KUDUS – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan langkah taktis dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Demi menjaga keberlanjutan fiskal negara dan memangkas biaya operasional yang tinggi, BGN kini mengubah arah strateginya dengan mengutamakan efisiensi.
Salah satu terobosan utamanya adalah mengintegrasikan infrastruktur lokal yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, untuk disulap menjadi unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Perubahan haluan ini berfokus pada wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi memaksakan proyek pembangunan gedung dapur baru di setiap titik lokasi jika fasilitas yang ada di lapangan masih dinilai layak dan mampu memproduksi makanan sesuai standar baku yang ditetapkan. Langkah pemanfaatan kantin sekolah ini diambil setelah melalui proses kalkulasi yang matang terkait kondisi demografi dan geografis di wilayah pelosok.
Nanik menjelaskan bahwa karakteristik wilayah 3T sangat berbeda dengan daerah perkotaan yang padat penduduk. Di zona-zona terpencil, jumlah anak sekolah atau penerima manfaat program MBG di setiap titiknya relatif sedikit. Mendirikan bangunan fisik dapur baru di lokasi dengan populasi penerima yang minim dinilai sebagai pemborosan anggaran yang tidak efisien.
“Kami melihat pendekatan di wilayah 3T harus berbeda. BGN tidak akan memaksakan pembangunan dapur baru apabila tersedia fasilitas yang masih layak digunakan. Ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG,” ujar Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat. Selain merombak infrastruktur dapur, BGN juga merombak total skema pembiayaan program raksasa ini.
KUDUS – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan langkah taktis dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Demi menjaga keberlanjutan fiskal negara dan memangkas biaya operasional yang tinggi, BGN kini mengubah arah strateginya dengan mengutamakan efisiensi.
Salah satu terobosan utamanya adalah mengintegrasikan infrastruktur lokal yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, untuk disulap menjadi unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Perubahan haluan ini berfokus pada wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi memaksakan proyek pembangunan gedung dapur baru di setiap titik lokasi jika fasilitas yang ada di lapangan masih dinilai layak dan mampu memproduksi makanan sesuai standar baku yang ditetapkan. Langkah pemanfaatan kantin sekolah ini diambil setelah melalui proses kalkulasi yang matang terkait kondisi demografi dan geografis di wilayah pelosok.
Nanik menjelaskan bahwa karakteristik wilayah 3T sangat berbeda dengan daerah perkotaan yang padat penduduk. Di zona-zona terpencil, jumlah anak sekolah atau penerima manfaat program MBG di setiap titiknya relatif sedikit. Mendirikan bangunan fisik dapur baru di lokasi dengan populasi penerima yang minim dinilai sebagai pemborosan anggaran yang tidak efisien.
“Kami melihat pendekatan di wilayah 3T harus berbeda. BGN tidak akan memaksakan pembangunan dapur baru apabila tersedia fasilitas yang masih layak digunakan. Ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG,” ujar Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat. Selain merombak infrastruktur dapur, BGN juga merombak total skema pembiayaan program raksasa ini.
