Mantan rector Uncen Jayapura ini mengatakan, kinerja pegawai dapat diukur dari kehadirannya,jika tidak hadir maka kinerjanya tak bisa diukur. "Jadi, setelah hadir baru kita ukur kinerjanya, karena kalau tidak hadir maka
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin kesinambungan
kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor
jasa keuangan, serta pelindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan
penunjukan Peja
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bakal melakukan sidak terhadap perusahaan baja asal Tiongkok yang melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Rencana itu mundur dari sebelumnya akan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Dr. M. Rusdianto Abu S., AP., M.Si., mengatakan, dari total penyerapan anggaran tersebut masih tersisa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp39,
Pemateri mengupas perkembangan industri keuangan, pengawasan lembaga jasa keuangan, serta isu terkini seputar literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen. Salah satunya terkait dengan maraknya pinjaman online (Pinjol)
Bupati Mote menekankan pentingnya transparansi dan ketertiban administrasi keuangan agar Waropen dapat keluar dari opini disclaimer yang sudah terpatri selama 18 tahun di Waropen. Bupati juga berharap pendampingan dari B
Menurut Dony, publik tidak perlu meragukan keputusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter maupun fiskal. Ia meyakini rencana yang diusulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah melalui proses analisis y
Data ini merupakan data terbaru berdasarkan laporan dari Bank Papua per 22 Oktober 2025 yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Purbaya Yudhi Sadewa. Adapun jumlah dana yang Kabupaten Mimika y
Marthen mengatakan angka ini merupakan data yang diperbarui per tanggal 26 September 2025. “36,40 persen, kalau dirupiahkan itu baru dua triliun lebih, dua triliun tiga ratus empat puluh miliar,” kata Marthen.
Plt Bapperida Papua, Jimmy Alberto Thesia menyebut, pihaknya akan melaksanakan proses salur di tempat yang dilakukan di Jayapura. Ini dikarenakan realisasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Otsus rata-rata
