alexametrics
23.7 C
Jayapura
Thursday, May 26, 2022

DKI Menurun, DIY dan Jatim Naik.

JAKARTA, Jawa Pos-Meskipun kasus positif harian terus bertambah, pemerintah menyatakan bahwa lonjakan kasus belum melampaui puncak delta. Tingkat isolasi dan perawatan RS malahan dilaporkan menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Kondisi ini tergambar utamanya di DKI Jakarta, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa tren kasus di DKI Jakarta menunjukkan tanda-tanda mulai melewati puncaknya.

”Baik kasus harian, kasus aktif, maupun rawat inap mulai menunjukkan penurunan. Namun peningkatan mulai terjadi di DIY, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, tetapi itupun masih di bawah puncak Delta,” Jelas Luhut kemarin (14/2).

Selain itu, Luhut mengatakan menunjukkan jumlah rawat inap rumah sakit di provinsi Jawa – Bali sebagian besar masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Delta. ”Namun jangan juga berfikir pemerintah menganggap enteng, kita hanya menunjukkan data-data yang ada,” ujarnya.

Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) adalah 21 ribu dari jumlah keterisian maksimal 55 ribu atau sekitar 39 persen. Bila dibandingkan dengan delta yang menggunakan kapasitas maksimal diangka 87 ribu tempat tidur, maka BOR hari ini di Jawa Bali hanya terisi sekitar 25 persen saja. ”Angka ini masih jauh di bawah standar memadai WHO, yakni sebesar 60 persen saja,” jelas Luhut.

Dengan data-data tersebut, Luhut meminta masyarakat tidak perlu terlalu panik ketika kasus naik cukup tinggi atau ketika disekitar kita mulai banyak orang-orang terdekat yang terkena infeksi dari varian ini.

PPKM juga mendapatkan penyesuaian-penyesuaian. Daerah dengan level 3 kini boleh memberlakukan Work From Office (WFO) hingga 50 persen personel dari yang sebelumnya 25 persen. Demikian juga aktivitas seni, budaya dan sosial masyarakat serta fasilitas umum seperti tempat wisata juga dinaikkan menjadi 50 persen.

“Dengan begitu para pedagang di pinggir jalan mulai dari tukang gorengan, tukang bakso hingga para pekerja seni seperti penampil wayang dan para aktor drama dapat tetap melakukan aktivitas dan tidak perlu dirumahkan akibat dampak kebijakan ini. Namun saya titip, penerapan protokol kesehatan harus tetap disiplin utamanya dalam penggunaan masker,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa kasus Covid-19 pada gelombang omicron ini nyaris menyentuh puncak kasus gelombang delta. Pada gelombang Sabtu lalu (12/2), kasus harian menyentuh angka 55.209 orang. Sementara kasus harian gelombang delta 56.000an kasus perhari. ”Namun beberapa hari ini landau dan cenderung turun,” ungkap Budi.

Bahkan DKI Jakarta terlihat ada tren penurunan kasus. Budi khawatir jika ada pergeseran puncak kasus. Dia menyebut, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogjakarta berpotensi mengalami lonjakan kasus. Ini belajar dari puncak kasus sebelumnya, ketika Jakarta menunjukan kasus melandai, tiga provinsi itu melonjak.

Baca Juga :  Percepat Vaksin, Polres Merauke Siapkan Ratusan Rak Telur

Ada enam provinsi yang pasien terkonfirmasinya melampaui saat gelombang varian delta. Yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Meski demikian jumlah pasien yang masuk perawatan di rumah sakit hanya 30 persen saja.

“Ciri omicron, kasus konfirmasi lebih tinggai dari saat varian delta. Tapi tingkat perawatan di RS rendah,” ungkapnya. Saat ini ada 27 ribu orang yang dirawat di RS. Sedangkan tempat tidur untuk pelayanan Covid-19 ada 120.000 bed. Budi menyatakan bahwa daerah yang tingkat okupansi tempat tidurnya tinggi, banyak yang belum mengaktifkan tempat tidur yang dulunya dikonversi untuk perawatan Covid-19.

“Dari 27 ribu yang dirawat di RS, lebih dari 15 ribu merupakan pasien gejala ringan atau OTG,” bebernya. Untuk itu dia mengimbau agar yang terkonfirmasi positif dirawat di rumah dengan dampingan telemedicine. ”Sesuai intruksi Pak Menko Perekonomian, mulai minggu ini telemedicine dilakukan di luar Jawa-Bali,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, PPKM luar Jawa Bali diperpanjang selama 2 pekan. Kebijakan itu berlaku 15-28 Februari 2022.

Kriteria level asesmen PPKM dilakukan berdasarkan situasi pandemi. Di antaranya yakni jumlah kasus, kematian, rawat inap, dan kapasitas respons, ditambah realisasi vaksinasi dosis 2 minimal 45 persen dan vaksinasi lansia minimal 60 persen.

Dengan kriteria asesmen itu, ada kenaikan jumlah kabupaten/kota dari level asesmen sebelumnya. Sebanyak 63 kabupaten/kota berada di level 1, kemudian 205 kabupaten/kota di level 2, dan 118 kabupaten/kota di level 3, dan nol di level 4. ‘’Ini murni untuk mempersiapkan menghadapi kenaikan Omicron dalam 2-3 minggu ke depan,’’ ujarnya.

Dilihat dari kasus Covid-19 luar Jawa Bali, Airlangga menyebut dinamikanya masih rendah dibanding kasus secara nasional. Kasus Covid-19 Jawa Bali porsinya mencapai 13,9 persen secara nasional. Namun sejak 24 Januari 2022, sudah mulai terjadi lonjakan kasus di luar Jawa Bali.

‘’Kita akan memonitor dua sampai minggu ke depan yang kemungkinan angkanya akan meningkat lagi karena seperti kita ketahui luar Jawa Bali biasanya lagging dari Jawa Bali,’’ jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga mendorong keluarga Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Covid-19 varian Omicron yang kian merebak. Terutama, risiko infeksi pada kelompok rentan seperti anak-anak.

Baca Juga :  Komisi II Minta Apdesi Ditegur

Pasalnya, berdasarkan data Satuan Tugas Covid-19 per 11 Februari 2022, terdapat 13,3 persen atau sekitar 620.784 anak terkonfirmasi positif Covid-19 dari total kasus keseluruhan. Menurutnya, anak sangat rentan terpapar Covid-19 disebabkan tertular dari keluarga yang terpapar, dari lingkungan sosial bermain dan tempat anak tinggal, hingga saat anak dibawa ke lokasi kerumunan. Karenanya, ia mendorong peningkatan kewaspadaan dan kepatusan protokol kesehatan dari lingkup keluarga.

”Apalagi kita harus mengingat anak masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan kepatuhan pada protokol kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, orang dewasa harus juga mempertimbangkan risiko keterpisahan, baik sementara maupun keterpisahan permanen dengan orang tuanya karena pandemic. Sebab nantinya, hal ini akan sangat berpengaruh pada masa depan anak.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui aplikasi Rapid-PRO PPA, per 11 Februari 2022, tercatat ada 35.722 anak yang menjadi yatim, piatu dan yatim piatu karena salah satu atau kedua orang tua terpapar Covid-19. Data ini mengalami peningkatan sebanyak 130 anak jika dibandingkan dengan data pada 23 Januari 2022 lalu.

Dalam mewujudkan protokol kesehatan yang memperhatikan perlindungan khusus anak, KemenPPPA bekerjasama dengan Kemenkes dan BNPB melalui penerapan Protokol B-1 dan B-2 oleh Pemerintah Daerah. Protokol B-1 memastikan Tata Kelola Anak dapat terlaksana dengan bak. Sementara B-2 berkenaan dengan pengasuhan bagi anak tanpa gejala, anak dalam pemantauan, pasien anak dalam pengawasan, kasus konfirmasi dan anak dengan orang tua/pengasuh/wali yang sedang dalam pemantauan hingga terkonfirmasi, serta orang tua anak yang meninggal karena Covid-19.

Selain itu, KemenPPPA telah mengembangkan aplikasi Rapid-PRO PPA yang menyediakan data terpilah anak yang menjadi yatim, piatu dan yatim piatu. Pengumpulan data melalui Rapid-Pro dilakukan bekerjasama dengan seluruh Dinas PPPA, Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 hingga tingkat kabupaten/kota, serta didukung oleh seluruh elemen masyarakat.       

Melalui aplikasi ini, Bintang mengaku bisa inisiasi program bantuan spesifik untuk anak. Baik itu berupa kebutuhan dasar yang mencakup sandang, pangan, dan dukungan pendidikan. ”Sampai saat ini KemenPPPA bekerjasama dengan dunia usaha dan Pemerintah Daerah telah menyalurkan 10.638 paket bantuan untuk anak di masa Pandemi Covid-19,” katanya.

Dia memastikan, anak terdampak Covid-19 yang ditinggal salah satu atau kedua orang tuanya mendapatkan tindak lanjut dari Dinas PPPA dan Dinas Sosial setempat. Bantuan diberikan mulai dari asesmen kebutuhan, perencanaan pengasuhan jangka panjang, pemantauan hingga evaluasi terhadap kondisi lingkungan baru anak, serta rujukan layanan jika diperlukan. (tau/lyn/dee/mia/JPG)

JAKARTA, Jawa Pos-Meskipun kasus positif harian terus bertambah, pemerintah menyatakan bahwa lonjakan kasus belum melampaui puncak delta. Tingkat isolasi dan perawatan RS malahan dilaporkan menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Kondisi ini tergambar utamanya di DKI Jakarta, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa tren kasus di DKI Jakarta menunjukkan tanda-tanda mulai melewati puncaknya.

”Baik kasus harian, kasus aktif, maupun rawat inap mulai menunjukkan penurunan. Namun peningkatan mulai terjadi di DIY, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, tetapi itupun masih di bawah puncak Delta,” Jelas Luhut kemarin (14/2).

Selain itu, Luhut mengatakan menunjukkan jumlah rawat inap rumah sakit di provinsi Jawa – Bali sebagian besar masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Delta. ”Namun jangan juga berfikir pemerintah menganggap enteng, kita hanya menunjukkan data-data yang ada,” ujarnya.

Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) adalah 21 ribu dari jumlah keterisian maksimal 55 ribu atau sekitar 39 persen. Bila dibandingkan dengan delta yang menggunakan kapasitas maksimal diangka 87 ribu tempat tidur, maka BOR hari ini di Jawa Bali hanya terisi sekitar 25 persen saja. ”Angka ini masih jauh di bawah standar memadai WHO, yakni sebesar 60 persen saja,” jelas Luhut.

Dengan data-data tersebut, Luhut meminta masyarakat tidak perlu terlalu panik ketika kasus naik cukup tinggi atau ketika disekitar kita mulai banyak orang-orang terdekat yang terkena infeksi dari varian ini.

PPKM juga mendapatkan penyesuaian-penyesuaian. Daerah dengan level 3 kini boleh memberlakukan Work From Office (WFO) hingga 50 persen personel dari yang sebelumnya 25 persen. Demikian juga aktivitas seni, budaya dan sosial masyarakat serta fasilitas umum seperti tempat wisata juga dinaikkan menjadi 50 persen.

“Dengan begitu para pedagang di pinggir jalan mulai dari tukang gorengan, tukang bakso hingga para pekerja seni seperti penampil wayang dan para aktor drama dapat tetap melakukan aktivitas dan tidak perlu dirumahkan akibat dampak kebijakan ini. Namun saya titip, penerapan protokol kesehatan harus tetap disiplin utamanya dalam penggunaan masker,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa kasus Covid-19 pada gelombang omicron ini nyaris menyentuh puncak kasus gelombang delta. Pada gelombang Sabtu lalu (12/2), kasus harian menyentuh angka 55.209 orang. Sementara kasus harian gelombang delta 56.000an kasus perhari. ”Namun beberapa hari ini landau dan cenderung turun,” ungkap Budi.

Bahkan DKI Jakarta terlihat ada tren penurunan kasus. Budi khawatir jika ada pergeseran puncak kasus. Dia menyebut, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogjakarta berpotensi mengalami lonjakan kasus. Ini belajar dari puncak kasus sebelumnya, ketika Jakarta menunjukan kasus melandai, tiga provinsi itu melonjak.

Baca Juga :  Banyak Promo Balanja Non Tunai di Hypermart

Ada enam provinsi yang pasien terkonfirmasinya melampaui saat gelombang varian delta. Yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Meski demikian jumlah pasien yang masuk perawatan di rumah sakit hanya 30 persen saja.

“Ciri omicron, kasus konfirmasi lebih tinggai dari saat varian delta. Tapi tingkat perawatan di RS rendah,” ungkapnya. Saat ini ada 27 ribu orang yang dirawat di RS. Sedangkan tempat tidur untuk pelayanan Covid-19 ada 120.000 bed. Budi menyatakan bahwa daerah yang tingkat okupansi tempat tidurnya tinggi, banyak yang belum mengaktifkan tempat tidur yang dulunya dikonversi untuk perawatan Covid-19.

“Dari 27 ribu yang dirawat di RS, lebih dari 15 ribu merupakan pasien gejala ringan atau OTG,” bebernya. Untuk itu dia mengimbau agar yang terkonfirmasi positif dirawat di rumah dengan dampingan telemedicine. ”Sesuai intruksi Pak Menko Perekonomian, mulai minggu ini telemedicine dilakukan di luar Jawa-Bali,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, PPKM luar Jawa Bali diperpanjang selama 2 pekan. Kebijakan itu berlaku 15-28 Februari 2022.

Kriteria level asesmen PPKM dilakukan berdasarkan situasi pandemi. Di antaranya yakni jumlah kasus, kematian, rawat inap, dan kapasitas respons, ditambah realisasi vaksinasi dosis 2 minimal 45 persen dan vaksinasi lansia minimal 60 persen.

Dengan kriteria asesmen itu, ada kenaikan jumlah kabupaten/kota dari level asesmen sebelumnya. Sebanyak 63 kabupaten/kota berada di level 1, kemudian 205 kabupaten/kota di level 2, dan 118 kabupaten/kota di level 3, dan nol di level 4. ‘’Ini murni untuk mempersiapkan menghadapi kenaikan Omicron dalam 2-3 minggu ke depan,’’ ujarnya.

Dilihat dari kasus Covid-19 luar Jawa Bali, Airlangga menyebut dinamikanya masih rendah dibanding kasus secara nasional. Kasus Covid-19 Jawa Bali porsinya mencapai 13,9 persen secara nasional. Namun sejak 24 Januari 2022, sudah mulai terjadi lonjakan kasus di luar Jawa Bali.

‘’Kita akan memonitor dua sampai minggu ke depan yang kemungkinan angkanya akan meningkat lagi karena seperti kita ketahui luar Jawa Bali biasanya lagging dari Jawa Bali,’’ jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga mendorong keluarga Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Covid-19 varian Omicron yang kian merebak. Terutama, risiko infeksi pada kelompok rentan seperti anak-anak.

Baca Juga :  Naik Turun Pasien Covid yang Dirawat di RSUD Jayapura

Pasalnya, berdasarkan data Satuan Tugas Covid-19 per 11 Februari 2022, terdapat 13,3 persen atau sekitar 620.784 anak terkonfirmasi positif Covid-19 dari total kasus keseluruhan. Menurutnya, anak sangat rentan terpapar Covid-19 disebabkan tertular dari keluarga yang terpapar, dari lingkungan sosial bermain dan tempat anak tinggal, hingga saat anak dibawa ke lokasi kerumunan. Karenanya, ia mendorong peningkatan kewaspadaan dan kepatusan protokol kesehatan dari lingkup keluarga.

”Apalagi kita harus mengingat anak masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan kepatuhan pada protokol kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, orang dewasa harus juga mempertimbangkan risiko keterpisahan, baik sementara maupun keterpisahan permanen dengan orang tuanya karena pandemic. Sebab nantinya, hal ini akan sangat berpengaruh pada masa depan anak.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui aplikasi Rapid-PRO PPA, per 11 Februari 2022, tercatat ada 35.722 anak yang menjadi yatim, piatu dan yatim piatu karena salah satu atau kedua orang tua terpapar Covid-19. Data ini mengalami peningkatan sebanyak 130 anak jika dibandingkan dengan data pada 23 Januari 2022 lalu.

Dalam mewujudkan protokol kesehatan yang memperhatikan perlindungan khusus anak, KemenPPPA bekerjasama dengan Kemenkes dan BNPB melalui penerapan Protokol B-1 dan B-2 oleh Pemerintah Daerah. Protokol B-1 memastikan Tata Kelola Anak dapat terlaksana dengan bak. Sementara B-2 berkenaan dengan pengasuhan bagi anak tanpa gejala, anak dalam pemantauan, pasien anak dalam pengawasan, kasus konfirmasi dan anak dengan orang tua/pengasuh/wali yang sedang dalam pemantauan hingga terkonfirmasi, serta orang tua anak yang meninggal karena Covid-19.

Selain itu, KemenPPPA telah mengembangkan aplikasi Rapid-PRO PPA yang menyediakan data terpilah anak yang menjadi yatim, piatu dan yatim piatu. Pengumpulan data melalui Rapid-Pro dilakukan bekerjasama dengan seluruh Dinas PPPA, Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 hingga tingkat kabupaten/kota, serta didukung oleh seluruh elemen masyarakat.       

Melalui aplikasi ini, Bintang mengaku bisa inisiasi program bantuan spesifik untuk anak. Baik itu berupa kebutuhan dasar yang mencakup sandang, pangan, dan dukungan pendidikan. ”Sampai saat ini KemenPPPA bekerjasama dengan dunia usaha dan Pemerintah Daerah telah menyalurkan 10.638 paket bantuan untuk anak di masa Pandemi Covid-19,” katanya.

Dia memastikan, anak terdampak Covid-19 yang ditinggal salah satu atau kedua orang tuanya mendapatkan tindak lanjut dari Dinas PPPA dan Dinas Sosial setempat. Bantuan diberikan mulai dari asesmen kebutuhan, perencanaan pengasuhan jangka panjang, pemantauan hingga evaluasi terhadap kondisi lingkungan baru anak, serta rujukan layanan jika diperlukan. (tau/lyn/dee/mia/JPG)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/