Yang Sudah Mendaftar Papua Tengah sebanyak 30-an ASN , Papua Selatan 20-an dan Papua Pegunungan HAnya 15 ASN
JAYAPURA – Pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua ternyata tak menarik minat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Pemprov Papua, padahal Provinsi Papua Selatan, Papua tengah, dan Papua Pegunungan membutuhkan banyak ASN.
Ya, hal ini terlihat sejak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua sudah membuka proses pendaftaran sejak 17 November lalu, jumlah ASN yang “berminat” di tiga DOB tersebut tak sampai 100 orang.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya mengatakan, ASN yang sudah mendaftar untuk Papua Tengah sebanyak 30-an orang, Papua Selatan 20-an dan Papua Pegunungan sebanyak 15 orang.
“Jumlah tersebut sementara kita proses administrasi untuk mutasikan ke tiga DOB yang datanya sudah ada di BKD seperti nama pangkat dan golongan berasal dari instansi mana dan Provinsi mana lalu mau pindah ke provinsi mana,” tutur Marthen kepada Cenderawasih Pos, Senin (19/12).
Menurut Marthen, hingga Desember saat ini, animo ASN sangat minim untuk mendaftarkan diri ke tiga DOB. Ia pun tidak tahu apa yang menjadi alasannya.
Disampaikan Marthen, Pemrov Papua sebagai Provinsi Induk dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dimana secara pembiayaan alokasi APBD sudah diberikan untuk tiga DOB.
“Sehingga itu, alokasi APBD untuk Provinsi Induk juga sudah berkurang tahun depan, karena dana yang diperuntukkan untuk Provinsi Induk selama ini sudah terbagi di tiga DOB. Otomatis secara keseluruhan APBD Provinsi Induk sangat minim dan ini menjadi kendala jika tidak ada ASN yang mau pindah ke DOB,” terangnya.
Lanjut Marthen, pihaknya terus mendorong ASN yang sudah lama di Pemrov segera mendaftarkan diri untuk dimutasikan ke tiga DOB yang baru. Disamping khusus formasi honorer yang baru diangkat sekitar 3000 juga akan ditempatkan langsung di masing masing 3 DOB.
“Dari dua ribuan formasi honorer tersebut untuk penempatan di Provinsi Induk kecuali orang asli Port Numbay, artinya mereka dari Suku Tabi juga Saireri. Itu yang kemungkinan besar akan kita tempatkan di Provinsi Induk,” ucapnya.
Tetapi lanjut Marthen, mereka yang dari Lapago, Meepago dan Animha, langsung dikirim ke masing masing tiga DOB. Mengingat anggaran sudah terbagi di tiga DOB. “Melihat kondisi minimnya ASN yang mendaftar ke tiga DOB maka kami akan mengambil langkah langkah pembahasan dalam internal bersama Sekda, Asisten 3 serta kepegawaian daerah. Dari hasil pembahasan tersebut lalu kita mengambil langkah langkah kedepan,” tuturnya.
Lantas bagaimana dengan efektitas jumlah pegawai Pemprov Papua dengan berkurangnya wilayah ? Marthen menjelaskan otomatis wilayah kerja Provinsi Induk berkurang. Yang selama ini secara jangkauan sangat luas. Dimana daerah terjauh seperti wilayah pegunungan.
“Sekarang jangkauan pelayanannya secara lingkup sudah kecil, khusus untuk jangkaun pelayanan Provinsi Induk Papua terjauh seperti Supiori dan Mamberamo. Sementara lainnya ada di sekitar kota yang bisa dijangkau,” jelasnya.
Dimana sebelum adanya pemekaran kata Marthen cukup jauh jangkauan pelayanan kita, dengan adanya DOB lebih efektif dalam pelayanan. “Kami berharap pelayanan kedepannya lebih meningkat koordinasi sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat,” pungkasnya. (fia/wen)
