Kemitraan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPR Papua Selatan melalui Badan Anggaran (Banggar) juga dinilai penting agar seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan efektif dan sesuai jadwal.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan DPR mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh anggota dewan terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya mengenai tahapan perubahan APBD.
Pimpinan DPR Papua Selatan juga mengingatkan agar pengalaman dalam pembahasan perubahan APBD 2026 menjadi evaluasi untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia meminta agar pembahasan APBD 2027 tidak lagi dilakukan secara terburu-buru, sehingga DPR memiliki ruang yang cukup untuk melakukan pembahasan secara berjenjang sesuai kewenangan yang dimiliki.
Pimpinan DPR Papua Selatan berharap seluruh aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan eksekutif dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD 2026 maupun perencanaan APBD 2027, sehingga kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di Papua Selatan.(ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Kemitraan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPR Papua Selatan melalui Badan Anggaran (Banggar) juga dinilai penting agar seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan efektif dan sesuai jadwal.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan DPR mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh anggota dewan terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya mengenai tahapan perubahan APBD.
Pimpinan DPR Papua Selatan juga mengingatkan agar pengalaman dalam pembahasan perubahan APBD 2026 menjadi evaluasi untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia meminta agar pembahasan APBD 2027 tidak lagi dilakukan secara terburu-buru, sehingga DPR memiliki ruang yang cukup untuk melakukan pembahasan secara berjenjang sesuai kewenangan yang dimiliki.
Pimpinan DPR Papua Selatan berharap seluruh aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan eksekutif dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD 2026 maupun perencanaan APBD 2027, sehingga kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di Papua Selatan.(ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
