Karena itu, Kemenkeu saat ini tengah menghitung kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menambal kekurangan yang ada. Ia menjelaskan, ada sekitar 490 daerah berpotensi menerima tambahan dana dari pemerintah pusat, guna memastikan
Akar dari permasalahan ini dibongkar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Tito membeberkan ada sekitar 39 daerah di Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi kritis dan tidak mampu mem
Kedatangan kedua tokoh ini langsung mencuri perhatian publik karena berlangsung di tengah kencangnya isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang kabarnya akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nama Chatib Basri santer dis
“Coba tanya Mensesneg, tapi rasanya beliau kurban sendiri,” lanjutnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membagikan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada momentum perayaan Idul Adha 2026. Ribuan sapi itu dibeli menggunakan anggaran negar
Menurut Purbaya, Indonesia tidak terikat komitmen membayar iuran meski tergabung dalam BoP, sebagaimana yang disampaikan oleh Prabowo. Dalam keanggotaan itu, komitmen yang disampaikan Indonesia lebih menyoal penyediaan pasukan perdamaian. “
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa segera merespons narasi negatif tersebut dengan memberikan penjelasan komprehensif terkait kondisi saldo anggaran negara. Beliau menegaskan bahwa kabar yang menyebut kas negara hanya tersisa Rp10 triliun
Secara nominal, defisit Rp 240,1 triliun tergolong besar karena telah mencapai sekitar 34 persen dari target tahunan Rp 689 triliun hanya dalam tiga bulan pertama. Kondisi tersebut memunculkan kesan agresivitas fiskal di
Purbaya menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan yang mulai mengetat. Indikasinya terlihat dari kenaikan imbal hasil (yield) surat utang yang dinilai sebagai sinyal berkurangnya dana di
Ia menegaskan, Presiden perlu mengkaji secara rinci seluruh aspek rencana impor tersebut, termasuk kesiapan perusahaan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional koperasi. Menurut Dasco, penundaan diperl
Artinya, aparatur negara mulai “menabung” untuk pensiun mereka sendiri melalui iuran yang dikelola secara berkelanjutan. Dengan demikian, dana pensiunan bukan lagi bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne
Namun demikian, Purbaya menekankan bahwa sumber pendanaan akan menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan dan keputusan final. Sebelumnya, Kementerian Luar N
"Kalau fiskal kondisinya berantakan, maka kepercayaan kepada kita akan berantakan juga. Itu bisa mengaruhi kebutuhan NKRI pada akhirnya," ujarnya. Ia menekankan bahwa peran pegawai pajak tidak bisa dianggap remeh. Kesala
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bakal melakukan sidak terhadap perusahaan baja asal Tiongkok yang melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Rencana itu mundur dari sebelumnya akan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya belum memutuskan atau menyetujui kenaikan gaji di tahun 2026.Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk meninjau kondisi keua
Dalam dokumen RKP 2025 terbaru, disebutkan bahwa kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Kebijakan tersebut menjadi urutan keenam dari total delapan program.Di
Ia menjelaskan, saat ini terdapat satu pos anggaran yang masih diblokir. Menurutnya, meski nilainya tidak besar, dana tersebut sangat berarti untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan kedepan."Cuma ada satu yang
Menanggapi hal tersebut, Kepala LNSW Oza Olavia menegaskan bahwa penerapan teknologi, termasuk AI, harus dapat meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa. Menurut dia, fokus pemerintah bukan sekadar mendorong penerimaan n
Purbaya menegaskan langkah itu krusial untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Pemerintah, kata dia, tidak akan mengucurkan insentif selama pasar masih dipenuhi manipulasi yang merugikan investor pemula.
Informasi itu disampaikan Purbaya usia RDP dengan Komisi XI 27 November 2025. Ia menyebut dalam rapat internal bersama jajaran Bea Cukai bahwa nilai kepercayaan publik dan pimpinan negara berada pada titik kritis. Dengan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik pedas kepada media nasional. Dia menyayangkan banyak jurnalis saat ini “mingkem” alias diam, dan kurang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Menurut Dony, publik tidak perlu meragukan keputusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter maupun fiskal. Ia meyakini rencana yang diusulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah melalui proses analisis y
Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa pemerintah benar-benar serius memberantas praktik ilegal yang selama ini merugikan ekonomi nasional dan menekan industri tekstil dalam negeri.Tidak hanya memperketat pengawasan, Pur
Menurut Purbaya, lembaga pemeringkat global menilai kekuatan fiskal suatu negara dari dua indikator utama: defisit terhadap PDB (deficit to GDP ratio) dan rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio). Berdasarkan kedua i
Tito menjelaskan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per Oktober 2025, dana simpanan Pemda tercatat Rp
Purbaya mengungkapkan, pemutihan tersebut dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu akan disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis terkai
Menurut Kresna, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna produk keuangan, tetapi juga pemilik aset produktif. "Hingga Agustus 2025, jumlah investor pasar modal di Papua tercatat mencapai 114.401 orang di mana dari jumlah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diganti Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini sontak menjadi perhatian publik dan pasar keuangan, mengingat posisi Menkeu sangat strategis dalam menjaga stabilitas fiskal dan arah ke
Salah satu momen bantahan itu disampaikan pada Maret 2025, dalam konferensi pers yang digelar secara mendadak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, ia secara tegas, Sri Mulyani membantah dan memastikan tidak mundu
Meski telah diklarifikasi namun pernyataan lain masih memanaskan kuping terkait kalimat apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat. Ini seolah-olah negara keteteran menggaji tenaga
Ikabus menerangkan, Menhan dan Menkeu datang di Nduga dengan melakukan pertemuan secara tertutup di Pos Satgas. Ia pun menyebut jika masyarakat dan Pemda setempat tak tahu menahu dengan pertemuan tersebut.
Banyak pertanyaan yang muncul soal agenda ini termasuk kenapa harus Nduga yang menjadi lokasi kunjungan kerjanya. Selain itu mengapa secara tiba-tiba dan pesan apa dibalik agenda ini. Yang jelas kedatangan Sjafrie Sjamso
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp 49,3 triliun untuk menyalurkan gaji ke-13 yang cair pada Juni 2025.
Menkeu pun mengakui bahwa PTN terdampak efisiensi anggaran dari sisi bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, pemangkasan itu hanya berlaku untuk kriteria-kriteria yang tak terkait dengan biaya pendidikan. Meliputi, perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya. Sehingga, kata Menkeu, perguruan tinggi hanya akan terdampak pada item belajar tersebut.
"Tentu apa yang selama bertahun-tahun kita kerjakan bersama tidak bisa dikatakan telah paripurna, tidak pula dapat dikatakan sempurna. Untuk menciptakan pengelolaan anggaran negara yang semakin prudent, efektif, dan berkerakyatan, kiranya para pengelola keuangan negara ke depannya terus selalu mengedepankan kompetensi, kecakapan, dan yang paling penting, kejujuran," ujarnya.
Menkeu menjelaskan UMKM berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Untuk itu, pertumbuhan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian negara perlu dijaga.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total realisasi anggaran pemilu itu disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 2,2 triliun.
"THR seperti yang saya sampaikan sedang dalam proses dan seperti biasa kita akan coba selesaikan sehingga bisa dibayarkan pada 10 hari sebelum Hari Raya. Nanti kita akan update terus karena puasa saja belum kalian sudah minta THR," kata Sri Mulyani usai menghadiri acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 di Fairmont Hotel Jakarta, dikutip Selasa (12/3).
Ani menjelaskan, defisit terjadi karena lebih besarnya realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp 2.774,3 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp 3.121,9 triliun. Menurutnya, defisit anggaran tersebut sangat kecil dari yang direncanakan pemerintah.
