JAYAPURA – Bentuk protes dan penolakan yang dilakukan masyarakat adat di Papua Selatan terhadap Proyek Strategis Nasional juga dilakukan di Jayapura. Jika di Papua Selatan massa menggunakan salib merah ternyata di Jayapura ada juga yang melakukan hal serupa. Kelompok “Risen Community Jayapura” bersama gabungan pemuda dan pemudi gereja di Kota Jayapura menggelar aksi Pawai Gerakan Doa Bersama bertajuk “Untuk Tanah Papua”, pada Minggu (7/6) 2026 kemarin.
Aksi spiritual yang diikuti oleh sekira 80 peserta ini berpusat di Lapangan Cigombong, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Kegiatan dikoordinir Ev. Meilani Aronggear dimulai dengan longmarch dari Cigombong ke Lingkaran Abepura. Dalam pawai tersebut, peserta membawa sejumlah alat peraga simbolis, di antaranya satu buah spanduk bertuliskan “Risen Community Gereja Doa Bersama untuk Tanah Papua”, 10 buah Salib Merah dan 1 buah bendera salib warna hitam, 8 buah bendera pujian dan penyembahan, 1 set alat musik serta didampingi oleh 8 penari tamborin.
Ev. Meilani Aronggear menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam berdasarkan nilai-nilai Alkitab (Kejadian 2:15). Ia mengkritik keras alih fungsi lahan skala besar dan deforestasi yang merusak ekosistem serta mencederai mandat manusia sebagai penatalayan bumi. “Teladan Yesus Kristus adalah berpihak kepada kelompok yang terpinggirkan (Lukas 4:18-19). Proyek ekstraktif yang menggusur masyarakat adat dari tanah ulayat mereka adalah pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan.
Alkitab secara keras mengecam keserakahan yang merampas hak orang lain (Yesaya 5:8),” tegas Meilani. Senada dengan hal itu, Pdt. Jimmy Koirewoa, S.Th dari Departemen Hukum dan HAM GIDI, menyatakan bahwa Papua saat ini tengah menghadapi ancaman dari pembangunan ekstraktif skala besar yang memicu perampasan tanah ulayat dan penggusuran ruang hidup masyarakat lokal.
“Mari kita bersuara dan berdoa mengundang kehadiran Tuhan Yesus, agar penderitaan rakyat Papua segera diatasi. Jangan lagi menjadikan Papua sebagai sampel. Masyarakat hanya ingin kedamaian,” ujar Pdt. Jimmy. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Kota Jayapura, Pdt. Richard Paay, S.Th, dalam khotbahnya mengingatkan bahwa bumi adalah milik Tuhan.
Oleh karena itu, pembangunan harus menghormati hakikat bumi dan menyejahterakan masyarakat adat, bukan meminggirkannya. “Gereja menolak praktik pembangunan ekstraktif yang merusak lingkungan. Sebagai umat, kita wajib menjaga keutuhan ciptaan. Gereja harus berani bersuara untuk kebenaran dan mendorong dialog agar pembangunan dilakukan dengan prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan,” tutur Pdt. Richard.
