evert menjelaskan, pengajuan ini juga dilakukan oleh semua kota dan kabupaten Se-Tanah Papua. Untuk formasi yang dibagi diantaranya formasi tenaga kesehatan, formasi guru dan formasi tenaga teknis. Evert sampaikan, batas akhir penginputan dilakukan terakhir hari ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Alberth A. Rapami, M.Si, ditemui media ini menjelaskan bahwa pihaknya juga masih menunggu jadwal dan tahapan pendaftaran sampai seleksi CPNS dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Hal ini sebagaimana ditandai dengan penyerahan persetujuan formasi CASN terdiri dari PNS dan PPPK di Bawaslu yang akan dibuka pada rekrutmen tahun ini. Persetujuan formasi tersebut tercatat 100 persen dari usulan yang ada, yaitu 18.557 formasi.
