- Advertisement -spot_img

TAG

Kementrian

Kemendagri, Pemprov Papeg Dan Delapan Pemkab Serukan Konflik Berhenti!

Kementrian Dalam Negeri RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan delapan pemerintah kabupaten bersama unsur pimpinan gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan stakeholder menyatakan konflik yang terjadi di Wamena harus be

Pemkab Merauke Ajukan Formasi Khusus Guru ke Kementrian PAN-RB

‘’Kita sudah menyurat ke Kementrian PAN RB untuk adanya formasi khusus guru di Kabupaten Merauke,’’ kata Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze sehubungan dengan krisis guru yang sednag dialami akibat banyaknya yang pensiun maupun karena berhal

100 Unit Rumah Transmigrasi Lokal Siap Diresmikan Awal Mei

Sebanyak 100 unit rumah permanen yang dibangun pemerintah pusat melalui Kementrian Transmigrasi RI di Kampung Domande, Distrik Malind, Kabupaten Merauke-Papua Selatan lewat APBN 2025, dinyatakan rampung.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trans

Menkeu Purbaya Beri Sinyal Membership Fee ‘Dewan Perdamaian’ Ambil dari APBN

Namun demikian, Purbaya menekankan bahwa sumber pendanaan akan menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan dan keputusan final. Sebelumnya, Kementerian Luar N

Kapolri Tolak Institusi Polri Berada di Bawah Kementerian

“Mohon maaf bapak ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat i

Staf Ahli Menteri ESDM Pantau Harga BBM di Papua

Contant Karma menjelaskan bahwa dirinya bertugas menangani berbagai isu di sektor energi, khususnya di wilayah Papua. Salah satu fokus awalnya adalah mempelajari dan menginventarisasi data daerah atau kampung yang belum

RSUP Jayapura Mulai Layani Pasien BPJS

Direktur Utama RSUP Jayapura Dr. dr. Petronella Marcia Risamasu, M.Ked. Trop., menegaskan bahwa dengan adanya PKS ini, peserta JKN kini sudah dapat kembali menerima layanan di RSUP Jayapura sesuai mekanisme rujukan yang

Gubernur se- Tanah Papua Bakal Berkumpul di Papua

Kunjungan penutup dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas beberapa agenda krusial bagi percepatan pembangunan di tanah Papua. Saat bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (

Gubernur Ajukan Program Mudik Bebas di Pusat

Dalam pertemuan tersebut, gubernur menegaskan bahwa tantangan geografis Papua yang sangat ekstrem berdampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pelayanan publik di berbagai daerah. Untuk it

Tiga Fondasi Utama, Awali Kerja Gubernur dan Wagub Papua

Mathius D Fakhiri dan Aryoko menempatkan tiga hal utama sebagai fondasi kerja awal. Yaitu peningkatan efektivitas anggaran daerah, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai kunci pembangunan sumber daya manusia (

Integritas dan Akuntabilitas Harus Jadi Pegangan

Mustolih mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah lahir di tengah pengusutan kasus korupsi kuota haji musim 2024. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah harus bisa dimaknai sebagai upaya Prabowo memberikan pelay

Dorong Percepatan Infrastruktur Enam Kementerian Tinjau Yahukimo

Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, SE, MM yang mendampingi delegasi dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Kementer

Velix Wanggai Kritik Kementerian yang Jarang Kunjungi Wamena

"Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian PUPR yang memberikan perhatian ke pembinaan Papua Pegunungan sebagai DOB,"ungkapnya. 

Natalius Pigai Protes Anggaran Kementerian HAM Hanya Rp 64 Miliar

"Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM, berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, nggak bisa, tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai saat menyampaikan sambutan.

Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Bertambah dari 34 Jadi 40

Pasal krusial yang akan dibahas dalam RUU tersebut berkaitan dengan pembatasan jumlah kementerian. Dalam pasal 15 UU 39/2008 disebut jumlah Kementerian dibatasi paling banyak 34. Pembatasan itu sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Sementara dalam RUU tersebut, batasan itu rencananya akan diubah menjadi 40.

Sudah Ideal 34, Ma’ruf Amin Sebut Bertambah atau Tidak Tergantung Pemerintah

Meski demikian, tegasnya, sebetulnya jumlah kementerian itu fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang sedang berjalan. Bisa bertambah atau berkurang dari yang saat ini. Semuanya tergantung dari kebijakan presiden yang sedang memimpin.

Latest news

- Advertisement -spot_img