JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 dari sekitar Rp307 miliar menjadi Rp313 miliar. Kenaikan target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kolektor, mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 tinggal menyisakan beberapa bulan.
Di sisi lain, hasil evaluasi Pemerintah Kota Jayapura menunjukkan masih terdapat sejumlah OPD kolektor yang belum mampu mencapai target pendapatan yang telah dibebankan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam Rapat Koordinasi (Rakor) PAD Kota Jayapura Tahun 2026 yang melibatkan OPD kolektor, kelurahan, serta sejumlah pihak terkait pengelolaan pendapatan daerah di Hotel Horison Kotaraja, Selasa (8/9).
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM, meminta seluruh OPD kolektor lebih sigap untuk mengejar realisasi pendapatan. Menurutnya, kenaikan target harus diikuti dengan langkah konkret di lapangan, bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen perencanaan.
“Ini menjadi catatan bagi OPD-OPD kolektor untuk melakukan optimalisasi sehingga target pendapatan 2026 dapat tercapai,” kata Rustan.
Salah satu OPD yang mendapat sorotan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), khususnya dalam pengelolaan retribusi pelayanan persampahan berdasarkan Peraturan Wali Kota.
Dari target retribusi persampahan sekitar Rp7 miliar, realisasi yang berhasil dikumpulkan DLHK baru berada di kisaran Rp2 miliar. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat selisih yang cukup besar dan harus segera dikejar.
Sorotan juga diarahkan kepada sektor perparkiran yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Jayapura. Dari target sekitar Rp4 miliar, realisasi pendapatan parkir baru mencapai sekitar Rp2 miliar.
Rustan menilai capaian tersebut menunjukkan masih terdapat potensi sektor parkir yang belum tergarap secara maksimal. Dishub pun diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan perparkiran, termasuk mengidentifikasi titik-titik parkir potensial serta memperbaiki sistem pemungutan agar penerimaan daerah dapat meningkat.
