Lanjut Walilo, kendati demikian, penyusunan RPJPD Papua tetap diselaraskan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Termasuk keselarasan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Nanti lihat indikatornya dari RPJPN dan RIPPP, dan tentunya kita harus diskusi sebelum RPJPD ini ditetapkan dan dijalankan,” ujarnya.
Walilo tak memungkiri jika pembangunan jangka panjang 20 tahun terakhir berjalan tanpa ada rencana induk, melainkan hanya berdasarkan Undang-Undang Otsus. “Tidak ada peraturan pemerintah turunannya sebagai petunjuk teknis, karena itu kedepan kita mau ada perubahan dari sebelumnya untuk Papua lebih baik kedepannya,” pungkasnya. (fia/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Lanjut Walilo, kendati demikian, penyusunan RPJPD Papua tetap diselaraskan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Termasuk keselarasan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Nanti lihat indikatornya dari RPJPN dan RIPPP, dan tentunya kita harus diskusi sebelum RPJPD ini ditetapkan dan dijalankan,” ujarnya.
Walilo tak memungkiri jika pembangunan jangka panjang 20 tahun terakhir berjalan tanpa ada rencana induk, melainkan hanya berdasarkan Undang-Undang Otsus. “Tidak ada peraturan pemerintah turunannya sebagai petunjuk teknis, karena itu kedepan kita mau ada perubahan dari sebelumnya untuk Papua lebih baik kedepannya,” pungkasnya. (fia/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
