JAKARTA-Rumor jumlah kementerian di kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut bakal bertambah dari 34 menjadi 40. Perubahan jumlah kementerian itu menjadi perbincangan banyak pihak. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pun angkat bicara.
Menurut Ma’ruf Amin, sebetulnya jumlah kementerian saat ini sudah ideal. “Jumlahnya kalau sekarang kan 34 (kementerian), ini ideal,” katanya di acara halal bi halal MUI di Jakarta pada Selasa (7/5).
Meski demikian, tegasnya, sebetulnya jumlah kementerian itu fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang sedang berjalan. Bisa bertambah atau berkurang dari yang saat ini. Semuanya tergantung dari kebijakan presiden yang sedang memimpin.
Begitu juga dengan latar belakang menteri. Menteri itu harus diisi dari profesional. Sosok profesional itu bisa jadi representasi dari partai politik atau murni profesional. Sosok menteri dari kalangan profesional murni bisa dari organisasi masyarakat (ormas) atau lainnya.
Yang jelas, Ma’ruf menekankan dalam menjalankan tugasnya, menteri harus profesional. Menteri yang dari partai politik sekalipun harus profesional dalam menjalankan tugasnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyampaikan posisi mereka terkait pemerintahan yang baru nanti. Dia menegaskan tanggung nawab mereka untuk menjaga umat serta kedaulatan NKRI. “Kami jiga akan terus mengayomi umat,” katanya.
Anwar menjelaskan di MUI ada sekitar dari 80 ormas keagamaan Islam. Terkait posisi mereka terhadap pemerintahan yang baru nanti, Anwar menegaskan akan mendukung program-program pemerintah. Selama program itu dijalankan untuk kesejahteraan masyarakat. Dia menegaskan terhadap program yang bermanfaat untuk umat, tidak ada pilihan lain bagi MUI beserta ormas Islam di dalamnya untuk berdiri di belakang pemerintah.
Ulama asal Banyuwangi itu juga mengingatkan supaya pemerintahan yang baru nanti menjauhi praktik korupsi. “Indonesia harus bersih dari korupsi,” katanya. Selama masih ada korupsi, program kesejahteraan kepada rakyat tidak akan terwujud. Karena anggaran dari pusat, nyantol di mana-mana dahulu. (*)
Sumber: Jawapos
JAKARTA-Rumor jumlah kementerian di kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut bakal bertambah dari 34 menjadi 40. Perubahan jumlah kementerian itu menjadi perbincangan banyak pihak. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pun angkat bicara.
Menurut Ma’ruf Amin, sebetulnya jumlah kementerian saat ini sudah ideal. “Jumlahnya kalau sekarang kan 34 (kementerian), ini ideal,” katanya di acara halal bi halal MUI di Jakarta pada Selasa (7/5).
Meski demikian, tegasnya, sebetulnya jumlah kementerian itu fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang sedang berjalan. Bisa bertambah atau berkurang dari yang saat ini. Semuanya tergantung dari kebijakan presiden yang sedang memimpin.
Begitu juga dengan latar belakang menteri. Menteri itu harus diisi dari profesional. Sosok profesional itu bisa jadi representasi dari partai politik atau murni profesional. Sosok menteri dari kalangan profesional murni bisa dari organisasi masyarakat (ormas) atau lainnya.
Yang jelas, Ma’ruf menekankan dalam menjalankan tugasnya, menteri harus profesional. Menteri yang dari partai politik sekalipun harus profesional dalam menjalankan tugasnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyampaikan posisi mereka terkait pemerintahan yang baru nanti. Dia menegaskan tanggung nawab mereka untuk menjaga umat serta kedaulatan NKRI. “Kami jiga akan terus mengayomi umat,” katanya.
Anwar menjelaskan di MUI ada sekitar dari 80 ormas keagamaan Islam. Terkait posisi mereka terhadap pemerintahan yang baru nanti, Anwar menegaskan akan mendukung program-program pemerintah. Selama program itu dijalankan untuk kesejahteraan masyarakat. Dia menegaskan terhadap program yang bermanfaat untuk umat, tidak ada pilihan lain bagi MUI beserta ormas Islam di dalamnya untuk berdiri di belakang pemerintah.
Ulama asal Banyuwangi itu juga mengingatkan supaya pemerintahan yang baru nanti menjauhi praktik korupsi. “Indonesia harus bersih dari korupsi,” katanya. Selama masih ada korupsi, program kesejahteraan kepada rakyat tidak akan terwujud. Karena anggaran dari pusat, nyantol di mana-mana dahulu. (*)
Sumber: Jawapos
