“Kalau tiba-tiba demonya serentak berarti ada fenomena terhadap pelaksanaan MBG. Fenomenanya karena ada yang keracunan, ada yang datang terlambat, pelayanan yang tidak sampai. Kita harus melihat fenomena-fenomena itu semua,” ujarnya. Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh karena pelaksanaan MBG di Papua belum berjalan secara merata. Ada daerah yang sudah mendapatkan program tersebut, sementara daerah lainnya belum tersentuh.
Frits juga meminta aparat kepolisian yang mengamankan aksi pelajar mengedepankan pendekatan humanis. Para pelajar, kata dia, tidak sedang melakukan tawuran, melainkan menyampaikan aspirasi terkait program yang mereka terima. “Anak-anak yang demo harus diperlakukan secara humanis. Jangan diperlakukan seperti sedang tawuran. Mereka ingin menyampaikan aspirasi, karena itu pendekatannya harus lebih humanis,” tegasnya.
Di sisi lain, Frits menilai pemerintah, DPR dan pengelola MBG perlu membuka ruang dialog dengan para pelajar. Aspirasi yang disampaikan harus difasilitasi agar dapat diketahui secara jelas persoalan yang mendorong munculnya penolakan. Ia mengatakan, pemerintah juga perlu menjelaskan kembali tujuan dan manfaat MBG kepada masyarakat. Sebab, apabila program tersebut ditempatkan sebagai kebutuhan, pelaksanaannya harus dirancang secara baik, merata dan tidak menimbulkan resistensi.
“Kalau tiba-tiba demonya serentak berarti ada fenomena terhadap pelaksanaan MBG. Fenomenanya karena ada yang keracunan, ada yang datang terlambat, pelayanan yang tidak sampai. Kita harus melihat fenomena-fenomena itu semua,” ujarnya. Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh karena pelaksanaan MBG di Papua belum berjalan secara merata. Ada daerah yang sudah mendapatkan program tersebut, sementara daerah lainnya belum tersentuh.
Frits juga meminta aparat kepolisian yang mengamankan aksi pelajar mengedepankan pendekatan humanis. Para pelajar, kata dia, tidak sedang melakukan tawuran, melainkan menyampaikan aspirasi terkait program yang mereka terima. “Anak-anak yang demo harus diperlakukan secara humanis. Jangan diperlakukan seperti sedang tawuran. Mereka ingin menyampaikan aspirasi, karena itu pendekatannya harus lebih humanis,” tegasnya.
Di sisi lain, Frits menilai pemerintah, DPR dan pengelola MBG perlu membuka ruang dialog dengan para pelajar. Aspirasi yang disampaikan harus difasilitasi agar dapat diketahui secara jelas persoalan yang mendorong munculnya penolakan. Ia mengatakan, pemerintah juga perlu menjelaskan kembali tujuan dan manfaat MBG kepada masyarakat. Sebab, apabila program tersebut ditempatkan sebagai kebutuhan, pelaksanaannya harus dirancang secara baik, merata dan tidak menimbulkan resistensi.
