Asosiasi MRP juga telah bersurat kepada seluruh ketua MRP se-Papua Raya agar menggelar RDP serupa bersama masyarakat. Atas dasar itu, MRP Papua berinisiatif menggelar kegiatan akbar ini.
Wakil Ketua MRP Max Abner Ohee, selaku pimpinan sidang, menyebut definisi dalam Otsus saat ini kurang mendapat dukungan karena cakupannya dinilai terlalu melebar. Definisi tersebut mencakup tiga kategori, ayah dan ibu Papua; ayah Papua dengan ibu non-Papua; serta ayah non-Papua dengan ibu Papua.
Dalam praktiknya, kata Ohee, banyak keturunan dari perkawinan campur yang ikut masuk dalam kuota afirmasi. Akibatnya, OAP dengan ayah dan ibu Papua merasa tersaingi. MRP pun dituntut meninjau kembali definisi itu.
Ia menegaskan, pihak non-Papua tetap punya hak hidup berdampingan di wilayah adat. Namun untuk posisi penting seperti kursi Otsus di DPRK, ia menilai harus diisi mereka yang ayah dan ibunya orang Papua.
Ohee juga menyinggung perbedaan pandangan antara Natalius Pigai dan Mendagri Tito Karnavian soal definisi OAP. Menurutnya, data OAP penting karena ikut menentukan perhitungan dana Otsus di pusat.
Hasil RDP akan dibahas bersama akademisi Uncen, staf ahli, dan MRP. MRP di provinsi lain di Tanah Papua disebut tengah menyiapkan agenda serupa. “Rumusan bersama nantinya akan diserahkan ke Mendagri untuk revisi UU Otsus,” ujar Max Ohee.
Dari RDP itu dua guru besar Universitas Cenderawasih (Uncen) hadir sebagai Narasumber, mereka turut memberikan pandangan dari sisi ilmiah.
Guru Besar Hukum Uncen, Prof. Frans Reumi, menjelaskan bahwa aspek hukum bergantung pada temuan sosiologi dan antropologi. Hukum, katanya, hanya menormakan hasilnya, karena OAP berkaitan dengan kedudukan sebagai subjek hukum sehingga kriterianya harus jelas.
