Thursday, September 11, 2025
23.8 C
Jayapura

DPRK Desak Pemerintah Maksimalkan Retribusi Parkir

Selain itu, pemerintah kota juga perlu melakukan pemetaan yang akurat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi retribusi parkir secara maksimal. Inovasi dan program-program yang mendukung pengoptimalan ini juga sangat diperlukan.

“Dorongan untuk memaksimalkan pungutan retribusi parkir ini adalah salah satu poin penting bagi peningkatan PAD, selain dari sektor pariwisata saja,” jelasnya.

Ismail menyarankan, salah satu langkah konkret yang bisa segera dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jayapura dan aparat penegak hukum adalah menertibkan parkir liar serta membenahi dan menertibkan para juru parkir.

Menurutnya di Kota Jayapura masih banyak potensi-potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang belum di maksimalkan. Karena itu DPR Kota Jayapura terus mendorong pemerintah kota untuk lebih kreatif dan bekerja keras.

Baca Juga :  Progres Renovasi GOR Waringin Jadi Atensi Dewan

Jelasnya kondisi ini terjadi setelah beberapa aset milik pemerintah daerah telah diambil alih pajaknya oleh pemerintah pusat. Akibatnya pendapatan asli daerah berkurang.

“Kita punya target PAD tahun ini (2025) Rp 290 milyar. Meskipun kontribusi kita sangat kecil dari total APBD. Kita tersedot di belanjaan wajib,” ungkapnya.

Politisi partai PSI itu juga menyoroti lemahnya perencanaan hingga realisasi target capaian PAD di sejumlah OPD. Bahkan, menurutnya, terdapat OPD yang tidak mengetahui keberadaan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), yang seharusnya menjadi rujukan dalam pelaksanaan program.

“Sistem pengelolaan PAD harus dikaji secara serius. Setiap OPD perlu dievaluasi secara menyeluruh. Dari LKPJ yang disampaikan, tidak terlihat adanya perubahan tren atau perbaikan signifikan,” tambahnya.

Baca Juga :  BTM Salurkan Bantuan Sound System ke Gereja

Dalam aspek kebijakan, Ismail menegaskan perlunya manajemen yang lebih baik serta sistem pengelolaan yang terukur agar terdapat indikator kinerja yang jelas di setiap OPD.
Sebagai tindak lanjut, DPR Kota Jayapura menggelar rapat Internal bersama OPD terkait terhadap rekomendasi Pansus. (jim/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Selain itu, pemerintah kota juga perlu melakukan pemetaan yang akurat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi retribusi parkir secara maksimal. Inovasi dan program-program yang mendukung pengoptimalan ini juga sangat diperlukan.

“Dorongan untuk memaksimalkan pungutan retribusi parkir ini adalah salah satu poin penting bagi peningkatan PAD, selain dari sektor pariwisata saja,” jelasnya.

Ismail menyarankan, salah satu langkah konkret yang bisa segera dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jayapura dan aparat penegak hukum adalah menertibkan parkir liar serta membenahi dan menertibkan para juru parkir.

Menurutnya di Kota Jayapura masih banyak potensi-potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang belum di maksimalkan. Karena itu DPR Kota Jayapura terus mendorong pemerintah kota untuk lebih kreatif dan bekerja keras.

Baca Juga :  Cegah Penyalahgunaan NIK, Bawaslu Papua Siapkan Tim Pengawas

Jelasnya kondisi ini terjadi setelah beberapa aset milik pemerintah daerah telah diambil alih pajaknya oleh pemerintah pusat. Akibatnya pendapatan asli daerah berkurang.

“Kita punya target PAD tahun ini (2025) Rp 290 milyar. Meskipun kontribusi kita sangat kecil dari total APBD. Kita tersedot di belanjaan wajib,” ungkapnya.

Politisi partai PSI itu juga menyoroti lemahnya perencanaan hingga realisasi target capaian PAD di sejumlah OPD. Bahkan, menurutnya, terdapat OPD yang tidak mengetahui keberadaan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), yang seharusnya menjadi rujukan dalam pelaksanaan program.

“Sistem pengelolaan PAD harus dikaji secara serius. Setiap OPD perlu dievaluasi secara menyeluruh. Dari LKPJ yang disampaikan, tidak terlihat adanya perubahan tren atau perbaikan signifikan,” tambahnya.

Baca Juga :  Tidak Terima Dihina Pelaku Aniaya Pasangan

Dalam aspek kebijakan, Ismail menegaskan perlunya manajemen yang lebih baik serta sistem pengelolaan yang terukur agar terdapat indikator kinerja yang jelas di setiap OPD.
Sebagai tindak lanjut, DPR Kota Jayapura menggelar rapat Internal bersama OPD terkait terhadap rekomendasi Pansus. (jim/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya