Ia menjelaskan, Bank Papua memandang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Tinggi Papua melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara, bukan semata sebagai aparat penegak hukum, melainkan juga sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, maupun tindakan hukum lainnya kepada badan usaha milik daerah.
Menurutnya, keberadaan Kejaksaan sebagai strategic legal partner akan memberikan dukungan bagi Bank Papua dalam mengambil setiap kebijakan secara profesional, hati-hati, dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Keberhasilan sebuah institusi perbankan tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis maupun kinerja keuangan, tetapi juga dari kemampuan membangun tata kelola yang baik, menjaga integritas, serta meminimalkan risiko hukum dalam setiap aktivitas usaha,” katanya.
Yuliana menegaskan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi awal penguatan sinergi antara Bank Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua. Melalui kerja sama itu, Bank Papua berharap memperoleh dukungan optimal dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya.
Selain itu, Bank Papua juga berharap Kejaksaan Tinggi Papua dapat berperan secara preventif melalui konsultasi hukum, penyusunan legal opinion, pendampingan terhadap kebijakan strategis perusahaan, penyelesaian aset dan piutang, hingga edukasi hukum bagi seluruh insan Bank Papua.
“Langkah preventif merupakan bagian penting dalam membangun budaya kepatuhan (compliance culture). Dengan pemahaman hukum yang semakin baik, seluruh insan Bank Papua diharapkan mampu bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan penuh kehati-hatian,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Papua sebagai bank milik pemerintah daerah yang sehat, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua.
Yuliana mengakui tantangan dunia usaha dan industri perbankan ke depan akan semakin kompleks sehingga tidak dapat dihadapi sendiri oleh setiap lembaga. Karena itu, kolaborasi dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.
