KEDIRI – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp240,2 triliun kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, guna menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka ini turun dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa dari total anggaran belanja program pendidikan sebesar Rp820,9 triliun pada RAPBN 2027, sebagian besar dialokasikan untuk mendukung keberlangsungan Program MBG. Anggaran tersebut ditujukan bagi 60,6 juta hingga 72,1 juta penerima manfaat, tergantung pada rincian dokumen yang dirujuk, mencakup kelompok usia dini hingga rentan seperti balita, anak prasekolah, siswa sekolah dasar hingga menengah, santri di pesantren, serta ibu hamil dan ibu menyusui.
Berdasarkan dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2027, anggaran BGN untuk 2027 tercatat sebesar Rp240.201,5 miliar, turun sekitar Rp27,8 triliun dibandingkan pagu 2026 yang mencapai Rp268,0 triliun. Sejalan dengan penurunan anggaran, target penerima manfaat MBG pada 2027 pun ikut menyusut, dari semula 82,9 juta orang pada 2026 menjadi 72,1 juta penerima pada 2027.
Meski begitu, BGN tetap tercatat sebagai kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar dalam RAPBN 2027, mengungguli Kementerian Pertahanan yang berada di posisi kedua dengan Rp189 triliun, disusul Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di posisi ketiga dengan Rp139,2 triliun.
Pemerintah menegaskan bahwa Program MBG merupakan bagian dari investasi strategis untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. “Program MBG merupakan investasi pada kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan gizi anak usia sekolah, yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada kemampuan belajar yang akan berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional,” tulis pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2027.
