“Masyarakat harus memastikan kelegalan dari platform pinjaman daring yang ditawarkan melalui kanal komunikasi OJK maupun media sosial OJK, sehingga terhindar dari maraknya tawaran pinjol ilegal,"ungkap Kepala OJK Papua F
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC). Jhon Tabo, SE, M.BA menyatakan selain melakukan pengawasan OPD juga harus tahu alur dan arah kebijakan yang dilakukan dan terutama tepat sasaran penyerapan anggaran kepada masyarakat, o
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK Hasan Fawzi mengingatkan masyarakat untuk memahami legalitas, logika investasi, dan risiko sebelum memilih produk keuangan digital.
Lebih dari 200 mahasiswa di Kota Sorong dan sekitarnya menjadi sasaran kegiatan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya literasi keuangan digital. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Ink
Pengumuman hasil SNLIK 2025 disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Har
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa dukungan Presiden Prabowo menjadi dorongan kuat bagi DPR RI untuk segera menuntaskan pembahasan regulasi tersebut.
"Melalui workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, yang melibatkan kepala-kepala kampung, serta kepala-kepala distrik, dapat meningkatkan pengalaman dan wawasan bagi mereka, karena kita bicara terkait
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra, didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Zacharias L
Slamet berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan efektif. "Saya senang dengan semangat Pj Gubernur Papua. Beliau sangat mendukung perbaikan tata kelola keuangan demi kemajuan masyarakat Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan, penambahan ini mencakup sektor DBH pajak penghasilan, DBH pajak bumi dan bangunan, serta DBH dari sektor pertambangan umum. “Meski begitu secara year on year mengalami penurunan realisasi namun diharapkan penambahan pagu DBH yang mampu mendorong daerah untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak yang lebih optimal, termasuk pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” katanya.
