WAMENA– Pj Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai mengkritik pejabat kementerian yang dianggap kurang mengunjungi Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Ia lantas mengusulkan 5 agenda strategis untuk untuk dilakukan di wilayah tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI,Jumat (14/3) di Jakarta.
“Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian PUPR yang memberikan perhatian ke pembinaan Papua Pegunungan sebagai DOB,”ungkapnya.
Sementara jajaran kementerian dari pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan dan sebagainya terlihat kurang memberikan perhatian penuh kepada Papua Pegunungan sebagai daerah provinsi baru di Indonesia. Padahal perannya sangat dibutuhkan dalam membangun daerah tersebut.
Dalam rapat tersebut Velix Wanggai, menyampaikan 5 poin utama kepada pimpinan Komisi II, terkait pentingnya membangun rasa percaya (trust building) dalam mengelola Papua Pegunungan. Sehingga berbagai langkah penting untuk membangun percaya masyarakat atas kehadiran Provinsi baru.
“Pertama, pemerintah pusat mengkategorikan Papua Pegunungan sebagai daerah rawan tinggi dalam konteks Pilpres dan Pilkada, namun proses politik berjalan aman, damai, baik Pemilihan Gubernur dan Pemilihan 8 Bupati se-Papua Pegunungan.” ungkapnya dinihari melalui rilisnya.
Kata PJ Gubernur Papua Pegunungan. Usulan ke dua, 12 agenda road map sebagai amanat dari hadirnya pendirian Provinsi Papua Pegunungan ada sejumlah hal seperti perangkat daerah, manajemen ASN, MRP, DPRP, dana hibah Pilkada, tata kelola APBD, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Daerah, dan sarana dan prasarana pemerintahan atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Kebijakan 80 persen bagi Orang Asli Papua Pegunungan dalam proses seleksi 1000 CPNS di tahun 2025 ini, dan 20 persen lainnya bagi OAP non Papua Pegunungan dan masyarakat nusantara,”katanya.
