Egianus dan TNI Polri Harus Beri Jaminan Keamanan Warga
JAYAPURA – Satu tahun tujuh bulan, waktu yang panjang bagi Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens berada di tangan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pasca disandera di Paro, Kabupaten Nduga, Februari 2023 lalu. Proses pembebasannya pada 21 September kemarin juga tanpa adanya gangguan keamanan ataupun kontak tembak. Padahal, selama penyanderaan kontak tembak hingga operasi kerap dilakukan di wilayah Nduga dan sekitarnya hingga memakan tak sedikit korban jiwa.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan pembebasan pilot Philip diharapkan mengakhiri jatuhnya korban jiwa dan pertumpahan darah di tanah Papua. “Pembebasan ini diharapkan mengakhiri korban jiwa dan ketakutan masyarakat Nduga, sebab selama Philip disandera banyak korban berjatuhan. Baik dari sipil, TNI-Polri maupun dari pihak TPNPB itu sendiri,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (23/9).
Menurut Frits, pembebasan ini bukan secara spontanitas. Namun pembebasan ini hasil dari sebuah proses panjang. Komnas HAM pun memberikan penghormatan kepada Egianus dan kelompoknya yang menjaga prinsip kemanusiaan. “Pembebasan ini bukan tiba – tiba melainkan dari proses panjang. Kita ingat bahwa sebelum pembebasan TPNPB telah mengeluarkan proposal pembebasan, yang mana proposal itu bagian dari pertemuan yang terjadi di Singapura, PNG, Lanny Jaya, Nduga dan pertemuan yang dilakukan di Jayapura,” beber Frits.
Pun Edison Gwijangge yang sejak awal menjadi orang yang disepakati oleh pemerintah untuk terus melakukan negosiasiasi dengan pihak TPNPB. “Pembebasan pilot pun ada campur tangan pihak asing, misalnya disebutkan dalam proposal bahwa Februari ada kedatangan satu lembaga Internasional yang bertemu langsung dengan Egianus di Nduga,” kata Frits.
Sementara itu, Komnas HAM enggan mengomentari lebih jauh terkait dengan tuduhan ada sejumlah uang yang diterima Egianus dalam pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, 21 September lalu. “Tuduhan Egianus menerima sejumlah uang itu tidak dalam kewenangan saya, sebab kami tidak punya bukti dan itu tidak penting diperdebatkan. Yang terpenting pembebasan pilot tanpa adanya pertumpahan darah,” tegasnya.
“Dan yang terpenting pasca pembebasan ini, kita harus meletakkan sebagai sebuah momentum untuk mengakhiri pertumpahan darah di tanah Papua. Dan ribuan pengungsi Nduga yang ada di Wamena, Lanny Jaya dan beberapa daerah lainnya bisa dikembalikan ke kampung mereka masing masing,” sambungnya. Komnas HAM mengapresiasi proses pembebasan pilot atas inisiatif baik dari Egianus yang selama ini menerima masukan informasi pertimbangan dari berbagai pihak.
Sementara itu, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela Ham) Theo Hesegem mengatakan belum mengetahui kesepakatan seperti apa yang dilakukan dan disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Egianus Kogeya selaku Panglima TPNPB Kodap III Nduga, atas penyerahan pilot tersebut.
“Dan bagimana dengan jaminan keamanan bagi masyarakat sipil di Nduga kita belum ketahui soal itu. Saya khawatir jangan sampai masyarakat jadi korban, karena penyerahan dilakukan Egianus tanpa ada jaminan keamanan yang pasti,” kata Theo Hesegem dalam rilis yang dikirimnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (23/9).
Theo berharap Edison Gwijangge, Egianus Kogeya dan pemerintah segera menjelaskan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dibuat kepada masyarakat Nduga dan keluarga korban. “Sebagai tokoh orang Nduga, saya berharap Edison Gwijangge segera kendalikan isu buruk yang sedang dibangun ditingkat keluarga korban, sehingga tidak terjadi berbeda pandangan,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos