Sunday, November 24, 2024
25.7 C
Jayapura

Percepat Pembangunan, Ini yang Dilakukan Pemprov Papua Selatan   

MERAUKE – Provinsi Papua Selatan pada 11 November 2023 lalu genap berusia 1 tahun setelah terbentuk berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2022. Dalam rangka mempercepat pembangunan di provinsi ke-35 di Indonesia itu, maka Pemprov Papua Selatan menggandeng Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesisa  (ICMI) Orwil Papua Selatan menggelar seminar percepatan pembangunan Papua Selatan selama 2 hari dimulai Senin (18/12/2023).    

   Seminar ini menghadirkan 7 pemateri  yakni Dr. Jhon Rahail, M.Kes terkait percepatan pembanguunan bidang kesehatan, Prof. Arif Satria terkait percepatan pembangunan sektor pertanian,  Prof. Avelinus Levaan, MS terkait konsep pembangunan Papua Selatan berbasis antropologi, Prof. DR. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, terkiat strategis dan arah kebijhakan pembangunan Papua Selatan.

Baca Juga :  Bantu Ringankan Beban Masyarakat, Gabungan TNI di Merauke Gelar Pasar Murah   

  Lalu,  Thomas Kimko, S.STP terkait peluang dan tantangan pembangunan Papua Selatan dari prespektif pengusaha, Ir. Gunadi Antariksa, ST,M.Sc, terkait percepatan pembangunan insfrastruktur di PPS dan Dr.drg.Aloysius Giyai, M.Kes terkait percepatan pembangunan bidang kesehatan di PPS. Sedangkan panelis yakni Drs Johanes Gluba Gebze mewakili tokoh masyarakat, Dr. Mansur, SH, MH mewakili praktisi, Dr. Ir Agus Sumule dari Akademi Unipa dan Dr. Drs Beatus Tampaip, MA, Rektor Unmus Merauke.   

  Ketua ICMI Orwil Papua Selatan Dr.H. Mansur, SH, MH yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan menjelaskan seminar bersama antara ICMI dan ICAKAP sebagai refleksi atas hadirnya DOB, untuk mencari format percepatan pembangunan Papua Selatan, terkait strategis apa yang akan dilakukan sehingga langkah-langkah tersebut dapat menunjang pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang begitu cepat dan nyata. Dalam mencari format dan masukan ini, semua stakeholder dihadirkan, seperti LSM, lembaga kemasyarakatan, keagamaan.    

Baca Juga :  Kodim Dituntut Harus Mampu Hadapi Semua Tantangan

MERAUKE – Provinsi Papua Selatan pada 11 November 2023 lalu genap berusia 1 tahun setelah terbentuk berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2022. Dalam rangka mempercepat pembangunan di provinsi ke-35 di Indonesia itu, maka Pemprov Papua Selatan menggandeng Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesisa  (ICMI) Orwil Papua Selatan menggelar seminar percepatan pembangunan Papua Selatan selama 2 hari dimulai Senin (18/12/2023).    

   Seminar ini menghadirkan 7 pemateri  yakni Dr. Jhon Rahail, M.Kes terkait percepatan pembanguunan bidang kesehatan, Prof. Arif Satria terkait percepatan pembangunan sektor pertanian,  Prof. Avelinus Levaan, MS terkait konsep pembangunan Papua Selatan berbasis antropologi, Prof. DR. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, terkiat strategis dan arah kebijhakan pembangunan Papua Selatan.

Baca Juga :  Kodim Dituntut Harus Mampu Hadapi Semua Tantangan

  Lalu,  Thomas Kimko, S.STP terkait peluang dan tantangan pembangunan Papua Selatan dari prespektif pengusaha, Ir. Gunadi Antariksa, ST,M.Sc, terkait percepatan pembangunan insfrastruktur di PPS dan Dr.drg.Aloysius Giyai, M.Kes terkait percepatan pembangunan bidang kesehatan di PPS. Sedangkan panelis yakni Drs Johanes Gluba Gebze mewakili tokoh masyarakat, Dr. Mansur, SH, MH mewakili praktisi, Dr. Ir Agus Sumule dari Akademi Unipa dan Dr. Drs Beatus Tampaip, MA, Rektor Unmus Merauke.   

  Ketua ICMI Orwil Papua Selatan Dr.H. Mansur, SH, MH yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan menjelaskan seminar bersama antara ICMI dan ICAKAP sebagai refleksi atas hadirnya DOB, untuk mencari format percepatan pembangunan Papua Selatan, terkait strategis apa yang akan dilakukan sehingga langkah-langkah tersebut dapat menunjang pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang begitu cepat dan nyata. Dalam mencari format dan masukan ini, semua stakeholder dihadirkan, seperti LSM, lembaga kemasyarakatan, keagamaan.    

Baca Juga :  Surat Lengkap, Enam Kendaraan Roda Empat Dilepas

Berita Terbaru

Artikel Lainnya