WAMENA -Ekspektasi pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dinilai tak sesuai dengan kenyataan, dimana sejak awal berdiri, digadang-gadang untuk kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya 7 bulan untuk tenaga honorer saat ini telah didominasi warga dari luar Papua.
Pengurus KNPI Papua Pegunungan Unas Ikinia menilai jika soal honorer ini pernah dibicarakan tapi tidak ada respon. Ia merupakan mantan ketua BEM Uncen yang salah satunya menolak kehadiran DOB Papua pegunungan namun selalu dipaksakan negara dengan iming-iming mensejahterakan masyarakat Papua.
“Saat ini kita baru 7 bulan berdiri Provinsi Papua pegunungan namun sudah dikuasai teman-teman dari luar untuk bekerja sebagai honorer tanpa melihat kita orang Papua yang dijanjikan kesejahteraannya sewaktu DOB ini berdiri,” ungkapnya saat ditemui di Wamena Kamis (11/5)
Sudah lama tidak ada penerimaan ASN, dan orang Papua saat ini banyak yang sarjana, nanti kalau ada penerimaan ASN tenaga Honor dari luar ini yang akan diutamakan dan bukan orang Papua, ini yang diharapkan PJ Gubernur bisa melihat hal ini terhadap OPD yang memadukan tenaga Honorer dari luar Papua.
“Saya pernah ikut apel untuk mendalami semua dalam kantor Gubernur Papua pegunungan, dan yang disaksikan yang honorer ini hampir semua dari luar Papua yang berseragam Hitam putih,”beber Unas.
Kalau sekarang seperti ini masyarakat asli Papua Pegunugan yang saat ini ada mau kemana, ke kabupaten sudah tidak bisa, banyak senior yang sudah S1, S2 dan S3 ini mereka akan kerja dimana, percaya atau tidak kalau penerimaan pegawai dan tidak mengutamakan orang apapun mereka akan alangkah senjata melawan negara ini dan juga DOB ini.
“Hari Senin besok kami semua pemuda akan turun melakukan aksi demo, untuk melakukan pemalangan terhadap kantor Gubernur papua pegunungan dan kami punya data,” tegasnya
Sementara itu Salmon Kosay selalu intelektual Jayawijaya menilai jika dari beberapa OPD yang ada di Kantor Gubernur Papua pegunungan yang diambil jadi tenaga Honorer ini bukan anak Papua atau dari 8 kabupaten tapi yang ada hanya suku tertentu saja, jelas ini timbulkan pertanyaan disini tidak ada anak Papua.
“Masalah ini harus dilihat oleh Gubernur panggil semua kepala OPD dan pertanyakan Honorer ini, DOB ini dihadirkan untuk orang asli Papua, kalau seperti ini apa untungnya kehadiran DOB ini,”bebernya. (jo/tri)
