Gubernur juga mengingatkan para Pj bupati di Papua untuk segera menadatangani NPHD anggaran Pilkada 2024. Adapun ketujuh daerah itu adalah, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Supiori, Yapen, Sarmi, Biak Numfor, Waropen.
“Soal NPHD harus selesai dalam pekan ini. Sedangkan anggarannya direalisasikan dua pekan setelah teken NPHD, Ini kalau terlambat bisa kena sanksi dari Kemendagri sebab kita diawasi,” tegasnya.
Selain itu, Ridwan juga mengingatkan netralitas ASN dan jabatan kepala daerah sangat penting dalam Pemilihan Umum 2024. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan adil dan demokratis.
“Para ASN dan pejabat kepala daerah diharapkan untuk mematuhi netralitas dan tidak memihak pada calon tertentu. Dengan demikian, Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan demokratis,” ucap Ridwan. (fia/wen)
Gubernur juga mengingatkan para Pj bupati di Papua untuk segera menadatangani NPHD anggaran Pilkada 2024. Adapun ketujuh daerah itu adalah, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Supiori, Yapen, Sarmi, Biak Numfor, Waropen.
“Soal NPHD harus selesai dalam pekan ini. Sedangkan anggarannya direalisasikan dua pekan setelah teken NPHD, Ini kalau terlambat bisa kena sanksi dari Kemendagri sebab kita diawasi,” tegasnya.
Selain itu, Ridwan juga mengingatkan netralitas ASN dan jabatan kepala daerah sangat penting dalam Pemilihan Umum 2024. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan adil dan demokratis.
“Para ASN dan pejabat kepala daerah diharapkan untuk mematuhi netralitas dan tidak memihak pada calon tertentu. Dengan demikian, Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan demokratis,” ucap Ridwan. (fia/wen)
