Sementara untuk masalah keuangan, lanjut dia, segera dicarikan solusi untuk penyelesaiannya. Namun bila masih jalan di tempat, secepatnya dikoordinasikan ke Mendagri untuk dimintakan saran dan masukan serta solusinya.
“Intinya masalah keuangan itu akan kita pelajari dan akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat (Mendagri-red). Kalau solusi tidak ada, kita laporkan kira-kira apa saran dan masukannya. Kita minta petunjuk seperti apa penyelesaiannya,” ucapnya.
Sementara itu, untuk pelaksanaan Pilkada, Limbong berpesan agar seluruh ASN netral, sebab ada sanksi tegas bagi yang terlibat kepada salah satu calon kepala daerah maupun partai politik.
“Dengan begitu, harapan saya Pilkada itu aman lancar dan hasilkan pemimpin yang dicintai rakyat Papua. Dan itu nanti akan saya laksanakan bersama-sama dengan OPD Pemprov Papua dan masyarakat,” tambahnya.
Limbong juga memastikan akan fokus pada penanganan kesejahteran masyarakat, kesehatan yang salah satunya adalah penanganan stunting. Termasuk memperhatikan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. “Sebab perbatasan itu beranda terdepan kita. Bagaimnana kehidupan masyarakat disana, apakah sudah layak hidupnya, nanti itu akan kita kaji dan cari solusinya seperti apa,” pungkasnya.
Terkait pelantikan Pj Gubernur Papua yang berlatar belakang militer, Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey berharap Ramses Limbong bisa mengembalikan dinamika birokrasi di Pemerintah Provinsi Papua yang menurutnya dalam beberapa tahun terakhir ini, dimana ada dinamika antara staf dan Pemda, seperti demo dan lainnya.
“Kita harap Pj Gubernur Papua yang baru bisa menormalkan kembali birokrasi yang ada di Provinsi Papua,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (5/8).
Yang terpenting, kata Frits, Pj Gubernur Papua yang baru bisa mempersiapkan segala hal untuk pelaksanaan Pilkada di Papua agar berjalan aman.
“Pemilukada di Provinsi Papua maupun kabupaten/koa harus berjalan dengan baik supaya menjadi baromoter demokrasi di Papua,” ujarnya.
Tugas lainnya, lanjut Frits, Pj Gubernur Papua yang baru bisa menggerakkan Forkopimda. Sebab terkesan nyaris koordinasi antara Forkopimda dengan Pemda Provinsi Papua nyaris 1 tahun ini tidak berjalan maksimal.
“Pak Pj Gubernur Papua Ramses Limbong punya tangggungjawab untuk membangun koordinasi komunikasi kembali di Papua,” kata Frits.
Termasuk memberi perhatian kepada Komnas HAM selaku lembaga resmi yang diatur di UU Otsus. Sebab menurut Frits 3 tahun belakangan Komnas HAM tidak mendapat perhatian dari Pemprov.
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
