JAYAPURA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua mengingatkan semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang aksi serentak yang akan digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di sejumlah titik di tanah Papua, Sabtu (15/8).
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, meminta aksi penyampaian pendapat tersebut tidak sampai menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat maupun mengganggu hak warga atas rasa aman.
Frits secara khusus mengingatkan KNPB selaku pihak yang mengoordinasikan aksi agar berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepolisian serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Selain itu, KNPB diminta membuka komunikasi dengan lembaga legislatif, baik DPR kabupaten maupun DPR provinsi, sehingga aspirasi yang hendak disampaikan dalam aksi dapat diterima dan ditindaklanjuti melalui jalur yang tersedia.
“Jangan sampai rencana aksi demonstrasi tersebut menebarkan ketakutan dan hak atas rasa aman masyarakat menjadi hilang,” tegas Frits kepada Cenderawasih Pos, Jumat (14/8).
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar menghindari munculnya aksi demonstrasi tandingan. Sebab demonstrasi tandingan justru berpotensi memicu gesekan dan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan dengan berkaca pada kejadian sebelumnya di kawasan Abepura, Kota Jayapura, pada 3 Agustus lalu, ketika terjadi aksi massa di sekitar Lingkaran Abepura. “Hindari demo tandingan yang bisa menimbulkan konflik horizontal,” tegasnya.
JAYAPURA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua mengingatkan semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang aksi serentak yang akan digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di sejumlah titik di tanah Papua, Sabtu (15/8).
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, meminta aksi penyampaian pendapat tersebut tidak sampai menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat maupun mengganggu hak warga atas rasa aman.
Frits secara khusus mengingatkan KNPB selaku pihak yang mengoordinasikan aksi agar berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepolisian serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Selain itu, KNPB diminta membuka komunikasi dengan lembaga legislatif, baik DPR kabupaten maupun DPR provinsi, sehingga aspirasi yang hendak disampaikan dalam aksi dapat diterima dan ditindaklanjuti melalui jalur yang tersedia.
“Jangan sampai rencana aksi demonstrasi tersebut menebarkan ketakutan dan hak atas rasa aman masyarakat menjadi hilang,” tegas Frits kepada Cenderawasih Pos, Jumat (14/8).
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar menghindari munculnya aksi demonstrasi tandingan. Sebab demonstrasi tandingan justru berpotensi memicu gesekan dan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan dengan berkaca pada kejadian sebelumnya di kawasan Abepura, Kota Jayapura, pada 3 Agustus lalu, ketika terjadi aksi massa di sekitar Lingkaran Abepura. “Hindari demo tandingan yang bisa menimbulkan konflik horizontal,” tegasnya.
