enghubung Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Wilayah Papua secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kolaborasi antara KY Pusat dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama strategis ini diran
Dana cadangan atau yang dulu disebut dana abadi Pemprov Papua terus berkurang. Dana yang dulu sempat terkumpul sampai Rp 1,6 triliun itu kini hanya tersisa Rp 134 miliar. Pemerintah Provinsi Papua sendiri mengusulkan pencabutan Peraturan Da
Pemerintah Kota Jayapura kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas La
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat kapasitas aparatur sipil negara dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital melalui SIPD-RI. Upaya tersebut dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah harus berjalan tertib, tran
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa segera merespons narasi negatif tersebut dengan memberikan penjelasan komprehensif terkait kondisi saldo anggaran negara. Beliau menegaskan bahwa kabar yang menyebut kas negara hanya tersisa Rp10 triliun
Bupati Gusbager menegaskan pengelolaan keuangan desa bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi semata. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan representasi dari kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah. Orang nomor satu di
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata mempercepat reformasi birokrasi dan memastikan pengelolaan APBD yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos dalam sambutannya mengatak
Purbaya menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan yang mulai mengetat. Indikasinya terlihat dari kenaikan imbal hasil (yield) surat utang yang dinilai sebagai sinyal berkurangnya dana di
Menurutnya, TPAKD bukan sekedar forum koordinasi melainkan instrumen kebijakan daerah guna memperluas inklusi keuangan masyarakat, meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, mempercepat pembiayaan sektor produktif serta mempe
Apresiasi penghargaan pemerintah daerah terbaik itu disampaikan atau diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaraan Papua Izharul Haq, S.E., M.Fin kepada Plt Sekda Kabupaten Biak Numfor, Zacharias
Mantan rector Uncen Jayapura ini mengatakan, kinerja pegawai dapat diukur dari kehadirannya,jika tidak hadir maka kinerjanya tak bisa diukur. "Jadi, setelah hadir baru kita ukur kinerjanya, karena kalau tidak hadir maka
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin kesinambungan
kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor
jasa keuangan, serta pelindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan
penunjukan Peja
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bakal melakukan sidak terhadap perusahaan baja asal Tiongkok yang melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Rencana itu mundur dari sebelumnya akan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Dr. M. Rusdianto Abu S., AP., M.Si., mengatakan, dari total penyerapan anggaran tersebut masih tersisa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp39,
Pemateri mengupas perkembangan industri keuangan, pengawasan lembaga jasa keuangan, serta isu terkini seputar literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen. Salah satunya terkait dengan maraknya pinjaman online (Pinjol)
Bupati Mote menekankan pentingnya transparansi dan ketertiban administrasi keuangan agar Waropen dapat keluar dari opini disclaimer yang sudah terpatri selama 18 tahun di Waropen. Bupati juga berharap pendampingan dari B
Menurut Dony, publik tidak perlu meragukan keputusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter maupun fiskal. Ia meyakini rencana yang diusulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah melalui proses analisis y
Data ini merupakan data terbaru berdasarkan laporan dari Bank Papua per 22 Oktober 2025 yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Purbaya Yudhi Sadewa. Adapun jumlah dana yang Kabupaten Mimika y
Marthen mengatakan angka ini merupakan data yang diperbarui per tanggal 26 September 2025. “36,40 persen, kalau dirupiahkan itu baru dua triliun lebih, dua triliun tiga ratus empat puluh miliar,” kata Marthen.
Plt Bapperida Papua, Jimmy Alberto Thesia menyebut, pihaknya akan melaksanakan proses salur di tempat yang dilakukan di Jayapura. Ini dikarenakan realisasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Otsus rata-rata
Plt Bapperida Papua, Jimmy Alberto Thesia menyebut, pihaknya akan melaksanakan proses salur di tempat yang dilakukan di Jayapura. Ini dikarenakan realisasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Otsus rata-rata
Menurut Kresna, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna produk keuangan, tetapi juga pemilik aset produktif. "Hingga Agustus 2025, jumlah investor pasar modal di Papua tercatat mencapai 114.401 orang di mana dari jumlah
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa transformasi digital di bidang tata kelola keuangan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Digitalisasi dianggap mampu mempercepat proses penerimaan pajak dan
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menyatakan, kegiatan ini dapat memberi pencerahan serta menambah semangat dalam bekerja dan melaksanakan tugas pokok dan kewajiban kita masing-masing terlebih khusus yang berkaita
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fatwa Aulia melalui Analisis Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Papua, Jones Sutanto Bubun menerangkan, total jumlah penyelenggara Fintech P2PL yang berizin di OJK sebanyak 96 perus
“Masyarakat harus memastikan kelegalan dari platform pinjaman daring yang ditawarkan melalui kanal komunikasi OJK maupun media sosial OJK, sehingga terhindar dari maraknya tawaran pinjol ilegal,"ungkap Kepala OJK Papua F
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC). Jhon Tabo, SE, M.BA menyatakan selain melakukan pengawasan OPD juga harus tahu alur dan arah kebijakan yang dilakukan dan terutama tepat sasaran penyerapan anggaran kepada masyarakat, o
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK Hasan Fawzi mengingatkan masyarakat untuk memahami legalitas, logika investasi, dan risiko sebelum memilih produk keuangan digital.
Lebih dari 200 mahasiswa di Kota Sorong dan sekitarnya menjadi sasaran kegiatan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya literasi keuangan digital. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Ink
Pengumuman hasil SNLIK 2025 disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Har
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa dukungan Presiden Prabowo menjadi dorongan kuat bagi DPR RI untuk segera menuntaskan pembahasan regulasi tersebut.
"Melalui workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, yang melibatkan kepala-kepala kampung, serta kepala-kepala distrik, dapat meningkatkan pengalaman dan wawasan bagi mereka, karena kita bicara terkait
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra, didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Zacharias L
Slamet berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan efektif. "Saya senang dengan semangat Pj Gubernur Papua. Beliau sangat mendukung perbaikan tata kelola keuangan demi kemajuan masyarakat Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan, penambahan ini mencakup sektor DBH pajak penghasilan, DBH pajak bumi dan bangunan, serta DBH dari sektor pertambangan umum. “Meski begitu secara year on year mengalami penurunan realisasi namun diharapkan penambahan pagu DBH yang mampu mendorong daerah untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak yang lebih optimal, termasuk pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” katanya.
Keenam mahasiswa tersebut adalah Syntha Simangunsong, Dela Natalia Situmorang, Salwa Zubaedah, Amanda G Hattu, Erlin Aura Lintang Dewi, dan Kezia D Marpaung. Mereka didampingi oleh dosen pendamping Kurniawan Patma yang terus mendukung dan mensuport inovasi dari mahasiswa guna mendaftar karya ciptanya di Kanwil Kemenkum Papua.
Piagam Penghargaan diserahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP.,MPA bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Maudy Hermawan kepada Pj Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, SH.,M.AP di Wamena, Rabu 18 Desember 2024.
Valentinus mengatakan, terkait dengan pergeseran anggaran khususnya di APBD Perubahan ada anggaran yang mengalami pergeseran. Terkait dengan itu, masih ada sekitar Rp 18 milliar yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di masing-masing OPD.
"Kita lihat monitoring hari ini perkembangan Pemilu di AS yang perhitungan sementaranya Trump unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan akan menyebabkan mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi dan tentu saja perang dagang berlanjut," ungkap Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11).
Kepala Inspektorat Kota Jayapura Muchlis Karim mengatakan, tujuan dari kegiatan itu untuk mengintegrasi pengawasan Internal berbasis digital. Dimana melalui Siswaskeudes APIP Kota Jayapura dapat dengan mudah melakukan pengawasan keuangan di Internal Pemkot Jayapura, tapi juga pengelolaan keuangan di masing-masing kampung di Kota Jayapura.
Kabidkeu Polda Papua, Kombes Pol Irawan Banuaji, dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan dari Rakernis ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Polda Papua pada tahun anggaran 2024.
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggai mengatakan, tujuan dari sosialisasi penilaian barang milik daerah dan peran penilai pemerintah daerah dalam pemanfaatan barang milik daerah adalah memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan barang milik daerah dan jenis-jenis pemanfaatan barang milik daerah.
Dikatakan kebijakan ini akan memunculkan berbagai dugaan bisa saja langkah ini dilakukan untuk menutup utang negara yang sampai saat ini masih berada dikisaran 408, 6 milyard dolar AS. "Karena Kita tau pajak PPN 12 persen ini rencanaya baru dilaksanakan ditahun 2025, tapi kenapa sekarang sudah mulai didesak, ada apa," tandasnya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Zainuri mengatakan untuk wilayah Papua, kualitas maupun kuantitas auditor masih sangat minim. Dalam beberapa kali tes, dan uji coba, dari 30 peserta hampir hanya 1 sampai 5 orang yang dinyatakan lulus.
Pada pagu ini Kabupaten Supiori dijelaskan Aldy, dari penyaluran tahap I dan Tahap II totalnya sudah mencapai Rp.73.687.670.250,- sehingga untuk realisasi hingga pertanggal 28 Agustus 2024 totalnya adalah Rp.36.958.132.974,- . “Jadi secara total presentase total realisasi anggaran untuk Otsus 50,16%,” ungkap Aldy.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura Makzi Atanay di Jayapura, Rabu, mengatakan pengelolaan keuangan di 14 kampung saat ini belum memenuhi standar yang diharapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Kepala Ditjen Perbendaharaan Kanwil Papua, Moudy Hermawan menjelaskan, sehubungan dengan dukungan atas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua serta pembangunan daerah yang adil dan merata, selama semester I Tahun 2024 Pemerintah Pusat telah mengucurkan transfer kepada 33 Pemda mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua.
“Terkait RSU Abepura, selama itu untuk pelayanan public dan berdampak pada kebutuhan masyarakat maka itu harus diperjuangkan. Apakah itu diambil dari dana cadangan maka saya siap untuk menyetujui ada anggaran yang diambil dari dana tersebut,” beber Jhony Banua di Entrop pekan kemarin.
‘’Dengan sistem keuangan yang ada sekarang ini yang semakin ketat, saya harapkan dapat mengelola keuangan secara tertib, memperhatikan norma keuangan dan administrasi keuangan serta pelayanannya berjalan dengan baik kepada masyarakat,’’ kata Romanus Mbaraka.
"Memang seharusnya semua harus imbang, antara penyerapan keuangan dan fisik. Walaupun demikian, penyerapan keuangan lebih besar ini tentu lebih bagus, karena dalam hal tender memang harus mengeluarkan uang walaupun pekerjaannya belum selesai total, sehingga kalau anggaran lebih besar sudah dikeluarkan dari fisik lebih bagus karena nanti bisa mendongkrak progres pekerjaan fisik,"ungkapnya.
Adanya daerah pemekaran yang mengharusnya dana transfer langsung masuk ke daerah menjadi satu indicator. Selain itu beban daerah terkait belanja langsung juga dianggap cukup mempengaruhi.
Dia mengatakan yang menjadi perhatian pemerintah kota Jayapura saat ini terkait dengan relokasi dana transfer yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) batas waktu penyampaian dokumen pada 21 Juli 2024 sehingga dana baru bisa dicairkan.
Pj. Wali Kota Jayapura, L. Christian Sohilait mengatakan, monitoring yang dilakukan itu bertujuan untuk mengetahui penyerapan fisik dan keuangan di setiap organisasi perangkat daerah di pemerintahan Kota Jayapura hingga dipertengahan tahun ini.
Adapun hambatannya kata Alex yakni contoh perubahan perubahan kelembagaan yang kemarin kita punya Perda berkaitan dengan personel dalam kelembagaan. Hal ini berkaitan dengan persyaratan daripada perangkat daerah pengelola DAK.
Kepala OJK Papua, Muhammad Ikhsan Hutahaean menjelaskan, sesuai amanat UU, OJK mempunyai tugas mengedukasi dan melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen.
"Materi yang dibawakan terkait pengelolaan keuangan bagi generasi muda, waspada investasi bodong, pengenalan investasi di pasar modal, dan diakhiri dengan pembukaan akun rekening saham bagi peserta kegiatan, "ungkapnya.
Empat hal tersebut adalah yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang – undangan dan efektifitas sistem pengendalian daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Jeri Agus Yudianya, menerangkan pada 4 Juni 2024 telah dilakukan monitoring penyerapan yang langsung dipimpin oleh Pj Sekda Papua dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan langsung dilakukan pada setiap perangkat daerah.
Dijelaskan, pekerjaan fisik sebelum dikerjakan, maka harus dilakukan pelelangan terlebih dahulu dan saat ini semua harus dilakukan melalui aplikasi SIPD, yang mana tujuannya demi tata kelola pemerintahan yang baik dan dalam penginputan diaplikasi SIPD ini dilakukan satu pintu harus selesai semua, namun belum maksimal diterapkan, sehingga Pemkab melakukan secara manual.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total realisasi anggaran pemilu itu disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 2,2 triliun.
“Kami juga menginformasikan hal-hal baru terkait dengan implementasi undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU P2SK), khususnya pada kewenangan penyidikan oleh OJK,” jelasnya.
Director in Charge (DIC) Astra Financial Suparno Djasmin mengatakan, pihaknya sangat memerhatikan terhadap keamanan dan kenyamanan bertrsansaksi keuangan digital bagi masyarakat. Oleh karena itu, perseroan secara rutin dan terus menerus memberikan edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat.
