Menurutnya, mereka yang lahir dari ayah dan ibu Papua, atau salah satunya Papua, masih terhubung secara darah dan tetap masuk klasifikasi OAP. Sementara orang yang ayah dan ibunya bukan Papua memerlukan pengakuan atau konsensus. Hak-hak dasar tetap berada pada kelompok pertama, yakni ayah dan ibu Papua.
Soal pembuktian, ia menyebut tes DNA dapat menunjukkan hubungan darah. Namun pengakuan harus lahir dari konsensus adat masing-masing komunitas. Orang Papua dikenal ramah dan menerima pendatang, karena sejak awal diajarkan hukum kasih lewat masuknya agama.
Tetapi verifikasi keaslian tetap kembali ke sistem kekerabatan, baik patrilineal, matrilineal, maupun bilateral. Orang Papua dominan patrilineal, dengan variasi matrilineal berdasarkan pengakuan internal kerabat.
Terkait langkah hukum, Prof. Frans menjelaskan perubahan definisi dapat ditempuh lewat perubahan UU Otsus, atau judicial review bila ada pasal bermasalah. Jika materi yang berubah mencapai sekitar 50 persen, undang-undang diganti. Jika kurang, cukup diubah. Ia mengingatkan UU Otsus hanya berlaku 25 tahun. Bila kriteria identitas sudah mapan, orang Papua akan tahu identitasnya tanpa bergantung pada UU Otsus.
Guru Besar Sosiologi Universitas Cenderawasih (Uncen), Prof Dr Ave Lefaan MS, menyampaikan pandangan ilmiahnya mengenai definisi orang asli Papua (OAP). Menurutnya, definisi tersebut harus dirumuskan secara baku agar kebijakan afirmasi pembangunan benar-benar dirasakan oleh orang Papua.
Ave Lefaan menjelaskan, perumusan definisi itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk melindungi orang Papua. “Kebijakan membuat definisi ini untuk memproteksi orang Papua, sehingga afirmasi pembangunan itu dirasakan oleh orang Papua,” ujarnya.
Menurutnya, mereka yang lahir dari ayah dan ibu Papua, atau salah satunya Papua, masih terhubung secara darah dan tetap masuk klasifikasi OAP. Sementara orang yang ayah dan ibunya bukan Papua memerlukan pengakuan atau konsensus. Hak-hak dasar tetap berada pada kelompok pertama, yakni ayah dan ibu Papua.
Soal pembuktian, ia menyebut tes DNA dapat menunjukkan hubungan darah. Namun pengakuan harus lahir dari konsensus adat masing-masing komunitas. Orang Papua dikenal ramah dan menerima pendatang, karena sejak awal diajarkan hukum kasih lewat masuknya agama.
Tetapi verifikasi keaslian tetap kembali ke sistem kekerabatan, baik patrilineal, matrilineal, maupun bilateral. Orang Papua dominan patrilineal, dengan variasi matrilineal berdasarkan pengakuan internal kerabat.
Terkait langkah hukum, Prof. Frans menjelaskan perubahan definisi dapat ditempuh lewat perubahan UU Otsus, atau judicial review bila ada pasal bermasalah. Jika materi yang berubah mencapai sekitar 50 persen, undang-undang diganti. Jika kurang, cukup diubah. Ia mengingatkan UU Otsus hanya berlaku 25 tahun. Bila kriteria identitas sudah mapan, orang Papua akan tahu identitasnya tanpa bergantung pada UU Otsus.
Guru Besar Sosiologi Universitas Cenderawasih (Uncen), Prof Dr Ave Lefaan MS, menyampaikan pandangan ilmiahnya mengenai definisi orang asli Papua (OAP). Menurutnya, definisi tersebut harus dirumuskan secara baku agar kebijakan afirmasi pembangunan benar-benar dirasakan oleh orang Papua.
Ave Lefaan menjelaskan, perumusan definisi itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk melindungi orang Papua. “Kebijakan membuat definisi ini untuk memproteksi orang Papua, sehingga afirmasi pembangunan itu dirasakan oleh orang Papua,” ujarnya.
