Buka Pembahasan Perubahan APBD 2026, DPR Papsel Titip Sejumlah Aspirasi Masyarakat 

MERAUKE – DPR Provinsi Papua Selatan mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak sekadar menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Papua Selatan  Heribertus Silvianud Silubun pada pembukaan rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD 2026 di ruang sidang utama DPRP Papua Selatan di Salor, Kamis (24/9)

Dalam sambutannya, pimpinan dewan menegaskan perubahan APBD merupakan momentum penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika pembangunan, kondisi ekonomi makro serta perubahan asumsi anggaran selama semester pertama tahun berjalan.

“Pembahasan perubahan APBD ini bukan sekadar penyesuaian angka-angka, melainkan wujud tanggung jawab kita bersama dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang kita gunakan benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Ia meminta agar setiap penambahan maupun pergeseran anggaran diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, penanganan persoalan mendesak, serta percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap seluruh usulan perubahan anggaran agar tetap transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MERAUKE – DPR Provinsi Papua Selatan mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak sekadar menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Papua Selatan  Heribertus Silvianud Silubun pada pembukaan rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD 2026 di ruang sidang utama DPRP Papua Selatan di Salor, Kamis (24/9)

Dalam sambutannya, pimpinan dewan menegaskan perubahan APBD merupakan momentum penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika pembangunan, kondisi ekonomi makro serta perubahan asumsi anggaran selama semester pertama tahun berjalan.

“Pembahasan perubahan APBD ini bukan sekadar penyesuaian angka-angka, melainkan wujud tanggung jawab kita bersama dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang kita gunakan benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Ia meminta agar setiap penambahan maupun pergeseran anggaran diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, penanganan persoalan mendesak, serta percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap seluruh usulan perubahan anggaran agar tetap transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.