Pemerintah kini mulai melonggarkan ketergantungan penuh pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan membuka pintu lebar-lebar bagi berbagai alternatif sumber pendanaan non-pemerintah. Dalam pemaparannya, Nanik mengonfirmasi bahwa skema pendanaan hibrida ini melibatkan partisipasi aktif dari sektor swasta, BUMN, hingga lembaga internasional.
Beberapa opsi pembiayaan yang kini tengah berjalan dan disiapkan meliputi Dana CSR BUMN: Mengarahkan alokasi tanggung jawab sosial perusahaan pelat merah untuk pembangunan infrastruktur gizi. Hibah Luar Negeri: Memanfaatkan ketertarikan negara-negara donor yang memiliki perhatian khusus pada isu stunting dan nutrisi anak. Kemitraan Yayasan: Berkolaborasi dengan lembaga filantropi dan yayasan swasta yang bergerak di bidang sosial-kemanusiaan.
Tak hanya mengandalkan instansi pusat, BGN juga membidik potensi besar dari para investor swasta yang menanamkan modalnya di wilayah terpencil Indonesia. Perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan, maupun industri manufaktur daerah didorong untuk mengalihkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka secara langsung guna menyokong operasional dapur MBG di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN,” pungkas Nanik menutup penjelasannya. Melalui pergeseran strategi yang memadukan pemanfaatan fasilitas kantin sekolah dan diversifikasi anggaran non-APBN ini, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih mandiri, tangguh terhadap gejolak ekonomi, serta mampu menyisir seluruh anak-anak di beranda terdepan Indonesia secara adil dan merata. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Pemerintah kini mulai melonggarkan ketergantungan penuh pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan membuka pintu lebar-lebar bagi berbagai alternatif sumber pendanaan non-pemerintah. Dalam pemaparannya, Nanik mengonfirmasi bahwa skema pendanaan hibrida ini melibatkan partisipasi aktif dari sektor swasta, BUMN, hingga lembaga internasional.
Beberapa opsi pembiayaan yang kini tengah berjalan dan disiapkan meliputi Dana CSR BUMN: Mengarahkan alokasi tanggung jawab sosial perusahaan pelat merah untuk pembangunan infrastruktur gizi. Hibah Luar Negeri: Memanfaatkan ketertarikan negara-negara donor yang memiliki perhatian khusus pada isu stunting dan nutrisi anak. Kemitraan Yayasan: Berkolaborasi dengan lembaga filantropi dan yayasan swasta yang bergerak di bidang sosial-kemanusiaan.
Tak hanya mengandalkan instansi pusat, BGN juga membidik potensi besar dari para investor swasta yang menanamkan modalnya di wilayah terpencil Indonesia. Perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan, maupun industri manufaktur daerah didorong untuk mengalihkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka secara langsung guna menyokong operasional dapur MBG di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN,” pungkas Nanik menutup penjelasannya. Melalui pergeseran strategi yang memadukan pemanfaatan fasilitas kantin sekolah dan diversifikasi anggaran non-APBN ini, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih mandiri, tangguh terhadap gejolak ekonomi, serta mampu menyisir seluruh anak-anak di beranda terdepan Indonesia secara adil dan merata. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
