Simon menjelaskan, deklarasi yang melibatkan empat kabupaten di wilayah Saireri yakni Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen menjadi satu kesatuan utuh untuk menyuarakan aspirasi masyarakat pesisir. Ia mendorong agar pemerintah daerah setempat segera merespons dan mengawal aspirasi ini ke tingkat pusat.
Dukungan dari perwakilan Supiori ini memperkuat poin-poin deklarasi yang mendesak Gubernur Provinsi Papua, DPRP Papua, DPRP Kursi Pengangkatan, serta Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk segera menerbitkan rekomendasi resmi pembentukan DOB Provinsi Papua Utara. Forum Komunikasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pemekaran DOB Tanah Papua meminta pemerintah pusat untuk tidak hanya menetapkan Provinsi Papua Utara, tetapi juga menyertakan calon kabupaten/kota penyangga di bawahnya yang telah diperjuangkan selama lebih dari 20 tahun.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Forkoda Papua, Nikolaus O. Nusy, usai momentum deklarasi dukungan pembentukan DOB Provinsi Papua Utara oleh Dewan Adat Saireri di Tanah Tabi, Rabu (23/9). Nikolaus menjelaskan, Forkoda Papua sebagai perpanjangan tangan dari Forkonas di Jakarta telah melakukan evaluasi dan konsolidasi dokumen pemekaran sejak tahun 2014. Berdasarkan kajian nasional, terdapat 33 usulan DOB di Tanah Papua yang telah memiliki amanat presiden (Ampres) maupun Rancangan Undang-Undang (RUU).
”Untuk Provinsi Papua Utara, ada daerah bawahan yang sudah diperjuangkan hampir di atas 20 tahun. Di Waropen ada calon Kabupaten Ghondumi Sisare dan Lembah Rufaire, di Biak ada Kabupaten Pulau Numfor dan Napas Wandamwa/Nafas Wandive, serta di Yapen ada Yapen Timur dan Yapen Barat,” terang Nikolaus.
Simon menjelaskan, deklarasi yang melibatkan empat kabupaten di wilayah Saireri yakni Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen menjadi satu kesatuan utuh untuk menyuarakan aspirasi masyarakat pesisir. Ia mendorong agar pemerintah daerah setempat segera merespons dan mengawal aspirasi ini ke tingkat pusat.
Dukungan dari perwakilan Supiori ini memperkuat poin-poin deklarasi yang mendesak Gubernur Provinsi Papua, DPRP Papua, DPRP Kursi Pengangkatan, serta Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk segera menerbitkan rekomendasi resmi pembentukan DOB Provinsi Papua Utara. Forum Komunikasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pemekaran DOB Tanah Papua meminta pemerintah pusat untuk tidak hanya menetapkan Provinsi Papua Utara, tetapi juga menyertakan calon kabupaten/kota penyangga di bawahnya yang telah diperjuangkan selama lebih dari 20 tahun.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Forkoda Papua, Nikolaus O. Nusy, usai momentum deklarasi dukungan pembentukan DOB Provinsi Papua Utara oleh Dewan Adat Saireri di Tanah Tabi, Rabu (23/9). Nikolaus menjelaskan, Forkoda Papua sebagai perpanjangan tangan dari Forkonas di Jakarta telah melakukan evaluasi dan konsolidasi dokumen pemekaran sejak tahun 2014. Berdasarkan kajian nasional, terdapat 33 usulan DOB di Tanah Papua yang telah memiliki amanat presiden (Ampres) maupun Rancangan Undang-Undang (RUU).
”Untuk Provinsi Papua Utara, ada daerah bawahan yang sudah diperjuangkan hampir di atas 20 tahun. Di Waropen ada calon Kabupaten Ghondumi Sisare dan Lembah Rufaire, di Biak ada Kabupaten Pulau Numfor dan Napas Wandamwa/Nafas Wandive, serta di Yapen ada Yapen Timur dan Yapen Barat,” terang Nikolaus.
