Juni, Dana Pengamanan Pilkada TNI-Polri Dicairkan

JAYAPURA–Pemerintah Kota Jayapura secara resmi melakukan penandatanganan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah, (NPHD) pengamanan Pilkada untuk TNI Polri, di kantor Wali Kota Jayapura, Senin (22/4) kemarin.

Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, dari dokumen yang baru ditandatangani itu untuk pencairannya akan dilakukan sekitar bulan Juni 2024 mendatang atau 5 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Jayapura.

“Penyerahannya  akan dilakukan bulan Juni,  sesuai dengan aturan itu 5 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu yaitu jatuhnya di bulan Juni. Karena itu dana yang ditandatangani dalam NPHD hari ini, dengan pihak Polresta dan juga pihak kodim setidaknya itu di bulan Juni” ujar Frans Pekey, Senin (22/4) kemarin.

Lanjut dia, di saat bulan Juni itu nanti pihaknya  juga akan menyerahkan dana tahap 2 kepada KPU dan Bawaslu kota Jayapura senilai 60% dari total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kota Jayapura. Karena sebelumnya Pemkot Jayapura sudah menyerahkan dana Pemilu senilai 40% dari total anggaran yang disiapkan.

“Itu juga nanti bersamaan dengan KPU dan Bawaslu, untuk pencairan dana tahap kedua yang 60%,”ungkapnya.

Dia menerangkan, biaya pengamanan untuk  Polresta  senilai  Rp 7,4 miliar, sedangkan untuk  kodim sebesar Rp 3,6 miliar itu dalam rangka mendukung pengamanan tahapan-tahapan Pilkada di Kota Jayapura dari awal sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih nantinya.

“Sehingga hari ini kita sudah laksanakan penandatanganan mudah-mudahan, pada saat penandatanganan,  sudah disepakati ketepatan waktu pencairannya dalam penggunaan dan juga penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya  juga terus   melakukan komunikasi dan koordinasi, mengenai  pelaksanaannya. Terutama dengan  KPU, juga Bawaslu. Ada  sedikit catatan pengalaman  dari pemilu lalu. 

Yang menjadi  penekananya bahwa perlu adanya perbaikan kualitas Pemilu dan tahapan Pilkada ke depan, yang jauh lebih baik lagi dari penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya. Terutama catatan bagi penyelenggara Pemilu. Terutama khususnya  di tingkat distrik, juga di tingkat kelurahan dan kampung PPS.(roy/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA–Pemerintah Kota Jayapura secara resmi melakukan penandatanganan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah, (NPHD) pengamanan Pilkada untuk TNI Polri, di kantor Wali Kota Jayapura, Senin (22/4) kemarin.

Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, dari dokumen yang baru ditandatangani itu untuk pencairannya akan dilakukan sekitar bulan Juni 2024 mendatang atau 5 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Jayapura.

“Penyerahannya  akan dilakukan bulan Juni,  sesuai dengan aturan itu 5 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu yaitu jatuhnya di bulan Juni. Karena itu dana yang ditandatangani dalam NPHD hari ini, dengan pihak Polresta dan juga pihak kodim setidaknya itu di bulan Juni” ujar Frans Pekey, Senin (22/4) kemarin.

Lanjut dia, di saat bulan Juni itu nanti pihaknya  juga akan menyerahkan dana tahap 2 kepada KPU dan Bawaslu kota Jayapura senilai 60% dari total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kota Jayapura. Karena sebelumnya Pemkot Jayapura sudah menyerahkan dana Pemilu senilai 40% dari total anggaran yang disiapkan.

“Itu juga nanti bersamaan dengan KPU dan Bawaslu, untuk pencairan dana tahap kedua yang 60%,”ungkapnya.

Dia menerangkan, biaya pengamanan untuk  Polresta  senilai  Rp 7,4 miliar, sedangkan untuk  kodim sebesar Rp 3,6 miliar itu dalam rangka mendukung pengamanan tahapan-tahapan Pilkada di Kota Jayapura dari awal sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih nantinya.

“Sehingga hari ini kita sudah laksanakan penandatanganan mudah-mudahan, pada saat penandatanganan,  sudah disepakati ketepatan waktu pencairannya dalam penggunaan dan juga penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya  juga terus   melakukan komunikasi dan koordinasi, mengenai  pelaksanaannya. Terutama dengan  KPU, juga Bawaslu. Ada  sedikit catatan pengalaman  dari pemilu lalu. 

Yang menjadi  penekananya bahwa perlu adanya perbaikan kualitas Pemilu dan tahapan Pilkada ke depan, yang jauh lebih baik lagi dari penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya. Terutama catatan bagi penyelenggara Pemilu. Terutama khususnya  di tingkat distrik, juga di tingkat kelurahan dan kampung PPS.(roy/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos