Usai penyaluran empat unit Very Small Aperture Terminal (VSAT) di Kabupaten Mamberemo Raya. Maka dipastikan sembilan kabupaten/kota di Papua telah memiliki VSAT.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, mengatakan masing masing daerah mendapatkan empat unit VSAT.
Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengungkapkan, proses perubahan kode plat kendaraan dari PA ke PS ke Mabes Polri lewat Polres Merauke tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pasalnya, pengajuannya dilakukan sejak Januari tahun 2023 lalu.
Datang bersama dengan orang tua mereka, anak--anak tersebut diberi pengarahan langsung oleh Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan Drs. Agustinus Joko Guritno dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Alberth Rapami.
Ia pun mengapresiasi inisiatif Dinas Kominfo Papua yang mendorong penyediaan VSAT. Fasilitas itu diharapkan membantu masyarakat mendapatkan layanan internet di area yang terpasang.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur meyakini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, modal utama yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki infrasruktur daerah pada semua lini.
Selain itu, Pemprov Papua juga membawa serta sejumlah dokter spesialis untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat setempat. Ada dokter spesialis anak, kandungan dan kulit yang hadir. “Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat disini, karena mereka datang dengan obat dan langsung berikan pelayanan," kata Gubernur.
Maddaremmeng menjelaskan, seleksi ini diawali dengan asesmen test yang dilakukan oleh tim asessor dari Badan kepegawaian Negara Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan makalah. Dari hasil penulisan makalah itu, kemudian dilakukan wawancara secara langsung terkait dengan makalah yang dibuatnya.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan pelaksanaan tindak lanjut pengalihan aset dari Provinsi Papua ke wilayah DOB telah dilakukan rekonsiliasi verifikasi dan validasi data dengan nilai Rp 5.746.129.373.281,12.
Ketua Panitia HUT RI tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Petrus Mahuze mengatakan sudah tiga kali melakukan rapat dengan sejumlah pihak, berkaitan dengan agenda Nasional tingkat Provinsi Papua Pegunungan yang rencanaya dipusatkan di Lapangan Pendidikan Wamena itu.
Bahkan, data Badan Pusat Statistik Papua mencatat, Papua mengalami inflasi year on year sebesar 1,47 persen pada Juni 2024 lalu. Dan Kementerian Dalam Negeri pun mengapresiasi bumi cenderawasih sebagai salah satu daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.
"Para peserta magang pasti memiliki pengetahuan formal, tapi itu tidak cukup untuk masuk ke dunia kerja non pemerintah. Butuh lebih dari sekedar ijazah, yaitu keahlian dan ketrampilan atau kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi," kata Derek kepada wartawan pada pelaksanaan program magang di Balai Latihan Kerja dan Industri Papua, Rabu (10/7) kemarin.
“Soal kekurangan sana sini pasti ada, terlebih dengan anggaran yang sangat terbatas saat ini. Namun kami tetap maksimalkan pelayanan kepada masyarakat, yang terpenting masyarakat tetap kami obati,” kata Aloysius kepada Cenderawasih Pos, Rabu (10/7).
Pendidikan melalui pembelajaran dengan berbagai konsep bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan mutu dan kualitas generasi penerus bangsa. pembelajaran berbasis kearifan lokal adalah salah satu pembelajaran terhadap pengenalan dan pengembangan kekayaan yang dimiliki oleh daerah setempat
Adapun hambatannya kata Alex yakni contoh perubahan perubahan kelembagaan yang kemarin kita punya Perda berkaitan dengan personel dalam kelembagaan. Hal ini berkaitan dengan persyaratan daripada perangkat daerah pengelola DAK.
Pelepasan panah tanda perdamaian itu dilakukan oleh gubernur Papua Pegunungan yang diwakili asisten III Setda, Petrus Mahuse, dihadapan parah tokoh Asolokobal di distrik Asolokobal. dalam ritual tersebut Petrus Mahuse mengingatkan warga jika dengan adanya pelepasan panah ini maka harus tinggalkan semua yang membelenggu dalam konflik ini lalu menuju hidup damai.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah provinsi Papua pegunungan sangan memberikan perhatian pada kabupaten Jayawijaya karena posisi yang strategis serta peran wilayah ini adalam beberapa hal, pertama sebagai Ibukota berdasarkan undang -undang nomor 16 tahun 2022
Kepala Dinas Kominfo Papua Jeri Agus Yudianto di Jayapura Senin mengatakan, ada hal yang perlu dilakukan antisipasi masyarakat terkait informasi politik yakni hoax kepada penyelenggara, lalu pemerintah, dan peserta pemilu.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan Soleman Jambormias saat membuka pelatihan itu tersebut mengharapkan, para peserta setelah pelatihan ini terus mendapatkan pendampingan bahkan bisa mendapatkan dana pembinaan untuk mengembangkan usaha yang digelutinya.
Petugas Pantarlih dari Kelurahan Maro, Distrik Merauke itu didampingi 2 Komisioner KPU Kabupaten Merauke Michael Sarawan dan Dian Rahil. Kemudian Ketua PPD Distrik Merauke Daniel Taraneno dan anggotanya, Ketua dan anggota PPS Kelurahan Maro, dan Ketua dan anggota Panwaslu Distrik Merauke.
Menurut Alex, untuk menggenjot capaian tersebut pihaknya mendorong semua OPD agar tertib dalam pelaporan realisasinya dan setiap minggu wajib memberikan laporan. “Sehingga akan mempengaruhi realisasi secara keseluruhan,” ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Papua Achmad Djalali di Jayapura, Minggu, mengatakan kehadiran pojok baca digital di Kantor Gubernur ini sangat penting agar meningkatkan minat baca masyarakat yang berkunjung .
Karena itu, dia berharap kepada KONI Kota Jayapura untuk bersinergi atau berkolaborasi dengan Pemprov Papua. Terutama terkait pelaksanaan program kerjanya, sehingga ada dukungan dari pemerintah provinsi Papua supaya setiap cabang olahraga dapat meraih prestasi.
Rapat ini dipimpin langsung bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT dihadiri Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, Dansatgas Hanpangan Kementan RI Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan sejumlah pejabat lainnya.
Bupati Romanus Mbaraka mengungkapkan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram ini diharapkan menjadi refleksi untuk kembali berpikir merenungkan diri atas apa yang telah dilakukan dalam tugas masing-masing, baik anak sebagai anak sekolah, dalam rumah tangga sebagai orang tua, kemudian para pejabat dalam tugas dan tanggung jawab yang dimanatkan maupun rakyat dalam tugas masing-masing.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Papua, Samuel Siriwa, menyebut ini merupakan gerakan pangan murah ke-15 kalinya yang digelar Pemprov di bumi cenderawasih.
Walilo menerangkan, pagu anggaran perangkat daerah tidak terlalu berubah signifikan. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran pemerintah daerah. Namun, ada beberapa OPD yang anggarannya sedikit bertambah banyak, seperti Dinas Olahraga dan Pemuda dan Dinas PUPR.
Walilo mengaku telah meminta perangkat daerah terkait untuk segera menginput data yang dibutuhkan. Dengan begitu, TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat bisa segera dibayarkan.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai menyatakan pemerintah terus bersifat aktif untuk membangun langkah -langkah menuju proses perdamaian, sesuai dengan dengan konteks budaya , dan menuju proses perdamaian ini komunikasi terus dibangun baik secara individual tiap komunitas sejak konflik itu terjadi
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen, mengatakan pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya Pemprov Papua dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan SDM agar mampu bekerja lebih produktif.
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Papua Sabar P. Sorimin, mengatakan, secara teknis urusan mengenai perpindahan 300-an ASN ini sebenarnya bukan lagi menjadi bagian dari urusan BKN. Karena tugas BKN itu hanya ada tiga hal, yaitu pertama melakukan verifikasi dan validasi, itu sudah selesai 100%. Kedua melaksanakan seleksi, juga sudah selesai. Ketiga menetapkan nomor pertimbangan teknik penetapan nomor induk pegawai.
Menurut Walio, pada perayaan tersebut pihaknya melibatkan 3.000 anak dan hingga kini belum ada perubahan. Sehingga itu, tim akan terus memantau perkembangan dan kesehatan anak selama latihan digelar.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan dalam pelaksanaan PSU ini diharapkan semua bisa berjaln dengan aman dan pihaknya meminta kepada pihak -pihak yang bertikai juga bisa duduk menyelesaikan persoalan ini dengan baik sehingga tidak menghambat pelaksanaan PSU nanti.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs. Albert Rapami, M.Si, mengungkapkan, dari 256 orang tersebut, tercatat 248 orang sudah melaporkan diri ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Provisi Papua pegunungan dr. Ronny Situmorang, M. Kes menyatakanpemberian imunisasi Polio ini karena untuk memberikan perlindungan kepada anak -anak yang akan menjadi generasi penerus di Papua pegunungan sebab kasus ini sudah masuk ke wilayah Papua pegunungan seperti di Kabupaten Nduga, dan juga di Provinsi Papua tengah Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua selatan kabuaten Merauke.
Dikatakan Korwa, dengan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi, diharapkan tidak ada kepala daerah, pimpinan OPD hingga ASN yang terlibat judi online. Sebab dikhawatirkan, hal itu akan mengarah pada tindakan korupsi yang kemudian berdampak ke kerugian negara.
Keduanya adalah Matias Mano dan Djong Makanuay. Matias Mano sendiri merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Sementara Djong Makanuay Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura. Keduanya ditarik mengisi jabatan stategis, seperti Matias Mano
Di Lokasi yang akan menjadi lokasi sasaran peninjauan sekaligus penanaman padi tersebut, kata Paino, terdapat hamparan sekitar 100 hektar yang merupakan bagian dari 40.000 hektar lahan yang akan menjadi sasaran optimalisasi lahan pertanian yang tersebar di 7 distrik yakni Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, Jagebob, Merauke dan Animha.
“Pembukaan apotek dan laboraturium menjadi momen bersejarah bagi perusahaan serta lembaga kesehatan, sebab ini merupakan tonggak baru dalam pengembangan bisni PT Irian Bakti,” kata Derek dalam siaran persnya.
Di dua kabupaten ini yang dilakukan Pemprov tak hanya monitoring pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga pengendalian inflasi, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan percepatan cakupan imunisasi polio serta bantuan atau sinergi kegiatan di dua kabupaten tadi.
Terkait dengan hal ini, Siriwa mengaku jika telah menyalurkan berbagai bantuan ke Waropen dan Supiori. Penyaluran bantuan bersamaan dengan kunjungan kerja Penjabat Gubernur Papua dan jajaran pada 27 dan 28 Juni 2024.
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Yohanes Walilo, mengatakan pihaknya bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) Tri Tito Karnavian telah melakukan kunjungan ke tempat pelaksanaan HAN di Istora Papua Bangkit.
Untuk lama jabatan pj kades/kepala kampung adalah enam bulan serta dapat diperpanjang dalam masa enam bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan. Sedangkan untuk perpanjangan jabatan kepala kampung/kades sesuai aturan baru Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024.
Ketua program keahlian Teknik ketenagalistrikan SMKN 6 Jayapura, Anto Palawa menjelaskan kurang lebih 13 tahun berturut-turut bisa mewakili provinsi Papua mengikuti ajang Lomba kompetensi sekolah (LKS) tingkat Nasional di bidang Teknik Instalasi Kelistrikan (Electrical installation).
Pj Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wosuok Demianus Siep, menyatakan penyusunan RAP Otsus sangat penting, terutama bagi Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom baru (DOB). Pengalaman tahun 2023, pengelolaan dana Otsus masih terkendala dengan dokumen pendukung yang tidak lengkap atau tidak sesuai mekanisme yang benar.
"Kami mengapresiasi kegiatan penguatan kemitraan dan kelembagaan perkebunan sawit rakyat tersebut, karena seperti diketahui persoalan kelapa sawit sangat kompleks sehingga perlu dilakukan workshop agar menambah pemahaman tentang keberlanjutan," kata Anike.
“Misalnya ASN bersangkutan ditemukan dalam satu tim sukses dan aktif dalam kegiatan kegiatan kampanye, yang bersangkutan bisa dilaporkan ke BKD disertakan dengan dokumen dan bukti yang lengkap,” kata Marthen.
Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun, mengatakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Provinsi Papua yang mengatur mengenai jaminan terhadap hak politik Orang Asli Papua (OAP).
Plh ketua KPU Papua Pegunungan, Naftali Emanuel Paweka, KPU Jayawijaya yang ada di kota Wamena ini menjadi baromometer atau menjadi tolak ukur bagi KPU 7 kabupaten lainya yang ada di kawasan Papua Pegunungan oleh karena itu Ketua wajib mengenal pantarlihnya
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray, dalam sambutanya mengatakan, Provinsi Papua sebagai provinsi yang memiliki hutan alam tropis di Indonesia turut berkomitmen dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan menjaga hutan dan melindungi keanekaragaman hayati serta memastikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan.
“Kita harap puncak Hari Anak Nasional di Papua bisa memberikan spirit baru bagi anak anak yang akan menjadi generasi emas di Papua. Kita akan tunjukan bahwa anak anak Papua sangat mampu dan bisa sejajar dengan anak anak lain yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan Pilkada ini menjadi tantangan bagi Kepala Daerah terpilih, bagaimana agar dia bisa membangun Papua meski tanpa didukung dengan sumber daya alam (SDM) yang cukup.
“Seperti pada kegiatan FDSmerupakan ajang mempromosikan kekayaan budaya dan alam Papua yang berdampak pada meningkatkan perekonomian. Oleh sebab itu, evaluasi terkait partisipasi warga menjadi hal penting untuk dilakukan,” kata Walilo.
Pasalnya perilaku BAB sembarangan tidak dapat disepelekan yang nantinya menjadi masalah serius yang merugikan lingkungan serta berpotensi menularkan penyakit seperti diare, tipes, disentri atau kolera.
Akibat dari tak ada pengakuan tersebut Pemprov Papua pegunungan meminta untuk penyelesaiaannya kepada konflik yang terjadi khususnya korban -korban yang luka maupun yang telah meninggal dunia baik dari Kurima, Aslokobal, Wouma dan Lanny Jaya, diketahui bersama dari data kepolisian konflik tersebut menimbulkan korban jiwa 6 orang dengan rincian dari Lanny Jaya 3 orang, Kurima 1 orang, sementara Asotipo dan Asolokobal 2 orang.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan bagi masing -masing perwakilan tiga kabupaten yang mengalami musibah tanah longsor dengan rincian untuk 5 Distrik di Pegunungan bintang mendapatkan 5 Ton beras, sedangkan untuk Kabupaten Yahukimo dan Nduga masing -masing 2 Ton sedangkan untuk penyaluran ke lokasi bencana dibebankan kepada pemda kabupaten yang dikawal oleh perwakilan Korban.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Papua, Suzana Wanggai, mengatakan verifikasi dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang. Verifikasi nanti juga melibatkan TNI-Polri dan tim teknis terkait.
Asisten II Setda Papua, Setyo Wahyudi, mengatakan Perhiptani merupakan organisasi profesi bagi para penyuluh pertanian, merupakan wadah yang sangat strategis untuk mengembangkan dinamika organisasi melalui kemampuan intelektual dan keahlian dibidang pertanian.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A menyatakan sebagai penjabat tentu ada tugas dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan dan harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat khususnya kementrian dalam negeri sehingga tentu harus memperhatikan tugas strategis yang diberikan.
"Rata-rata para evaluator memberikan masukan - masukan untuk perbaikan dan sepenuhnya kami terima. Ini sangat baik bukan hanya untuk evaluasi ini saja tetapi juga untuk tugas keseharian," ungkap Ridwan dalam rilisnya.
“Yang terpenting adalah menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan undang undang 1945. Sehingga Papua yang kita cintai ini menjadi tanah damai, dan layak dihuni oleh semua suku bangsa,” kata Sulistyo, kepada wartawan.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Wanggai pada awalnya mendengar berbagai aspirasi dari keluarga besar Lanny Jaya terkait keluarga korban dipihak Lanny Jaya. Juga mendengar aspirasi perlunya perhatian atas perubahan hidup yang lebih baik masyarakat Lanny Jaya atas kehadiran Provinsi Papua Pegunungan.
Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menjelaskan bahwa masalah yang terjadi di Kabupaten Boven Digoel tersebut terutama dengan viralnya hastag All Eyes on Papua, membuat Pemerintah Pusat memberi atensi terhadap masalah tersebut.
Fokus kedatangan Prabowo ke Merauke, ungkap Romanus adalah untuk melihat potensi yang ada di Merauke-Papua Selatan. Lokus kunjungan itu berada di Salor I Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik. ‘’Sekalian panen dan penanaman padi,’’ katanya.
"Antisipasi yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kita harus memastikan agar rantai pasokan pangan baik, distribusi bagus, pengendalian harga dari tingkat petani hingga pasar, harus bisa diperhatikan, " jelasnya.
Setiyo menyebut bahwa 12 ekor ini didistribusikan ke Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura. “Kami menyesuaikan dengan jumlah kabupaten yang ada dan kami lihat semua daerah juga menyiapkan hewan kurban,” jelasnya.
“Penyerahan sapi kurban dalah wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat dan Pemprov terhadap kesejahteraan umat. Saya berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang kurang mampu,” kata Derek.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanes Walilo, mengatakan pengalihan ratusan CPNS Pemprov Papua tersebut merupakan tahap awal dari kesepakatan bersama Pemprov dan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu.
“Mari kita fokus kepenanganan lalu lintas ini, dan solusi atas pola konflik yang mengikutsertakan komunitas/kelompok. Mengingat berbagai kecelakaan yang terjadi seringkali menyebabkan pola konflik kelompok,” sambungnya.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanes Walilo, mengatakan pengalihan ratusan CPNS Pemprov Papua tersebut merupakan tahap awal dari kesepakatan bersama Pemprov dan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu.
Dengan terpilihnya dirinya sebagai ketua panitia, Setyo menekankan bahwa agenda peringatan HUT kemerdekaan RI merupakan agenda tahunan yang biasa dilakukan. Sehingga itu, sudah sepantasnya dipersiapkan dengan baik dari semua komponen yang terlibat.
Kedua, Pemprov segera menjalankan kesepakatan tentang jumlah armada online. Ketiga, segera menertibkan kendaraan online secara menyeluruh. Keempat, segera membentuk atau membuat peraturan gubernur dan peraturan daerah tentang pembatasan kendaraan online.
Kendati demikian, Derek menyatakan, indikator tersebut masih perlu dan terus diupayakan untuk ditingkatkan. Selain itu, ada beberapa indikator makro lainnya yang masih perlu diperbaiki seperti tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan.
Wahyudi menyatakan, secara umum inflasi di Papua cukup terkendali. Sebagaimana Inflasi Papua saat ini berada di angka 2,18. “Tentunya langkah antisipasi agar inflasi tetap terkendali perlu terus dilakukan. Seperti memantau ketersediaan bahan pokok dan TPID Papua akan melakukan hal ini,” ucapnya.
Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa hasil kinerja pemerintah saat ini mulai terlihat lewat capaian indikator makro pembangunan yang bisa dibilang mulai membaik walaupun angka – angka ini masih perlu terus diupayakan untuk bisa ditingkatkan.
Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Provinsi Papua, Cyfrianus Y. Mambay, menyebut dalam peraturan gubernur tersebut telah ditetapkan nilai-nilai dasar bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov, yaitu berakhlak yang artinya: berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, royal, adaptif dan kolaboratif.”
Empat hal tersebut adalah yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang – undangan dan efektifitas sistem pengendalian daerah.
Sebelum menduduki jabatan ini, Hans pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah tahun 2006-2012. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Fasilitas Tinggi tahun 2014-2016, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 2016-2020.
“Aset Kantor Samsat yang ada di DOB bukan lagi menjadi kewenangan Pemprov Papua, setelah kita serahkan, itu artinya sudah menjadi kewenangannya DOB. Fokus kami hanya Samsat yang ada di Provinsi Papua,” sambungnya.
“Kami di daerah tidak diwajibkan untuk ikut ke sana (IKN-red) kecuali Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua yang ada di Jakarta akan bergeser ke sana, dan secara otomatis semua aset dan ASN yang ada di Jakarta juga akan berseger ke IKN,” kata Marthen.
Menyikapi hal itu, Pj Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menilai salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut adalah dengan memastikan setiap anak di Papua mendapatkan sarapan yang sehat dan bergizi setiap hari.
Terkait itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Marthen Kogoya, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapkan petunjuk dari pusat apakah nanti ada keterlibatan juga dari ASN Pemprov.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan untuk lokasi inti yang telah diserahkan akan dibagi pusat pemerintahan namun ada unsur budayanya dan suasana penghijauan, ini yang diinginkan dalam perencanaan itu ada beberapa zona percontohan untuk kebun yang akan menjadi binaan dari dinas pertanian dan dinas pemberdayaan masyarakat kampung.
Ridwan menyatakan peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) merupakan langkah startegis Pemerintah dalam usaha membangun Papua ke depan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Jeri Agus Yudianya, menerangkan pada 4 Juni 2024 telah dilakukan monitoring penyerapan yang langsung dipimpin oleh Pj Sekda Papua dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan langsung dilakukan pada setiap perangkat daerah.
Penyerahan yang dilakukan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Yohanes Walilo, dengan terlebih dahulu menetapkan SK Gubernur penerima hibah kepada yayasan, lembaga keagamaan dan sekolah.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A menyatakan Festival ini dilaksanakan sebagai wujud dukungan terhadap Kabupaten khususnya dalam mengembangkan kemajuan kebudayaan dan ketahanan pangan serta promosi wisata berbasis ekonomi masyarakat di dua Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai S.IP, M.P.A menyatakan dalam kunjugan kerjanya ke Wamena, Wakil Presiden RI KH, Maa’ruf Amin akan melakukan mencanangkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan sarana prasarana dari KIPP, pencanangan pembangunan gedung VIV Bandara Wamena,
Padahal KONI Papua sudah "berteriak" agar Pemprov Papua segera mencairkan dana untuk persiapan sejumlah cabor yang berlaga di PON XXI. Sementara Pemprov Papua pun belum menanggapi permintaan KONI Papua.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Yimin Weya, mengatakan pihaknya akan melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas tempat wisata di provinsi induk (Papua), dikarenakan menurut Yimin, Provinsi Papua punya potensi yang sangatlah cukup dalam mengelola tempat pariwisatanya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua, Samuel Siriwa, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah penting dalam memahami dan mengelolah ketahana pangan di sembilan kabupaten kota di bumi cenderawasih.
Selain itu, Setiyo meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola pungutan penerimaan juga memperhartikan realisasi penerimanya. Sebab antara pendapatan dan belanja harus berimbang.
‘’Kita ajukan kembali ke pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan karena anggarannya tahun ini belum teralokasi. Kita ajukan seluruh dokumennya, nanti mereka yang tentukan berapa anggarannya,’’ kata mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke ini, kepada media Cenderawasih Pos, baru-baru ini.
Walilo mengaku jika pihaknya baru mendapat surat dari KPU RI tentang pemberitahuan terkait dengan ASN yang berencana maju sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur juga calon walikota dan wakil walikota serta calon bupati dan wakil bupati.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Dr. Drs. Alberth Rapami, M,Si, kepada media ini mengungkapkan larangan terbaru tersebut dikeluarkan pertanggal 28 Mei 2024.
PJ Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom, SH, MSi, mengaku jika masyarakat kabupaten Lanny Jaya sudah sangat lama menginginkan dan merindukan adanya kelistrikan yang yang baik di Lanny Jaya bahkan sudah 10 tahun Pemda Lanny Jaya menganggarkan untuk masalah kelistrikan yang memadai
Pemerintah Provinsi Papua harus menyiapkan langkah konkrit pasca berbagai perubahan regulasi yang diterapkan dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Perangkat daerah di lingkungan Pemprov diminta segera melakukan penyesuaian penyesuaian termasuk membangun konsolidasi dengan instansi yang lebih kuat
Menurut Derek, Pancasila harus jadi dasar seiring dengan keterbukaan informasi. Hal ini agar generasi muda tidak kehilangan identitas, komitmen dengan nilai pancasila serta menyaring semua informasi yang tidak sesuai dengan budaya dan semangat bangsa ini.
Peninjauan lokasi pusat pemerintah Provinsi Ppaua Selatan yang dilakukan Wamendagri dan Komisi II DPR RI tersebut merupakan rangkaian kegiatan terakhir yang dilakukan di 4 daerah otonomi baru (DOB) provinsi di Papua. Yang diawali dari Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Provinsi Papua Pegunungan dan terakhir Provinsi Papua Selatan.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi menerima 256 pegawai honorer tahap 2 (K2) yang dilimpahkan dari Pemprov Papua. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Provinsi Papua Selatan Dr. Drs. Alberth Rapami, M.Si, mengungkapkan, 256 honorer K2 dari Pemerintah Provinsi Papua tersebut telah mendapatkan SK dari Gubernur Papua Selatan.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr, Velix Vernando Wanggai, S,IP, M.P.A menyatakan sebenarnya Pemerintah Provinsi tak memiliki lahan, yang punya lahan itu adalah pemerintah Kabupaten sehingga dalam kesempatan pembukaan lahan pertanian dan panen ikan ini pemerintah Provinsi memberikan apresiasi atas langkah yang diambil PJ Bupati Jayawijaya Gerakan penanaman.
