Usai mendengarkan aspirasi para pendemo, Penjabat Bupati Nenu Tabuni melakukan pertemuan dengan perwakilan para Pencaker di ruang kerja Bupati Puncak.
Usai pertemuan, Penjabat Bupati Nenu Tabuni menyampaikan bahwa para Pencaker menginginkan kuota penerimaan CPNS di Kabupaten Puncak bukan perbandingan 80 persen OAP dan 20 non OAP.
“Merek menginginkan kuota penerimaan CPNS formasi 2024 harus 100 persen OAP,” ungkap Nenu Tabuni.
Terkait aspirasi tersebut, Penjabat Bupati Nenu Tabuni menyampaikan bahwa untuk kuota penerimaan CPNS 2024, merupakan kewenanan Kemenpan RB. Dimana yang berlaku saat ini di seluruh tanah Papua yaitu perbandingan 80 persen OAP dan 20 persen non OAP.
“Para Penaker sampaikan bahwa MRP sudah sampaikan seperti itu, tapi harus diketahui bahwa sampai saat ini, MRP juga belum audiens dengan Kemenpan RB atau pemerintah pusat, supaya pemerintah pusat ambill keputusan itu jelas soal kuota. Kami pemerintah daerah di 8 kabupaten ini, bisa saja setuju 100 persen OAP, namun harus ada garis koordinasi antara Kemenpan RB dan MRP atau BKN, supaya ada keputusan jelas, biar kita pemerintah bisa ikut,” jelasnya.
Terkait hal ini, Penjabat Bupati Nenu Tabuni langsung merespon dengan membentuk tim kecil.
“Saya tunjuk Asisten III sebagai ketua tim yang akan ke Provinsi Papua Tenga bertemu ibu Penjabat Gubernur Papua Tengah. Selanjutnya ke Jakarta bertemu Kemenpan RB, agar ada jalan keluar, sehingga perekutan PNS ini benar-benar jelas soal kuota,”ucapan Penjabat Bupati Nenu Tabuni.
Setelah mendapatkan informasi dari Penjabat Bupati Nenu Tabuni, para pendemo selanjutnya membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan tetap mengawal perekurtan PNS 2024, dengan tetap menunggu informasi dari tim kecil yang sudah dibentuk.(*)
