JAYAPURA-Aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan serentak di Wamena, Nabire, Kota Jayapura dan Sentani, Selasa (15/9), dinilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua sebagai fenomena yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menduga aksi yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut tidak terjadi secara spontan dan kemungkinan ada pihak yang mengorganisir para pelajar. “Jika demo dilakukan serentak itu pasti ada yang mengorganisir, jadi tidak bisa kita melihatnya sepotong-sepotong namun harus dilihat secara utuh. Jadi pasti ada yang mengorganisir sehingga demo penolakan MBG hampir terjadi di seluruh tanah Papua,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Rabu (16/9).
Namun, menurut Frits, dugaan tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan substansi aspirasi yang disampaikan para pelajar. “Kalau ada orang memberi protes, menyampaikan aspirasi, maka harus dilihat sebagai sebuah upaya untuk melakukan perbaikan. Karena itu harus direspons, didengar supaya tidak menjadi resisten terhadap penerima manfaat,” katanya.
Frits mengatakan, munculnya penolakan terhadap MBG perlu dilihat dari berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Mulai dari penerima manfaat yang belum merata, keterlambatan distribusi makanan, pelayanan yang belum menjangkau seluruh sasaran hingga kasus keracunan yang sempat terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi alasan munculnya resistensi di tengah masyarakat, khususnya pelajar sebagai penerima manfaat.
JAYAPURA-Aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan serentak di Wamena, Nabire, Kota Jayapura dan Sentani, Selasa (15/9), dinilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua sebagai fenomena yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menduga aksi yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut tidak terjadi secara spontan dan kemungkinan ada pihak yang mengorganisir para pelajar. “Jika demo dilakukan serentak itu pasti ada yang mengorganisir, jadi tidak bisa kita melihatnya sepotong-sepotong namun harus dilihat secara utuh. Jadi pasti ada yang mengorganisir sehingga demo penolakan MBG hampir terjadi di seluruh tanah Papua,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Rabu (16/9).
Namun, menurut Frits, dugaan tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan substansi aspirasi yang disampaikan para pelajar. “Kalau ada orang memberi protes, menyampaikan aspirasi, maka harus dilihat sebagai sebuah upaya untuk melakukan perbaikan. Karena itu harus direspons, didengar supaya tidak menjadi resisten terhadap penerima manfaat,” katanya.
Frits mengatakan, munculnya penolakan terhadap MBG perlu dilihat dari berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Mulai dari penerima manfaat yang belum merata, keterlambatan distribusi makanan, pelayanan yang belum menjangkau seluruh sasaran hingga kasus keracunan yang sempat terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi alasan munculnya resistensi di tengah masyarakat, khususnya pelajar sebagai penerima manfaat.
