Realisasi APBN Per 1 April 2024
JAKARTA – Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pemilu hingga 1 April 2024 mencapai Rp 26 triliun. Realisasi tersebut sekitar 67,9 persen dari pagu APBN 2024 yang sebesar Rp 38,3 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total realisasi anggaran pemilu itu disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 2,2 triliun.
’’Anggaran pemilu total dari 2022–2024 itu 71,3 triliun. Tahun 2024 ini Rp 38,3 triliun dan sudah terbelanjakan Rp 26 triliun. Artinya, hampir 67,9 persen terbelanjakan,” ujar Sri Mulyani.
Dana yang dialokasikan ke KPU dan Bawaslu digunakan untuk pembentukan, honorarium badan ad hoc, pengadaan barang dan jasa, pemungutan dan penghitungan suara, serta kebutuhan sarana IT pemilu. Kemudian, operasional dan honorarium pengawas ad hoc, pengawasan logistik, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu.
Sementara itu, dana yang dialokasikan ke kementerian/lembaga lain sebesar Rp 2,2 triliun digunakan untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, penanganan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, operasi keamanan siber, dan sandi event pemilu.
Selain pengeluaran negara untuk pemilu, Menkeu menyampaikan perincian terbaru realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah mencapai Rp 4,3 triliun atau 10,9 persen dari total pagu Rp 39,6 triliun per 1 April 2024. ”Hingga 1 April atau akhir Maret baru Rp 4,3 triliun dari Rp 39,6 triliun. Ini artinya baru 11 persen atau 10,9 persen dari pagu,” papar Ani, sapaan karib Sri Mulyani.
Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN dari tahun 2022–2024 tercatat Rp 72,1 triliun. Untuk alokasi anggaran 2022 tercatat Rp 5,5 triliun, kemudian 2023 meningkat Rp 27 triliun, dan pada 2024 alokasi yang dianggarkan untuk IKN mencapai Rp 39,6 triliun.
