Ketua program keahlian Teknik ketenagalistrikan SMKN 6 Jayapura, Anto Palawa menjelaskan kurang lebih 13 tahun berturut-turut bisa mewakili provinsi Papua mengikuti ajang Lomba kompetensi sekolah (LKS) tingkat Nasional di bidang Teknik Instalasi Kelistrikan (Electrical installation).
Pj Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wosuok Demianus Siep, menyatakan penyusunan RAP Otsus sangat penting, terutama bagi Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom baru (DOB). Pengalaman tahun 2023, pengelolaan dana Otsus masih terkendala dengan dokumen pendukung yang tidak lengkap atau tidak sesuai mekanisme yang benar.
"Kami mengapresiasi kegiatan penguatan kemitraan dan kelembagaan perkebunan sawit rakyat tersebut, karena seperti diketahui persoalan kelapa sawit sangat kompleks sehingga perlu dilakukan workshop agar menambah pemahaman tentang keberlanjutan," kata Anike.
“Misalnya ASN bersangkutan ditemukan dalam satu tim sukses dan aktif dalam kegiatan kegiatan kampanye, yang bersangkutan bisa dilaporkan ke BKD disertakan dengan dokumen dan bukti yang lengkap,” kata Marthen.
Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun, mengatakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Provinsi Papua yang mengatur mengenai jaminan terhadap hak politik Orang Asli Papua (OAP).
Plh ketua KPU Papua Pegunungan, Naftali Emanuel Paweka, KPU Jayawijaya yang ada di kota Wamena ini menjadi baromometer atau menjadi tolak ukur bagi KPU 7 kabupaten lainya yang ada di kawasan Papua Pegunungan oleh karena itu Ketua wajib mengenal pantarlihnya
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray, dalam sambutanya mengatakan, Provinsi Papua sebagai provinsi yang memiliki hutan alam tropis di Indonesia turut berkomitmen dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan menjaga hutan dan melindungi keanekaragaman hayati serta memastikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan.
“Kita harap puncak Hari Anak Nasional di Papua bisa memberikan spirit baru bagi anak anak yang akan menjadi generasi emas di Papua. Kita akan tunjukan bahwa anak anak Papua sangat mampu dan bisa sejajar dengan anak anak lain yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan Pilkada ini menjadi tantangan bagi Kepala Daerah terpilih, bagaimana agar dia bisa membangun Papua meski tanpa didukung dengan sumber daya alam (SDM) yang cukup.
“Seperti pada kegiatan FDSmerupakan ajang mempromosikan kekayaan budaya dan alam Papua yang berdampak pada meningkatkan perekonomian. Oleh sebab itu, evaluasi terkait partisipasi warga menjadi hal penting untuk dilakukan,” kata Walilo.
Pasalnya perilaku BAB sembarangan tidak dapat disepelekan yang nantinya menjadi masalah serius yang merugikan lingkungan serta berpotensi menularkan penyakit seperti diare, tipes, disentri atau kolera.
Akibat dari tak ada pengakuan tersebut Pemprov Papua pegunungan meminta untuk penyelesaiaannya kepada konflik yang terjadi khususnya korban -korban yang luka maupun yang telah meninggal dunia baik dari Kurima, Aslokobal, Wouma dan Lanny Jaya, diketahui bersama dari data kepolisian konflik tersebut menimbulkan korban jiwa 6 orang dengan rincian dari Lanny Jaya 3 orang, Kurima 1 orang, sementara Asotipo dan Asolokobal 2 orang.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan bagi masing -masing perwakilan tiga kabupaten yang mengalami musibah tanah longsor dengan rincian untuk 5 Distrik di Pegunungan bintang mendapatkan 5 Ton beras, sedangkan untuk Kabupaten Yahukimo dan Nduga masing -masing 2 Ton sedangkan untuk penyaluran ke lokasi bencana dibebankan kepada pemda kabupaten yang dikawal oleh perwakilan Korban.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Papua, Suzana Wanggai, mengatakan verifikasi dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang. Verifikasi nanti juga melibatkan TNI-Polri dan tim teknis terkait.
Asisten II Setda Papua, Setyo Wahyudi, mengatakan Perhiptani merupakan organisasi profesi bagi para penyuluh pertanian, merupakan wadah yang sangat strategis untuk mengembangkan dinamika organisasi melalui kemampuan intelektual dan keahlian dibidang pertanian.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A menyatakan sebagai penjabat tentu ada tugas dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan dan harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat khususnya kementrian dalam negeri sehingga tentu harus memperhatikan tugas strategis yang diberikan.
"Rata-rata para evaluator memberikan masukan - masukan untuk perbaikan dan sepenuhnya kami terima. Ini sangat baik bukan hanya untuk evaluasi ini saja tetapi juga untuk tugas keseharian," ungkap Ridwan dalam rilisnya.
“Yang terpenting adalah menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan undang undang 1945. Sehingga Papua yang kita cintai ini menjadi tanah damai, dan layak dihuni oleh semua suku bangsa,” kata Sulistyo, kepada wartawan.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Wanggai pada awalnya mendengar berbagai aspirasi dari keluarga besar Lanny Jaya terkait keluarga korban dipihak Lanny Jaya. Juga mendengar aspirasi perlunya perhatian atas perubahan hidup yang lebih baik masyarakat Lanny Jaya atas kehadiran Provinsi Papua Pegunungan.
Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menjelaskan bahwa masalah yang terjadi di Kabupaten Boven Digoel tersebut terutama dengan viralnya hastag All Eyes on Papua, membuat Pemerintah Pusat memberi atensi terhadap masalah tersebut.
Fokus kedatangan Prabowo ke Merauke, ungkap Romanus adalah untuk melihat potensi yang ada di Merauke-Papua Selatan. Lokus kunjungan itu berada di Salor I Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik. ‘’Sekalian panen dan penanaman padi,’’ katanya.
"Antisipasi yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kita harus memastikan agar rantai pasokan pangan baik, distribusi bagus, pengendalian harga dari tingkat petani hingga pasar, harus bisa diperhatikan, " jelasnya.
Setiyo menyebut bahwa 12 ekor ini didistribusikan ke Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura. “Kami menyesuaikan dengan jumlah kabupaten yang ada dan kami lihat semua daerah juga menyiapkan hewan kurban,” jelasnya.
“Penyerahan sapi kurban dalah wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat dan Pemprov terhadap kesejahteraan umat. Saya berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang kurang mampu,” kata Derek.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanes Walilo, mengatakan pengalihan ratusan CPNS Pemprov Papua tersebut merupakan tahap awal dari kesepakatan bersama Pemprov dan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu.
“Mari kita fokus kepenanganan lalu lintas ini, dan solusi atas pola konflik yang mengikutsertakan komunitas/kelompok. Mengingat berbagai kecelakaan yang terjadi seringkali menyebabkan pola konflik kelompok,” sambungnya.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanes Walilo, mengatakan pengalihan ratusan CPNS Pemprov Papua tersebut merupakan tahap awal dari kesepakatan bersama Pemprov dan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu.
Dengan terpilihnya dirinya sebagai ketua panitia, Setyo menekankan bahwa agenda peringatan HUT kemerdekaan RI merupakan agenda tahunan yang biasa dilakukan. Sehingga itu, sudah sepantasnya dipersiapkan dengan baik dari semua komponen yang terlibat.
Kedua, Pemprov segera menjalankan kesepakatan tentang jumlah armada online. Ketiga, segera menertibkan kendaraan online secara menyeluruh. Keempat, segera membentuk atau membuat peraturan gubernur dan peraturan daerah tentang pembatasan kendaraan online.
Kendati demikian, Derek menyatakan, indikator tersebut masih perlu dan terus diupayakan untuk ditingkatkan. Selain itu, ada beberapa indikator makro lainnya yang masih perlu diperbaiki seperti tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan.
Wahyudi menyatakan, secara umum inflasi di Papua cukup terkendali. Sebagaimana Inflasi Papua saat ini berada di angka 2,18. “Tentunya langkah antisipasi agar inflasi tetap terkendali perlu terus dilakukan. Seperti memantau ketersediaan bahan pokok dan TPID Papua akan melakukan hal ini,” ucapnya.
Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa hasil kinerja pemerintah saat ini mulai terlihat lewat capaian indikator makro pembangunan yang bisa dibilang mulai membaik walaupun angka – angka ini masih perlu terus diupayakan untuk bisa ditingkatkan.
Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Provinsi Papua, Cyfrianus Y. Mambay, menyebut dalam peraturan gubernur tersebut telah ditetapkan nilai-nilai dasar bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov, yaitu berakhlak yang artinya: berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, royal, adaptif dan kolaboratif.”
Empat hal tersebut adalah yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang – undangan dan efektifitas sistem pengendalian daerah.
Sebelum menduduki jabatan ini, Hans pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah tahun 2006-2012. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Fasilitas Tinggi tahun 2014-2016, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 2016-2020.
“Aset Kantor Samsat yang ada di DOB bukan lagi menjadi kewenangan Pemprov Papua, setelah kita serahkan, itu artinya sudah menjadi kewenangannya DOB. Fokus kami hanya Samsat yang ada di Provinsi Papua,” sambungnya.
“Kami di daerah tidak diwajibkan untuk ikut ke sana (IKN-red) kecuali Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua yang ada di Jakarta akan bergeser ke sana, dan secara otomatis semua aset dan ASN yang ada di Jakarta juga akan berseger ke IKN,” kata Marthen.
Menyikapi hal itu, Pj Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menilai salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut adalah dengan memastikan setiap anak di Papua mendapatkan sarapan yang sehat dan bergizi setiap hari.
Terkait itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Marthen Kogoya, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapkan petunjuk dari pusat apakah nanti ada keterlibatan juga dari ASN Pemprov.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan untuk lokasi inti yang telah diserahkan akan dibagi pusat pemerintahan namun ada unsur budayanya dan suasana penghijauan, ini yang diinginkan dalam perencanaan itu ada beberapa zona percontohan untuk kebun yang akan menjadi binaan dari dinas pertanian dan dinas pemberdayaan masyarakat kampung.
Ridwan menyatakan peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) merupakan langkah startegis Pemerintah dalam usaha membangun Papua ke depan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Jeri Agus Yudianya, menerangkan pada 4 Juni 2024 telah dilakukan monitoring penyerapan yang langsung dipimpin oleh Pj Sekda Papua dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan langsung dilakukan pada setiap perangkat daerah.
Penyerahan yang dilakukan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Yohanes Walilo, dengan terlebih dahulu menetapkan SK Gubernur penerima hibah kepada yayasan, lembaga keagamaan dan sekolah.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A menyatakan Festival ini dilaksanakan sebagai wujud dukungan terhadap Kabupaten khususnya dalam mengembangkan kemajuan kebudayaan dan ketahanan pangan serta promosi wisata berbasis ekonomi masyarakat di dua Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai S.IP, M.P.A menyatakan dalam kunjugan kerjanya ke Wamena, Wakil Presiden RI KH, Maa’ruf Amin akan melakukan mencanangkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan sarana prasarana dari KIPP, pencanangan pembangunan gedung VIV Bandara Wamena,
Padahal KONI Papua sudah "berteriak" agar Pemprov Papua segera mencairkan dana untuk persiapan sejumlah cabor yang berlaga di PON XXI. Sementara Pemprov Papua pun belum menanggapi permintaan KONI Papua.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Yimin Weya, mengatakan pihaknya akan melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas tempat wisata di provinsi induk (Papua), dikarenakan menurut Yimin, Provinsi Papua punya potensi yang sangatlah cukup dalam mengelola tempat pariwisatanya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua, Samuel Siriwa, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah penting dalam memahami dan mengelolah ketahana pangan di sembilan kabupaten kota di bumi cenderawasih.
Selain itu, Setiyo meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola pungutan penerimaan juga memperhartikan realisasi penerimanya. Sebab antara pendapatan dan belanja harus berimbang.
‘’Kita ajukan kembali ke pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan karena anggarannya tahun ini belum teralokasi. Kita ajukan seluruh dokumennya, nanti mereka yang tentukan berapa anggarannya,’’ kata mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke ini, kepada media Cenderawasih Pos, baru-baru ini.
Walilo mengaku jika pihaknya baru mendapat surat dari KPU RI tentang pemberitahuan terkait dengan ASN yang berencana maju sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur juga calon walikota dan wakil walikota serta calon bupati dan wakil bupati.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Dr. Drs. Alberth Rapami, M,Si, kepada media ini mengungkapkan larangan terbaru tersebut dikeluarkan pertanggal 28 Mei 2024.
PJ Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom, SH, MSi, mengaku jika masyarakat kabupaten Lanny Jaya sudah sangat lama menginginkan dan merindukan adanya kelistrikan yang yang baik di Lanny Jaya bahkan sudah 10 tahun Pemda Lanny Jaya menganggarkan untuk masalah kelistrikan yang memadai
Pemerintah Provinsi Papua harus menyiapkan langkah konkrit pasca berbagai perubahan regulasi yang diterapkan dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Perangkat daerah di lingkungan Pemprov diminta segera melakukan penyesuaian penyesuaian termasuk membangun konsolidasi dengan instansi yang lebih kuat
Menurut Derek, Pancasila harus jadi dasar seiring dengan keterbukaan informasi. Hal ini agar generasi muda tidak kehilangan identitas, komitmen dengan nilai pancasila serta menyaring semua informasi yang tidak sesuai dengan budaya dan semangat bangsa ini.
Peninjauan lokasi pusat pemerintah Provinsi Ppaua Selatan yang dilakukan Wamendagri dan Komisi II DPR RI tersebut merupakan rangkaian kegiatan terakhir yang dilakukan di 4 daerah otonomi baru (DOB) provinsi di Papua. Yang diawali dari Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Provinsi Papua Pegunungan dan terakhir Provinsi Papua Selatan.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi menerima 256 pegawai honorer tahap 2 (K2) yang dilimpahkan dari Pemprov Papua. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Provinsi Papua Selatan Dr. Drs. Alberth Rapami, M.Si, mengungkapkan, 256 honorer K2 dari Pemerintah Provinsi Papua tersebut telah mendapatkan SK dari Gubernur Papua Selatan.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr, Velix Vernando Wanggai, S,IP, M.P.A menyatakan sebenarnya Pemerintah Provinsi tak memiliki lahan, yang punya lahan itu adalah pemerintah Kabupaten sehingga dalam kesempatan pembukaan lahan pertanian dan panen ikan ini pemerintah Provinsi memberikan apresiasi atas langkah yang diambil PJ Bupati Jayawijaya Gerakan penanaman.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wangggai, S.IP, M.P.A menyatakan Urban Farm New Town atau satu kota yang tetap berbasis pada pertanian konsepnya meskipun ada kantor peemerintaan namun dalam complex tersebut di desain juga zona -zona yang didesain untuk pertanian seperti Hipere, Keladi sayuran.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan Ignasius Babaga, S.Pd disela-sela pembahasan draft pengelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua tersebut menjelaskan bahwa pembahasan draft ini dalam rangka pengembalian kewenangan pengelolaan SMA-SMK ke Provinsi Papua Selatan.
Tak ingin hal ini semakin berlarut, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanis Walilo langsung menemui para pendemo dan menyampaikan dalam waktu dekat Pemprov segera membayar TPP.
Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun, mengatakan alasan memilih Kampung Syorigu sebagai tempat pelaksanaan PIN Polio lantaran daerah tersebut dianggap terjauh dari Kabupaten Biak.
Pencanangan dilakukan Pj Sekda Provinsi Papua Selatan Drs. Maddaremmeng, M.Si, mewakili Pj Gubernur Papua Selatan bersama Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI dr. Prima Yosephine Berliana Yumier Hutapea, MKM, di TK Santa Maria Fatimah, Kelapa Lima Merauke.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai meyakini jika Alpius Yigibalom akan melaksanakan tugas sebaik – baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Katanya, meningkatkan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan menjadi tugas bersama antara Pemprov dan pemda Kabupaten di Papua Pegunungan, Khususnya Lanny Jaya.
Selain itu, masih ada beberapa jabatan kosong dan selanjutnya untuk mengisi kekosongan pada perangkat daerah tersebut akan dilaksanakan melalui seleksi terbuka. Demikian juga untuk jabatan administrator dan pengawas yang saat ini masih dalam proses.
Dalam arahannya, Ridwan menyampaikan tugas tugas Pj Kepala Daerah diantaranya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang bersama ditetapkan DPRD.
Atas instruksi tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyatakan Pemprov siap memberikan dukungan anggaran kepada Koni Papua.
Setiyo menyatakan, jika di perusahaan tersebut ada hal-hal yang secara teknis, maka harus melakukan rekonsiliasi dengan pihak Samsat Jayapura. Disinggung tindakan tegas ketika dua perusahaan ini tidak membayar tunggakannya, Setiyo mengatakan jika saat ini, pihaknya sedang koordinasi dengan KPK dan pada akhirnya akan ada langlah tegas yang dilakukan.
Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Papua Selatan Rison Ronald Sialla,. S.STP mengungkapkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan bagi warga yang terdampak banjir di Kampung Poo tersebut diserahkan Asisten II Setda Provinsi Papua Selatan Sunarjo, S.Sos.
Jeri menyebut, sosialisasinya dengan mengahdirkan kabupaten/kota Se-Papua. Namun saat ini dilakukan pendampingan oleh perangkat daerah pengampu Kesbangpol kepada Kesbangpol kabupaten/kota Se-Papua.
Masa jabatan Michael Gomar tidak dapat diperpanjang lagi, karena yang bersangkutan telah menjabat sebagai penjabat bupati Mappi selama 2 tahun. Artinya sudah diperpanjang 1 kali.
“Inspektorat setempat siap melaksanakan arahan Presiden, bahkan Pengawas Internal APIP Pemprov Papua saat ini tidak saja melakukan pemeriksaan, namun juga yang banyak dilakukan adalah pendampingan pada semua tahapan pembangunan,” ucap Jeri.
Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintahan, Setda Provinsi Papua, Yohanis Walilo, menekankan anggota legislatif memegang kendaraan wajib hukumnya mengembalikan ketika berakhir masa jabatan.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Selatan mendorong inovasi di Papua Selatan. Hal ini harus dilakukan Pempro Papua Selatan, karena berdasarkan hasil penilaian Kementrian Dalam Negeri, Provinsi Papua Selatan hanya mendapatkan nilai 1,20 denga predikat kurang ibovasi.
Atas peresmian tersebut, Pemerintah Provinsi Papua, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Jeri Agus Yudianto, berharap pertemuan antara pemerintah dan Elon Musk selaku pemilik Starlink bisa membawa dampak baik terhadap internet di pelosok termasuk Papua sendiri. Stralink sendiri merupakan backbone internet dengan platfor low orbit satelite.
Pemerintah Provinsi Papua, menyebut Festival Cenderawasih bukan hanya sekedar perayaan seni dan budaya. Melainkan menjadi pilar penting dalam upaya mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di Papua dengan keberagaman potensi budaya, pariwisata hingga ekomomi kreatif.
Dalam kegiatan yang dihadiri juga didampingi Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Willem Da Costa, S. Sos, M.Si dan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan Rison Ronald Sialla, S. STP itu, Sekdfa Maddaremmeng menyampaikan terima kasih atas kehadiran KWD Papua Selatan dalam halal bi halal tersebut.
“Pada saat saya turun lapangan dan melakukan konfirmasi ke teman teman di kabupaten/kota, rata-rata mereka menyebut anggaran tidak ada, sehingga pemeriksaan pengelolaan dana desa tidak dilakukan. Ini juga dikarenakan sebagian desa di wilayah Papua tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujarnya.
Dalam pesannya Rumasukun menyampaikan terima kasih kepada dewan penasehat, penanggung jawab, panitia pembangunan dan para jamaah Masjid Al-Aqsha Sentani dan berbagai pihak terkait lainnya, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pembangunan masjid ini dapat berjalan dengan lancar.
Hal tersebut, Faturahman sampaikan saat membuka Festival Cenderawasih di hadapan PJ Gubernur Papua serta pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua. Dengan terbentuknya tiga provinsi baru di Papua tentunya mengpengaruhi perekonomian Papua yang dinamis dan penuh tantangan.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, M.P.A menyatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemda Jayawijaya yang sudah sejalan dengan Pemprov Papua pegunungan, DOB ini merupakan rumah baru yang memiliki jaringan pada pemerintahan kabupaten yang dapat melakukan promosi sektor wisata untuk menggerakan roda perekonomian.
Kasatgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan 24 kendaraan di antaranya dikuasai mantan anggota DPR Papua. Sementara sisanya berada di tangan mantan pejabat eksekutif.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, M.P.A menyatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada pemda Jayawijaya yang sudah sejalan dengan Pemprov Papua pegunungan, DOB ini merupakan rumah baru yang memiliki jaringan pada pemerintahan kabupaten yang dapat melakukan promosi sektor wisata untuk menggerakan roda perekonomian.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur mengatakan, upaya pencegahan korupsi daerah yang dilakukan pemerintah daerah dilaporkan melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) yang merupakan rencana aksi pencegahan korupsi secara masif yang didorong oleh KPK sejak tahun 2018.
Pihaknya juga meminta kabupaten/kota di Papua untuk menyediakan anggaran yang cukup dalam penanganan Stunting sesuai kemampuan daerah tersebut. “Selain itu mereka juga harus memastikan bahwa potensi stunting dapat terpetakan dengan bagus, sehingga dari sisi perencanaan penganggaraan dan pengalokasian yang bagus,” ujarnya.
Terlebih lanjut Suzana, fokus pemerintah saat ini adalah membangun bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian disamping sektor pendukung lainnya. Termasuk menggambarkan potensi Papua pasca DOB yang juga terfokus dipotensi kelautan dan pertanian.
Dikatakan Derek, permasalahan Stunting tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu dan anak serta gizi anak saja. Melainkan juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain di luar kesehatan, seperti ketersedian air bersih layak dan sanitasi, jaminan sosial dan pola asuh, sehingga dalam penanganan dan pencegahannya pun harus dilakukan secara menyeluruh dan memusat atau konvergen.
Derek mengatakan, kesiapsiagaan merupakan upaya untuk mengantisipasi dan merespon bencana dan secara efektif yang perlu dibangun di masyarakat sejak dini, karena akan menentukan besar kecilnya dampak bencana yang akan diterima.
Ditemui disela-sela meninjau lokasi banjir di Distrik Kurik, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengaku bahwa meski belum melihat secara langsung namun berdasarkan informasi dari kepala distrik dan kepala kampung, saat ini lokasi pembangunan infrastruktur perkantoran gubernur Papua Selatan tersebut masih dalam kondisi aman.
Tak hanya soal perencanaan, juga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang anmggarannya bersumber dari dana Otsus tersebut akan dimonitor langsung oleh pimpinan dan anggopta MRPS.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Imam Djuniawal, mengatakan dengan penyerahan dokumen tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangunan RZWP-3-K pada wilayah tersebut.
Dengan begitu, kata Jeri, hasil pemeriksaan optimal sesuai dengan yang diharapkan. “Untuk pemeriksaan sedang berlangsung, diharapkan akhir bulan ini selesai sesuai target yang ditetapkan,” kata Jeri.
Menurut Derek, pengembangan infrastruktur untuk ekspor langsung ke luar negeri membutuhkan persiapan yang matang. Termasuk pengembangan pelabuhan laut dan udara.
Pemerintah Provinsi Papua, menyebut butuh kolaborasi untuk mengatasi beragam penyakit di Papua, salah satunya adalah kasus Polio. Hal itu disampaikan Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Suzana Wanggai, pada acara advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pekan imunisasi nasional (PIN) Polio Tahap I, Senin (13/5).
Proses pelaksanaan Musyawarah RPJPD 2025-2045 juga harus mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel. Sehingga bermuara pada tercapainya perencanaan yang semakin berkualitas.
Pj. Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai,S.IP. M.P.A mengaku bahwa ia turut merasa perhatin dan sedih atas musibah longsor dan banjir yang di alami oleh masyarakat dari distrik Welesi dan distrik Walaik termasuk distrik Nango Trikora.
Pj. Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai,S.IP. M.P.A menyatakan untuk bersama -sama untuk terus mempertahankan dan menguatkan tali persaudaraan di masjid tapi juga ikatan kebangsaan karena semua masyarakat yang ada di wilayah ini adalah satu bangsa dalam bingkai NKRI, ia juga berharap dalam waktu kedepan akan terus menjalin silahturahmi.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, menyatakan Pemprov Papua saat ini tengah mendorong pengembangan ekonomi hijau, yang fokusnya diutamakan pada sektor perkebunan, pertanian dan kehutanan.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan langsung merespon laporan adanya ratusan warga tertahan dan terperangkap di Markas Koramil Elikobel, Kabupaten Merauke akibat sejumlah titik di jalan trans Papua di Elikobel dilanda banjir dengan mengambil sejumlah langkah-langkah penanganan.
